BERITA TERKINI
Ajukan Pinjaman ke Bank, WP Ini Baru Sadar Kalau NPWP-nya Non-Efektif
Cara Ajukan SKB PPHTB di Kawasan Ekonomi Khusus secara Online
Kemenkeu Rilis Juknis Soal Penegakan Hukum dalam Penggunaan DBH CHT
Coaching Career Talk Vokasi UI, Siapkan Mahasiswa Hadapi Dunia Kerja
Elon Musk Ingin Bikin Aplikasi Pajak, WP AS Bisa Lapor SPT Gratis
Ditjen Pajak Rilis Fitur Referensi Fasilitas & Insentif di DJP Online
Pelaksanaan Coretax Mungkinkan PKP Bikin Faktur Pajak dengan Kode 10
NPWP Cabang Diganti NITKU, Pembagian Pajak Antar-KPP Dievaluasi
Ketentuan Baru Atur Ulang Alasan Pemindahbukuan, Apa yang Berubah?
Pajak Rokok 2025 Diestimasi Rp22,98 Triliun, Jabar Dapat Paling Banyak
Ajukan Pinjaman ke Bank, WP Ini Baru Sadar Kalau NPWP-nya Non-Efektif
Cara Ajukan SKB PPHTB di Kawasan Ekonomi Khusus secara Online
Kemenkeu Rilis Juknis Soal Penegakan Hukum dalam Penggunaan DBH CHT
Coaching Career Talk Vokasi UI, Siapkan Mahasiswa Hadapi Dunia Kerja
Elon Musk Ingin Bikin Aplikasi Pajak, WP AS Bisa Lapor SPT Gratis
Ditjen Pajak Rilis Fitur Referensi Fasilitas & Insentif di DJP Online
Pelaksanaan Coretax Mungkinkan PKP Bikin Faktur Pajak dengan Kode 10
NPWP Cabang Diganti NITKU, Pembagian Pajak Antar-KPP Dievaluasi
Ketentuan Baru Atur Ulang Alasan Pemindahbukuan, Apa yang Berubah?
Pajak Rokok 2025 Diestimasi Rp22,98 Triliun, Jabar Dapat Paling Banyak
Masuk
Berita
Nasional
Internasional
Daerah
Infografis
Video
Foto
Download Peraturan
Literasi
Kamus
Tips & Trik
Kelas Pajak
Buku
Resume Putusan
Kutipan
Profil Daerah
Profil Negara
Review
Analisis
Konsultasi
Perspektif
Opini
Wawancara
Tajuk
Reportase
Komunitas
Lomba
Agenda
Komik & Animasi Pajak
Selebriti
Kampus
Podcast
Debat
Sosok
Kolaborasi
Data & Alat
Narasi Data
Kurs Pajak
Tarif Bunga
Kalkulator PPh Pasal 21
Indikator
Perpajakan DDTC
Video
Artikel
Peraturan Pajak Pusat
Putusan Pengadilan Pajak
P3B
Putusan Mahkamah Agung
Peraturan Pajak Daerah
UU Perpajakan Konsolidasi
Persandingan Dokumen
Glosarium
Fokus
Reportase
Berita
Nasional
Internasional
Daerah
Infografis
Video
Foto
Download Peraturan
Literasi
Kamus
Tips & Trik
Kelas Pajak
Buku
Resume Putusan
Kutipan
Profil Daerah
Profil Negara
Review
Analisis
Konsultasi
Perspektif
Opini
Wawancara
Tajuk
Reportase
Komunitas
Lomba
Agenda
Komik & Animasi Pajak
Selebriti
Kampus
Podcast
Debat
Sosok
Kolaborasi
Data & Alat
Narasi Data
Kurs Pajak
Tarif Bunga
Kalkulator PPh Pasal 21
Indikator
Perpajakan DDTC
Video
Artikel
Peraturan Pajak Pusat
Putusan Pengadilan Pajak
P3B
Putusan Mahkamah Agung
Peraturan Pajak Daerah
UU Perpajakan Konsolidasi
Persandingan Dokumen
Glosarium
Fokus
Reportase
Masuk
Masuk/Daftar
KANAL DAN SUBKANAL
Beranda
Berita
Semua Berita
Nasional
Internasional
Daerah
Infografis
Video
Foto
Download Peraturan
Literasi
Semua Literasi
Kamus
Tips & Trik
Kelas Pajak
Buku
Resume Putusan
Kutipan
Profil Daerah
Profil Negara
Review
Semua Review
Analisis
Konsultasi
Perspektif
Opini
Wawancara
Tajuk
Reportase
Komunitas
Semua Komunitas
Lomba
Agenda
Komik & Animasi Pajak
Selebriti
Kampus
Podcast
Debat
Sosok
Kolaborasi
Data & Alat
Semua Data & Alat
Narasi Data
Kurs Pajak
Tarif Bunga
Kalkulator PPh Pasal 21
Indikator
Perpajakan DDTC
Video
Artikel
Peraturan Pajak Pusat
Putusan Pengadilan Pajak
P3B
Putusan Mahkamah Agung
Peraturan Pajak Daerah
UU Perpajakan Konsolidasi
Persandingan Dokumen
Glosarium
Fokus
Semua Fokus
Reportase
Semua Reportase
PRODUK DDTC
DDTC Corporate
DDTC News
DDTC Library
Perpajakan DDTC
DDTC Academy
Copyright @ DDTC 2024
Konfirmasi Keluar
Apakah Anda yakin ingin keluar dari Akun Anda?
