BERITA TERKINI
Ilustrasi.
MAKASSAR, DDTCNews – Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan bakal dapat menikmati fasilitas pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan skema cicilan.
Hal ini dikarenakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan telah bekerja sama dengan Bank Sulselbar untuk meluncurkan layanan Simpanan dan Pendapatan Pajak Daerah (Sipijar). Dalam tahap awal, Sipijar akan diterapkan untuk aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemprov Sulawesi Selatan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan Tautoto Tanaranggina mengungkapkan wajib pajak bisa membayar PKB yang secara otomatis didebit setiap bulannya dari tabungan induk. Program ini didesain untuk memudahkan ASN membayar PKB sebelum jatuh tempo.
“Selama ini ASN bukan malas membayar PKB, tapi tidak memiliki waktu dan terkadan lupa. Dengan adanya Sipijar, ASN tidak pusing lagi bagaimana harus membayar PKB karena sistemnya langsung terbayar secara auto debet,” tuturnya di Makassar, seperti dikutip Rabu (6/2/2019).
Melalui program ini, ASN bisa mengatur nilai cicilan PKB setiap bulan yang akan didebet otomatis dan bisa mengatur berapa lama proses penyicilan PKB dalam kurun waktu setahun. Skema ini juga tidak membebankan bunga bagi penggunanya.
Dia berharap tidak ada lagi ASN yang terlambat membayar PKB dan didenda karena Sipijar sudah diterbitkan. Setiap ASN kini sudah bisa mendaftarkan dirinya di Kantor Samsat Sulawesi Selatan untuk bisa memanfaatkan program tersebut.
Menurutnya, pendaftaran itu merupakan bentuk persetujuan ASN sebelum menggunakan Sipijar. Dengan demikian, tidak ada unsur paksaan bagi ASN untuk menggunakan Sipijar. Dalam hal ini, Bapenda Sulawesi Selatan hanya membuka jalan untuk mempermudah ASN dalam membayar PKB.
Sepanjang 2018, pajak daerah tercatat lebih dari Rp3,4 triliun. Jumlah tersebut menempati porsi terbesar dari total pendapatan asli daerah (PAD) yang mencapai lebih dari Rp3,5 triliun. Adapun pemasukan daerah dari pajak kendaraan mencapai 70% PAD.
Layanan Sipijar menjadi jembatan bagi Bapenda Sulsel yang akan menerbitkan sistem pembayaran PKB melalui minimarket yang tersebar di seluruh wilayah. Layanan ini akan mempermudah wajib pajak yang berdomisili jauh dari kantor Samsat. (kaw)
