Berita
Jum'at, 27 November 2020 | 16:30 WIB
UU CIPTA KERJA
Jum'at, 27 November 2020 | 16:15 WIB
KMK 540/2020
Jum'at, 27 November 2020 | 15:49 WIB
TARIF BUNGA 2-30 NOVEMBER 2020
Jum'at, 27 November 2020 | 15:38 WIB
KEPABEANAN
Review
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 15 November 2020 | 08:01 WIB
KEPALA KANTOR BEA CUKAI SOEKARNO-HATTA FINARI MANAN:
Rabu, 11 November 2020 | 15:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 27 November 2020 | 16:30 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 26 November 2020 | 16:36 WIB
PROFIL PERPAJAKAN GRENADA
Kamis, 26 November 2020 | 13:48 WIB
BEA METERAI (3)
Rabu, 25 November 2020 | 17:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Rabu, 18 November 2020 | 09:35 WIB
KURS PAJAK 18 NOVEMBER - 24 NOVEMBER 2020
Sabtu, 14 November 2020 | 13:05 WIB
STATISTIK PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Rabu, 11 November 2020 | 13:47 WIB
STATISTIK DESENTRALISASI FISKAL
Komunitas
Jum'at, 27 November 2020 | 10:08 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 26 November 2020 | 16:55 WIB
STIE PUTRA BANGSA
Kamis, 26 November 2020 | 10:47 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 25 November 2020 | 14:08 WIB
PODTAX
Reportase
Glosarium

Beban Pajak Perusahaan Digital Multinasional Terancam Membesar

A+
A-
0
A+
A-
0
Beban Pajak Perusahaan Digital Multinasional Terancam Membesar

Ilustrasi. (DDTCNews)

NEW DELHI, DDTCNews – Raksasa digital multinasional di India seperti Google, Netflix, Facebook, hingga LinkedIn diproyeksikan akan terbebani pungutan pajak yang besar apabila konsensus global atas pemajakan ekonomi digital gagal tercapai.

Sampai dengan saat ini, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) masih belum mampu menengahi perbedaan kepentingan di antara negara-negara anggota Inclusive Framework.

Konsekuensinya, konsensus atas proposal pemajakan ekonomi digital atau Pillar 1: Unified Approach yang awalnya ditargetkan tercapai akhir 2020 harus diundur hingga pertengahan 2021.

Baca Juga: Tarif Pajak Bakal Naik Tahun Depan, Kelas Menengah Diminta Bersiap

"Akibat tidak adanya konsensus, banyak negara yang akan secara sepihak menetapkan pajak digitalnya masing-masing," ujar seorang pejabat pemerintahan di India seperti dikutip dari timesnownews.com, Kamis (15/10/2020).

Pejabat pemerintah tersebut juga menyebutkan posisi India dalam Inclusive Framework ini cenderung hanya menunggu kepastian dari OECD dalam mendorong terciptanya konsensus atas pajak digital tersebut.

Untuk diketahui, India telah menerapkan pajak digital berupa equalization levy dengan tarif sebesar 2% dan dikenakan secara bruto atas nilai transaksi. Equalization levy dikenakan kepada perusahaan digital nonresiden di India.

Baca Juga: Ringankan Beban Pemilik Properti, Pungutan Pajak Ini Dihapuskan

Equalization levy dikenakan dengan tujuan untuk menciptakan level playing field antara perusahaan digital yang memiliki kehadiran fisik di India dan perusahaan digital yang beroperasi di India tanpa kehadiran fisik.

Pengenaan equalization levy di India hanya diberlakukan pada perusahaan digital nonresiden dengan omzet di atas US$267.000. Pemerintah India menilai batasan omzet yang rendah itu bertujuan untuk melindungi perusahaan digital berskala kecil.

Selain equalization levy, India juga memperkenalkan norma kehadiran ekonomi signifikan atau significant economic presence untuk mengenakan pajak penghasilan atas perusahaan digital yang selama ini beroperasi dan memiliki transaksi di India tanpa kehadiran fisik. Namun demikian, implementasi significant economic presence tersebut baru akan diterapkan pada April 2021.

Baca Juga: Perbaiki Regulasi Pajak, Negara Ini Bertemu dengan Komisi Eropa

"Dapat dipastikan India bisa memajaki penghasilan korporasi digital multinasional. Pemberlakuan significant economic presence akan menambah beban pajak yang perlu ditanggung korporasi digital multinasional," ujar Ajay Rotti, Partner Dhruva Advisors. (rig)

Topik : india, pajak digital, significant economic presence, google, facebook, netflix, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Sabtu, 21 November 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Jum'at, 20 November 2020 | 13:30 WIB
INGGRIS
Jum'at, 20 November 2020 | 13:12 WIB
INDIA
berita pilihan
Jum'at, 27 November 2020 | 16:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 27 November 2020 | 16:30 WIB
UU CIPTA KERJA
Jum'at, 27 November 2020 | 16:15 WIB
KMK 540/2020
Jum'at, 27 November 2020 | 15:49 WIB
TARIF BUNGA 2-30 NOVEMBER 2020
Jum'at, 27 November 2020 | 15:38 WIB
KEPABEANAN
Jum'at, 27 November 2020 | 15:03 WIB
PENGADILAN PAJAK
Jum'at, 27 November 2020 | 14:27 WIB
PEGAWAI NEGERI SIPIL
Jum'at, 27 November 2020 | 14:15 WIB
UU CIPTA KERJA
Jum'at, 27 November 2020 | 14:02 WIB
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Jum'at, 27 November 2020 | 13:32 WIB
EFEK VIRUS CORONA