BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Menjelang Pilpres 2019, para pengusaha berharap sektor ekonomi harus menjadi perhatian khusus bagi Presiden mendatang. Pasalnya, sektor ini dianggap bisa mengeluarkan Indonesia dari negara moddle income trap.
Pengusaha pun ingin kebijakan yang diterbitkan pemerintah lebih memudahkan dunia usaha, karena pengusaha ingin semua hal yang berkaitan dengan usahanya dapat dilakukan dengan mudah melalui kebijakan tersebut, bukan justru merumitkan operasional dunia usaha.
Secara khusus, pengusaha meminta pemerintah untuk memperbarui pajak perusahaan. Terlebih tren yang saat ini berlaku, pemerintah di beberapa negara menurunkan tarif pajak perusahaan dengan berbagai tujuan.
Berikut ringkasannya:
Ketua Tax Center Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani mengatakan kebijakan pajak harus ramah pengusaha seperti pada pajak penghasilan (PPh) badan. Di tengah tren kebijakan pemangkasan PPh badan, Indonesia salah satunya masih bergeming dengan aturan lama dan belum diperbarui oleh pemerintah.
Ajib menilai PPh badan yang rendah akan mendorong pebisnis untuk ekspansi serta memacu geliat bisnis. Badan Penerimaan Negara sebaiknya terpisah dari Kementerian keuangan agar target penerimaan pajak tidak rancu dengan aturan.
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani berharap ada kemudahan perizinan agar menggenjot investasi dari pemerintah pusat hingga daerah. sistem perizinan satu atap seperti online single submission (OSS) harus benar-benar terhubung.
Dengan begitu, Shinta menyatakan investasi bisa lebih merata di Indonesia. Perizinan juga diharapkan lebih efektif, karena saat ini banyak investor yang mengurus perizinan secara manual. Perbaikan investasi ini juga harus menyangkut ketenagakerjaan.
Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia Benny Sutrisno mengatakan dunia ekspor harus menjadi perhatian pemerintah. Tidak semata dari komoditas, industri manufaktur harus mendapat perhatian dengan penyusunan roadmap yang jelas dan terstruktur. Ke depannya, dia ingin pemerintah agar tetap membuka peluang dan akses ekspor.
Ditjen Pajak mengumumkan telah memiliki informasi keuangan senilai Rp1.300 triliun berupa aset keuangan milik warga negara Indonesia yang disimpan di luar negeri. Sepanjang program pengampunan pajak (tax amnesty), deklarasi harta berupa kas dan setara kas senilai Rp307,1 triliun. Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Suprajarto merasa optmisis sebanyak 50% dari potensi dana WNI di luar negeri bisa kembali ke tanah air sehingga dapat mendorong rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga sekitar 45%.
Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menjelaskan anggaran untuk pesta demokrasi 2019 mengalami lonjakan dibandingkan dengan biaya pemilu 2014. Sejak persiapan pada 2017 hingga 2019, total anggaran penyelenggaraan mencapai Rp25,59 triliun. Jumlah itu belum termasuk anggaran pendukung dan pengawas. Berdasarkan data yang dimiliki Ditjen Anggaran, alokasi anggaran untuk persiapan awal pada 2017 sekitar Rp465,71 miliar, pada 2018 sebanyak Rp9,33 triliun, tahun ini dia sudah menganggarkan Rp15,79 triliun.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
