Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Apindo: Percepatan Restitusi Dorong Efisiensi Manufaktur

1
1

JAKARTA, DDTCNews - Kebijakan restitusi yang dipercepat banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha di sektor manufaktur. Pilihan kebijakan yang disebut dapat meningkatkan efisensi pelaku industri

Ketua Industri Manufaktur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Johnny Darmawan mengatakan seluruh kelompok usaha dalam rumpun industri pengolahan memerlukan proses restitusi yang cepat. Pasalnya, hal tersebut memengaruhi cash flow perusahaan.

"Restitusi ini merupakan complain kami sejak lama karena untuk industri pengolahan setiap tahapan produksinya kena pajak," katanya kepada DDTCNews, Rabu (24/4/2019).

Baca Juga: Ini 3 Tantangan yang Dihadapi Ditjen Pajak di Era Ekonomi Global

Oleh karena itu, dia menyambut baik kebijakan restitusi yang dipercepat yang digulirkan sejak pertengahan tahun lalu. Melalui kebijakan tersebut dapat mendorong efisiensi pelaku usaha.

Johnny menjabarkan dengan restitusi yang cepat maka akan melancarkan arus kas perusahaan. Dengan demikian, efeknya kepada perusahaan dapat mengurangi opsi untuk melakukan pinjaman atau menambah beban kredit.

"Dengan berkurangnya pinjaman maka membuat efisensi kegiatan usaha. Melalui efisensi tersebut maka terbuka kemungkinan untuk menurunkan harga jual pada akhirnya," paparnya.

Baca Juga: DJP: Konsensus Pemajakan Ekonomi Digital Harus Sederhana

Seperti diketahui, Ditjen Pajak mencatat realisasi restitusi pajak selama Januari-Maret 2019 tercatat senilai Rp50,65 triliun. Angka ini tumbuh 47,83% (yoy), lebih tinggi dari posisi pertumbuhan pada periode yang sama tahun lalu sebesar 34,26%.

Restitusi terbesar pada pos pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) senilai Rp38,21 triliun atau tumbuh 46,2% (yoy). Restitusi pajak penghasilan (PPh) nonmigas tercatat senilai Rp12,13 triliun atau tumbuh 61,6%.

Sementara itu, dari industri pengolahan, pertumbuhan restitusi melonjak 60,6%. Penerimaan pajak sektor ini per akhir Maret 2019 tercatat juga mengalami penurunan 8,8% (yoy). Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, penerimaan pajak dari industri pengolahan naik 20,2%. (Bsi)

Baca Juga: Sri Mulyani Beri Penghargaan 10 Mantan Dirjen Pajak

"Restitusi ini merupakan complain kami sejak lama karena untuk industri pengolahan setiap tahapan produksinya kena pajak," katanya kepada DDTCNews, Rabu (24/4/2019).

Baca Juga: Ini 3 Tantangan yang Dihadapi Ditjen Pajak di Era Ekonomi Global

Oleh karena itu, dia menyambut baik kebijakan restitusi yang dipercepat yang digulirkan sejak pertengahan tahun lalu. Melalui kebijakan tersebut dapat mendorong efisiensi pelaku usaha.

Johnny menjabarkan dengan restitusi yang cepat maka akan melancarkan arus kas perusahaan. Dengan demikian, efeknya kepada perusahaan dapat mengurangi opsi untuk melakukan pinjaman atau menambah beban kredit.

"Dengan berkurangnya pinjaman maka membuat efisensi kegiatan usaha. Melalui efisensi tersebut maka terbuka kemungkinan untuk menurunkan harga jual pada akhirnya," paparnya.

Baca Juga: DJP: Konsensus Pemajakan Ekonomi Digital Harus Sederhana

Seperti diketahui, Ditjen Pajak mencatat realisasi restitusi pajak selama Januari-Maret 2019 tercatat senilai Rp50,65 triliun. Angka ini tumbuh 47,83% (yoy), lebih tinggi dari posisi pertumbuhan pada periode yang sama tahun lalu sebesar 34,26%.

Restitusi terbesar pada pos pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) senilai Rp38,21 triliun atau tumbuh 46,2% (yoy). Restitusi pajak penghasilan (PPh) nonmigas tercatat senilai Rp12,13 triliun atau tumbuh 61,6%.

Sementara itu, dari industri pengolahan, pertumbuhan restitusi melonjak 60,6%. Penerimaan pajak sektor ini per akhir Maret 2019 tercatat juga mengalami penurunan 8,8% (yoy). Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, penerimaan pajak dari industri pengolahan naik 20,2%. (Bsi)

Baca Juga: Sri Mulyani Beri Penghargaan 10 Mantan Dirjen Pajak
Topik : restitusi, manufaktur, apindo, ditjen pajak
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 06 Mei 2019 | 18:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 10 April 2019 | 16:37 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Senin, 18 Maret 2019 | 16:49 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 18 September 2018 | 10:43 WIB
BERITA PAJAK HARI INI