BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Ketika memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah terintegrasi dengan sistem Ditjen Pajak (DJP) pada aplikasi e-bupot unifikasi, tarif lebih tinggi tidak berlaku lagi.
Contact center DJP, Kring Pajak, menjelaskan hal tersebut saat merespons pertanyaan warganet di media sosial X. Warganet itu bertanya tentang pengenaan tarif PPh Pasal 23 yang ternyata tetap normal sebesar 2% saat dia membuat bupot unifikasi untuk vendor non-NPWP dengan NIK.
“Saat ini penerapan tarif PPh Pasal 23 pada e-bupot unifikasi yang memilih identitas NIK (untuk orang pribadi) adalah tetap menjadi tarif normal (2% atau 15% sesuai jenis objek penghasilan), dalam hal nomor NIK telah terintegrasi dengan sistem administrasi DJP,” tulis Kring Pajak.
Kring Pajak mengatakan informasi mengenai penggunaan NPWP pada sistem DJP telah disampaikan melalui PENG-6/PJ.09/2024. Sesuai dengan pengumuman tersebut, NPWP 15 digit masih digunakan untuk pembuatan bukti pemotongan (bupot) PPh melalui e-bupot unifikasi.
Jika penerima penghasilan atau pembeli barang kena pajak (BKP)/penerima jasa kena pajak (JKP) adalah orang pribadi penduduk, identitas yang dicantumkan saat pembuatan bupot PPh bisa NPWP 15 digit atau NIK.
Adapun NIK yang dimaksud adalah NIK yang diadministrasikan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta telah terintegrasi dengan sistem administrasi DJP.
Ketika identitas diisi dengan NIK tersebut, masih sesuai dengan PENG-6/PJ.09/2024, tarif lebih tinggi sesuai dengan Pasal 23 ayat (1a) UU PPh tidak dikenakan atas pemotongan PPh terhadap orang pribadi penduduk dimaksud.
Seperti diketahui, kewajiban penggunaan e-bupot unifikasi dimulai sejak masa pajak April 2022. Simak ‘Pakai e-Bupot Unifikasi, Semua Pemotong/Pemungut PPh Tanpa Terkecuali’. (kaw)