Batal
Keluar
Konfirmasi Keluar
Apakah Anda yakin ingin keluar dari Akun Anda?
Batal
Keluar
Berita
Infografis
INFOGRAFIS FISKAL
Kriteria Piutang Macet UMKM yang Bisa Dilakukan Penghapustagihan
URL berhasil disalin
Redaksi DDTCNews
Kamis, 14 November 2024 | 11.00 WIB
Ukuran Teks
Teks Normal
Teks Sedang
Teks Besar
Ukuran Teks
Teks Normal
Teks Sedang
Teks Besar
0
0
Salin Link
Bagikan ke Facebook
Bagikan ke X
Bagikan ke WhatsApp
Bagikan ke LinkedIn
Bagikan Berita
Salin Link
Bagikan ke Facebook
Bagikan ke X
Bagikan ke WhatsApp
Bagikan ke LinkedIn
0
Masuk ke Akun DDTCNews
Gunakan akun DDTCNews untuk mengakses fitur ini.
Batal
Masuk
(
Disclaimer
)
Editor :
Ringkang Gumiwang
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Tag Terkait:
infografis fiskal
infografis
fiskal
piutang macet
UMKM
PMK 47/2024
penghapustagihan
URL berhasil disalin
Bagikan:
Kirim
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0/1000
Belum ada komentar.
Masuk ke Akun DDTCNews
Gunakan akun DDTCNews untuk mengakses fitur ini.
Batal
Masuk
Artikel Terkait
PENERIMAAN PERPAJAKAN
Tax Ratio 2045 Ditarget 18%-22%, Bappenas: Untuk Kestabilan Ekonomi
Berita
• 19 Nov 2024
KANWIL DJP JAKARTA TIMUR
Gandeng TikTok, DJP Jaktim Beri Pendampingan Bisnis bagi Pelaku UMKM
Berita
• 15 Nov 2024
KP2KP SINJAI
Edukasi UMKM, Petugas Pajak Ungkap Relaksasi Batas Waktu Pengajuan PKP
Berita
• 15 Nov 2024
PP 47/2024
Tak Cuma Piutang BUMN, Piutang Negara kepada UMKM Juga Ikut Dihapus
Berita
• 12 Nov 2024
Terpopuler
KP2KP PINRANG
Petugas Pajak Sisir Para WP yang Lakukan Kegiatan Membangun Sendiri
Berita
• 17 Nov 2024
PMK 81/2024
Aspek-aspek SPT Tahunan yang Diteliti oleh Kantor Pajak, Cek Detailnya
Berita
• 13 Nov 2024
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RUU Tax Amnesty Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2025
Berita
• 18 Nov 2024
BERITA PAJAK SEPEKAN
Perhatikan Lima Aspek SPT Tahunan yang Jadi Sasaran Penelitian DJP
Berita
• 16 Nov 2024
PMK 81/2024
Bayar PPh Dividen, WP Orang Pribadi Kini Wajib Laporkan SPT Masa
Berita
• 14 Nov 2024
ADMINISTRASI PAJAK
Aplikasi e-Faktur Alami Gangguan, Ditjen Pajak Mohon Maaf
Berita
• 18 Nov 2024
CORETAX SYSTEM
Coretax Wajibkan PKP Langsung Kreditkan Pajak Masukan, Ini Alasannya
Berita
• 11 Nov 2024
LITERATUR PAJAK
Perbandingan Ketentuan Pajak Sebelum dan Sesudah Terbitnya PMK 81/2024
Berita
• 14 Nov 2024
PMK 81/2024
Perhatian! WP Harus Penuhi Kewajiban Pajak Secara Terpusat Mulai 2025
Berita
• 13 Nov 2024
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
Raker Baleg DPR Setujui RUU Tax Amnesty Masuk Prolegnas Prioritas 2025
Berita
• 18 Nov 2024
Terpopuler Lainnya
Artikel Terkait
PENERIMAAN PERPAJAKAN
Tax Ratio 2045 Ditarget 18%-22%, Bappenas: Untuk Kestabilan Ekonomi
Berita
• 19 Nov 2024
KANWIL DJP JAKARTA TIMUR
Gandeng TikTok, DJP Jaktim Beri Pendampingan Bisnis bagi Pelaku UMKM
Berita
• 15 Nov 2024
KP2KP SINJAI
Edukasi UMKM, Petugas Pajak Ungkap Relaksasi Batas Waktu Pengajuan PKP
Berita
• 15 Nov 2024
PP 47/2024
Tak Cuma Piutang BUMN, Piutang Negara kepada UMKM Juga Ikut Dihapus
Berita
• 12 Nov 2024
