BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam APBN Kita. (tangkapan layar)
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga 25 Maret 2022 baru senilai Rp22,6 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan angka tersebut hanya setara 5% dari alokasi anggaran PENÂ senilai Rp455,62 triliun. Khusus klaster penguatan pemulihan ekonomi, realisasinya bahkan baru senilai Rp600 miliar.
"[Realisasi] untuk pemulihan ekonomi baru Rp600 miliar, terutama untuk pariwisata, pangan, dan insentif perpajakan," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, dikutip Selasa (28/3/2022).
Sri Mulyani mengatakan program PEN 2022 diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Meski demikian, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk penanganan kesehatan pada program tersebut.
Pada klaster kesehatan yang difokuskan untuk melanjutkan penanganan Covid-19 dan perluasan vaksinasi, pagunya senilai Rp122,54 triliun. Hingga 25 Maret 2022, realisasinya baru Rp800 miliar untuk pemberian fasilitas kepabeanan vaksin dan alat kesehatan.
Kemudian pada klaster perlindungan sosial, realisasinya lebih tinggi yakni Rp21,2 triliun dari pagu Rp154,76 triliun. Dana itu telah dibelanjakan untuk memberikan program keluarga harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan langsung tunai (BLT) desa, dan kartu prakerja.
Adapun pada klaster penguatan ekonomi, realisasinya baru Rp600 miliar dari pagu Rp178,32 triliun. Melalui klaster ini, pemerintah berfokus pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas.
Mengenai insentif perpajakan, PMK 3/2022 telah mengatur perpanjangan 3 jenis insentif hingga Juni 2022. Ketiga insentif tersebut yakni pengurangan 50% angsuran PPh Pasal 25, pembebasan pajak penghasilan Pasal 22 impor, serta PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah (DTP) atas Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).
Pemerintah memberikan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 untuk 156 klasifikasi lapangan usaha (KLU) dan 72 KLU pada insentif pembebasan PPh Pasal 22 impor. Secara umum, KLU penerima insentif tersebut berasal dari sektor angkutan, akomodasi dan restoran, pendidikan, serta kesehatan.
"Jadi ini perlu dipacu karena kita sudah masuk pada bulan ketiga," ujar Sri Mulyani. (sap)
