Samsung Mulai Waspadai Dampak Perpajakan dari Pilar 1 OECD

SEOUL, DDTCNews - Dua korporasi besar dari Korea Selatan, Samsung Electronics dan SK Hynix mulai menyiapkan langkah antisipasi atas dampak perpajakan yang berpotensi timbul akibat tercapainya konsensus pajak global.

Samsung dan Hynix diperkirakan terdampak kebijakan global turnover Pilar 1: Unified Approach. Pada Pilar 1, korporasi multinasional dengan penjualan global mencapai €20 juta dan profitabilitas di atas 10% harus membayar pajak atas 25% residual profit kepada yurisdiksi pasar.

Total penjualan global Samsung diperkirakan mencapai KRW237 triliun dengan operating profit sebesar 15,1% pada tahun lalu. Sementara itu, SK Hynix diketahui memiliki laba senilai KRW32 triliun dan operating profit sebesar 15,7%.

"Perlu beberapa waktu sebelum dampak dari Pilar 1 OECD dirasakan oleh perusahaan. Namun, kami tetap waspada untuk mengantisipasi dampak yang berpotensi muncul," ujar seorang pejabat di Samsung Electronics, dikutip pada Minggu (17/10/2021).

Sementara itu, Kepala Divisi Riset Ekonomi Korea Chamber of Commerce and Industry (KCCI) Lee Kyung Sang meminta pemerintah untuk menjelaskan dampak konsensus pajak terhadap kewajiban perpajakan perusahaan.

"Kami ingin pemerintah menganalisis dampak pajak digital secara menyeluruh sehingga eksportir Korea Selatan dapat memahami secara akurat beban yang akan ditanggung dan menyesuaikan strategi dalam berekspansi ke luar negeri," ujarnya seperti dilansir koreatimes.co.kr.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Korea Selatan menjamin dampak proposal OECD terhadap perusahaan akan minim. Nanti, otoritas juga akan memperbolehkan perusahaan untuk menjadikan pembayaran pajak di luar negeri akibat Pilar 1 sebagai pengurang pajak di Korea Selatan.

Kementerian Keuangan Korea Selatan menyatakan perusahaan-perusahaan digital besar dari AS, seperti Google, Facebook, dan Netflix, justru yang akan membayar pajak dengan jumlah yang lebih besar kepada Korea Selatan.

"Perusahaan Korea Selatan yang beroperasi di luar negeri harus membayar pajak di yurisdiksi pasar. Sebaliknya, perusahaan asing yang beroperasi di sini akan dikenai pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sini," tutur Menteri Keuangan Hong Nam Ki. (rig)