BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) berjalan menuju panggung saat penandatanganan kontrak kinerja atas penyaluran Penyertaan Modal Negara (PMN) di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat (11/3/2022). ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/nym.
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan tercapainya kesepakatan pajak global akan memberikan peran penting dalam menyehatkan APBN.
Sri Mulyani mengatakan Indonesia terlibat dalam pembahasan kesepakatan pajak global karena memiliki kepentingan untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Misalnya pada Proposal Pilar 2: Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE), basis pajak akan terlindungi melalui penetapan tarif pajak minimum secara global sehingga wajib pajak tidak bisa lagi berpindah ke yurisdiksi yang menawarkan tarif lebih rendah.
"Kalau caranya mereka bisa petak umpet begini kan enggak betul, enggak fair. Makanya sekarang dibuat global minimum taxation," katanya, Selasa (22/3/2022).
Sri Mulyani mengatakan semua menteri keuangan di dunia memiliki tanggung jawab untuk menyehatkan APBN yang telah bekerja keras menghadapi pandemi Covid-19. Salah satunya melalui peningkatan pendapatan negara, terutama yang bersumber dari pajak.
Menurutnya, kesepakatan pajak global dapat menjadi salah satu jawaban untuk mengoptimalkan penerimaan pajak secara adil dan merata ke seluruh dunia. Dengan ketentuan pajak minimum global, negara-negara di dunia akan berhenti bersaing memberikan tarif pajak lebih rendah.
Dengan implementasi pajak minimum global, Sri Mulyani menilai semua negara juga akan memiliki kemampuan yang sama untuk menumbuhkan ekonominya melalui pembangunan infrastruktur, penguatan keamanan, serta peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk rakyat.
"Kalau pendapatan negara bocor terus keluar dalam bentuk penghindaran pajak, ya enggak adil namanya," ujarnya.
Saat ini, dunia terus membahas solusi 2 pilar yang dirilis OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), termasuk di forum G-20. Proposal Pilar 1: Unified Approach diusulkan sebagai solusi yang menjamin hak pemajakan dan basis pajak yang lebih adil dalam konteks ekonomi digital karena tidak lagi berbasis kehadiran fisik.
Sementara pada Pilar 2: Global anti-Base Erosion Rules (GloBE), akan mengurangi kompetisi pajak serta melindungi basis pajak yang dilakukan melalui penetapan tarif pajak minimum secara global. Pilar 2 akan memastikan perusahaan multinasional dikenakan tarif pajak minimum sebesar 15%. (sap)
