BERITA TERKINI
Ketua Dewan Pembina P3KPI Anshari Ritonga dan Dewan Pembina P3KPI Eva Kusuma Sundari dalam webinar yang digelar Rabu (20/10/2020). (foto: hasil tangkapan layar dari medsos)
JAKARTA, DDTCNews – Perkumpulan Praktisi dan Profesi Konsultan Pajak Indonesia (P3KPI) menggelar webinar perdana yang mengupas pentingnya agenda perluasan basis pajak dilakukan oleh pemerintah.
Ketua Dewan Pembina P3KPI Anshari Ritonga mengatakan faktor budaya merupakan faktor kunci dalam perluasan basis pajak. Bila masyarakat menilai kewajiban perpajakan sebagai bentuk tanggung jawab kenegaraan maka tidak sulit menumbuhkan kepatuhan sukarela wajib pajak.
"Jika culture-nya ada ikatan memiliki negara dengan cara membayar pajak maka akan tumbuh kepatuhan sukarela dalam membayar pajak," katanya dalam webinar bertajuk Strategi Perluasan Basis Pajak dan Pemberian Insentif Pajak untuk PEN, Selasa (20/10/2020).
Namun demikian, lanjut Anshari, apabila budaya hukum masyarakat melihat dan menilai pajak sebagai beban maka yang akan terjadi situasi wajib pajak yang berupaya keras untuk mengurangi beban pajak.
Pengurangan beban dapat dilakukan secara legal melalui perencanaan pajak dengan melihat celah dalam aturan. Namun, ada juga wajib pajak yang melakukan cara ekstrem dengan melakukan pengelakan pajak yang secara terang-terangan melanggar ketentuan perpajakan.
Pria yang pernah menjabat sebagai direktur jenderal pajak periode 1999-2000 menilai faktor tersebut tentunya menjadi tantangan bagi DJP untuk melakukan proses bisnis ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak.
Sementara itu, Dewan Pembina P3KPI Eva Kusuma Sundari mengatakan kunci perluasan basis pajak lainnya adalah integrasi data. Menurutnya, tata kelola data di Indonesia masih parsial oleh masing-masing kementerian/lembaga sehingga tidak jarang terjadi duplikasi data.
Menurutnya, urusan integrasi data ini memerlukan kerja sama antarlembaga pemerintah. Konsolidasi data disarankan dibawah kendali langsung presiden agar semua lembaga yang memiliki data, bersedia melakukan integrasi untuk mewujudkan single identity number (SIN).
"SIN ini bukan gagasan baru. Sudah banyak yang setuju tapi hanya formalitas dan tidak ada yang beraksi. Saya berharap di masa pemulihan ini bisa dilakukan penataan data yang signifikan dengan basis e-KTP,” ujar Eva.
Dengan SIN, lanjutnya, wajib pajak akan mendapatkan kemudahan dalam urusan birokrasi. Sementara itu, bagi petugas pajak tentu akan lebih optimal melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi apabila basis datanya kuat.
Eva meyakini SIN dapat menjadi modal kuat DJP dalam melakukan perluasan basis pajak. Dia juga optimistis kinerja otoritas akan jauh lebih baik jika dibekali dengan basis data yang valid dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia. (rig)
