BERITA TERKINI
Ilustrasi.
PUTUSSIBAU, DDTCNews - Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Putussibau memberikan materi perpajakan kepada UMKM di Kapuas Hulu terkait dengan penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Kepala KP2KP Putussibau Ahmad Jefri Adityas Wibawa menyampaikan dua poin penting dalam acara pelatihan UMKM yang diselenggarakn Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu pada 29 Maret 2022.
Dua poin yang dimaksud antara lain terkait dengan aspek perpajakan pelaku UMKM dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS), termasuk mengenai batas omzet tidak kena pajak hingga Rp500 juta bagi wajib pajak orang pribadi UMKM.
“Bagi para pelaku UMKM, tahun 2022 mendapat insentif pajak berupa tarif PPh final sebesar 0% saja,” katanya dikutip dari laman resmi DJP, Minggu (15/5/2022).
Jefri menuturkan tarif PPh 0% tersebut dapat digunakan selama omzet UMKM belum melebihi angka Rp500 juta dalam satu tahun. Bila omzet telah melebihi angka tersebut maka yang dikenakan tarif PPh final 0,5% adalah selisih omzet setelah dikurangkan dengan Rp500 juta.
Selain itu, ia juga menegaskan kebijakan baru tersebut tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan administrasi perpajakan. Menurutnya, UMKM tetap melakukan pencatatan atas omzet per bulan dan melaporkan SPT Tahunan PPh setiap awal tahun.
“Namun, apabila omzet akumulatifnya belum mencapai Rp500 juta, maka tidak perlu melakukan penyetoran PPh final yang 0,5%. Karena masih mendapat insentif berupa tarif sebesar 0%, alias tidak ada penyetoran pajak,” tuturnya.
Jefri berharap usaha UMKM dapat makin berkembang ke depannya seiring dengan adanya fasilitas perpajakan tersebut. Dia juga berharap perkembangan usaha UMKM juga diiring dengan administrasi perpajakan yang makin baik.
Untuk diketahui, tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23/2018. Berdasarkan PP 23/2018, tarif PPh final UMKM tersebut diberikan kepada wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu. (rig)
