DDTC NEWSLETTER

Beleid Kebijakan Pajak untuk Mitigasi Efek Corona, Download di Sini

Nora Galuh Candra Asmarani | Jumat, 03 April 2020 | 13:00 WIB
Beleid Kebijakan Pajak untuk Mitigasi Efek Corona, Download di Sini

Tampilan depan DDTC Newsletter Vol.03 No.07 April 2020 bertajuk ‘Taxation Policies to Counter the Threat of Economic Recession and the Issuance of APA Implementing Regulation'.

JAKARTA, DDTCNews – Untuk memitigasi efek pandemi virus Corona, pemerintah melakukan sejumlah kebijakan. Kebijakan di bidang perpajakan pun diambil.

Langkah yang terbaru adalah penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) yang di dalamnya juga memuat penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dan pemajakan atas transaksi elektronik atau digital.

Dalam masa pencegahan penyebaran Covid-19, DJP juga menghentikan sementara layanan tatap muka dan menyesuaikan waktu implementasi NPWP bendahara pemerintah. Pemerintah juga merilis beleid yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan kesepakatan harga transfer dan pembentukan kawasan industri hasil tembakau.

Baca Juga:
Pilar 1 Tak Kunjung Dilaksanakan, Kanada Bersiap Kenakan Pajak Digital

Adapun beberapa aturan baru yang terbit selama dua pekan terakhir ini telah dirangkum dalam DDTC Newsletter Vol.03 No.07 April 2020 bertajuk ‘Taxation Policies to Counter the Threat of Economic Recession and the Issuance of APA Implementing Regulation'. Anda bisa men-download DDTC Newsletter itu di sini atau men-download aturannya langsung di bawah ini.

  • Kebijakan di Bidang Perpajakan untuk Menghadapi Ancaman Resesi Ekonomi

Pemerintah merilis beleid yang mengatur empat kebijakan di bidang perpajakan untuk menangani dampak ekonomi akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Seluruh kebijakan tersebut tertuang dalam Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No1 Tahun 2020

Adapun empat kebijakan tersebut adalah penurunan tarif PPh badan, pengaturan pajak untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, serta pemberian kewenangan kepada menteri keuangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan.

Baca Juga:
Jelang Deadline, DJP Ingatkan WP Segera Sampaikan SPT Tahunan Badan
  • Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona

Pemerintah resmi merilis beleid insentif pajak terdampak wabah virus Corona. Insentif pajak ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 23/PMK.03/2020. Terdapat empat insentif yang diatur dalam aturan ini, yaitu insentif PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 25, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

  • Pengecualian Sanksi Keterlambatan Penyampaian SPT Tahunan dan Masa

Melalui Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-156/PJ/2020 dan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-158/PJ/2020, Dirjen Pajak mengecualikan pengenaan sanksi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan PPh orang pribadi dan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta Pasal 4 ayat (2).

Selain itu, Dirjen Pajak juga memberikan pengecualian sanksi administrasi atas SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai 1111. Pengecualian ini diberikan melalui Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-157/PJ/2020. Adapun seluruh beleid tersebut ditetapkan dan mulai berlaku pada 20 Maret 2020.

Baca Juga:
Sambut Hari Kartini, DDTC Hadirkan Diskon untuk Perempuan Indonesia
  • Penghentian Sementara Layanan Tatap Muka Restitusi PPN Untuk Turis

Melalui Pengumuman No. PENG43/PJ/2020, DJP mengumumkan bahwa Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara (UPRPPN Bandara) untuk sementara waktu tidak memberikan layanan secara tatap muka kepada turis asing yang hendak mengajukan restitusi PPN atas pembelian barang bawaan.

  • Penyesuaian Implementasi Pembenahan Administrasi NPWP Instansi Pemerintah

Dirjen Pajak juga merilis Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-12/PJ/2020 yang memerinci kriteria NPWP bendahara pemerintah yang akan dihapuskan. Namun, menyikapi perkembangan terkini penyebaran Covid-19, DJP merilis Pengumuman No. PENG-42/PJ/2020 yang menyesuaikan waktu implementasi NPWP bendahara pemerintah

  • Ketentuan Pelaksana Kesepakatan Harga Transfer Dirilis

Kementerian Keuangan menerbitkan beleid baru terkait tata cara pelaksanaan kesepakatan harga transfer. Beleid yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement/APA).

  • Pembentukan Kawasan Industri Hasil Tembakau

Menteri Keuangan merilis Peraturan Menteri Keuangan No.21/PMK.4/2020 yang menjadi pondasi pembentukan kawasan industri hasil tembakau. Pembentukan kawasan ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan, pembinaan industri, dan pengawasan terhadap produksi serta peredaran hasil tembakau. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Jumat, 19 April 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Meski Tidak Lebih Bayar, WP Tetap Bisa Diperiksa Jika Status SPT Rugi

Jumat, 19 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Jumat, 19 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Diabaikan, Link Aktivasi Daftar NPWP Online Cuma Aktif 24 Jam

Jumat, 19 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kring Pajak Jelaskan Syarat Piutang Tak Tertagih yang Dapat Dibiayakan

Jumat, 19 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Persilakan WP Biayakan Natura Asal Penuhi 3M