BERITA TERKINI
Ilustrasi.
SITUBONDO, DDTCNews – Pemkab Situbondo, Jawa Timur merilis data terkait dengan desa-desa yang sama sekali tidak membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) selama 5 tahun terakhir ini.
Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Hariyadi Tedjo Laksono mengatakan sebanyak 15 desa dari total 132 desa di Kabupaten Situbondo sama sekali tidak menyetorkan PBB-P2.
"Mulai 2016 sampai dengan 2020, banyak desa yang tak bayar PBB. Dalam kurun waktu itu, ada 15 desa yang tidak bayar. Ada juga 17 desa yang membayar di bawah 1% saja," katanya, dikutip pada Rabu (2/6/2021).
Hariyadi menjelaskan tunggakan pajak yang tidak kunjung dibayar membuat angka piutang pajak daerah terus meningkat. Hingga akhir tahun fiskal 2020, angka piutang pajak daerah naik hingga Rp45 miliar.
Untuk itu, pemkab meminta jajaran camat dan kepala desa untuk lebih aktif dalam memungut PBB-P2. Menurutnya, kinerja camat dan kepala desa yang menunggak pajak dalam 5 tahun terakhir perlu ditingkatkan.
Pihak kecamatan dan perangkat desa, lanjutnya, merupakan instrumen penting dalam mengamankan penerimaan PBB-P2. Pembayaran pajak tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan masyarakat tetapi juga bukti peran aktif dalam mendukung pembangunan daerah.
"PBB ini sebagai bentuk dari partisipasi masyarakat karena pajak akan kembali lagi ke masyarakat, termasuk menentukan harga jual tanah karena ditentukan dari nilai jual objek pajak (NJOP). Kalau tahun ini tidak lunas maka catatan piutang makin besar," tutur Hariyadi.
Seperti dilansir bacasaja.id, tunggakan PBB-P2 di Kabupaten Situbondo berasal dari 6 kecamatan. Daerah tersebut antara lain Kecamatan Banyuglugur, Bungatan, Jatibanteng, Sumbermalang, Suboh dan Mlandingan. (rig)
