KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bakal Ada Punishment bagi Pemda yang Tak Serius Tangani Anak Stunting

Redaksi DDTCNews | Rabu, 20 Maret 2024 | 10:37 WIB
Bakal Ada Punishment bagi Pemda yang Tak Serius Tangani Anak Stunting

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat terbatas dengan TPPS. 

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah masih bersusah payah mengejar target penurunan prevalensi stunting menjadi 14% pada 2024 ini. Sementara pada tahun lalu, angkanya masih bertahan di level 21,6%.

Merespons tantangan ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengumpulkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat pusat dan pemda dengan jumlah kasus anak stunting terbanyak di Indonesia. Dalam pertemuan ini, Ma'ruf meminta pemda serius dalam memangkas prevalensi stunting di daerah.

“Penangangan oleh pemerintah daerah dijadikan prioritas, jangan dinomorsekiankan, akibatnya tidak serius. Bagi daerah yang berhasil diberikan penghargaan, sementara yang tidak memenuhi target, agar diberi semacam punishment,” kata wapres, dikutip pada Rabu (20/3/2024).

Baca Juga:
Wapres Ma‘ruf Amin Sebut Makan Siang Gratis Belum Masuk RAPBN 2025

Meski begitu, Ma'ruf tidak memerinci bagaimana mekanisme punishment yang diberikan kepada pemda yang dinilai tak serius tangani stunting.

Wapres mekinta kementerian dan lembaga yang tergabung dalam TPPS untuk mengevaluasi pelaksanaan penanganan stunting selama ini. Hasil evaluasi dimintanya rampung dalam dua pekan ke depan.

Di sisi lain, wapres menyoroti penggunaan dana desa yang menurutnya harus juga dioptimalkan untuk penanganan stunting. Dia pun meminta Kemendagri untuk berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk menindaklanjuti hal tersebut.

Baca Juga:
Jumlahnya Beda, Wapres Minta Data Penerima BLT El Nino Dicek Lagi

“Soal dana desa termasuk penggunaannya harus ada perubahan supaya masalah dana desa ke stunting untuk dioptimal. Mendagri dan Mendesa memprioritaskan agar dana desa buat stunting,” katanya.

Selanjutnya, wapres menginstruksikan kepada Pj. Gubernur Jawa Barat, Pj. Gubernur Jawa Tengah, Pj. Gubernur Jawa Timur, Pj. Gubernur Sumatera Utara, dan Pj. Gubernur Banten untuk memastikan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di daerah masing-masing.

“Pastikan semua pihak, termasuk dari lembaga nonpemerintah seperti dunia usaha, akademisi, lembaga keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat, untuk bergotong royong dalam percepatan penurunan stunting,” katanya. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Sabtu, 27 April 2024 | 14:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

WP Kelompok Ini Dikecualikan dari Pengawasan Rutin Pelaporan SPT

Sabtu, 27 April 2024 | 14:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

WP Tak Lunasi Tunggakan Pajak, Rekening Diblokir dan Saldo Disita

Sabtu, 27 April 2024 | 13:30 WIB ONLINE SINGLE SUBMISSION

Kemendagri Beri Hak Akses Data NIK untuk Keperluan Perizinan di OSS

Sabtu, 27 April 2024 | 12:30 WIB PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Terkontraksi 4,5% pada Kuartal I/2024

Sabtu, 27 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Kemendagri Minta Pemda Tetap Antisipasi Inflasi Pasca-Lebaran

Sabtu, 27 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Penindakan Kepabeanan dan Cukai dari Tahun ke Tahun

Sabtu, 27 April 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Catat! WP Ini Tak Kena Sanksi Denda Meski Telat Lapor SPT Tahunan

Sabtu, 27 April 2024 | 10:03 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Wajib Pajak Siap-Siap Ditunjuk DJP, Ikut Uji Coba Coretax System

Sabtu, 27 April 2024 | 10:00 WIB PENDAPATAN DAERAH

Mendagri Minta Pemda Ambil Terobosan Demi Tingkatkan PAD