Review
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Sabtu, 23 Mei 2020 | 12:52 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 23 Mei 2020 | 10:30 WIB
MENGHADAPI COVID-19 DENGAN PAJAK DAERAH (4)
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

APBD 2019 Naik Tipis 5,36% Jadi Rp5,9 Triliun

A+
A-
1
A+
A-
1
APBD 2019 Naik Tipis 5,36% Jadi Rp5,9 Triliun

Gedung DPRD DIY (Foto: Kemendikbud)

YOGYAKARTA, DDTCNews—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akhirnya mengesahkan Peraturan Daerah tentang APBD 2019 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DIY, Jumat(3/11/2018).

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD DIY Arif Noor Hartanto melaporkan belanja APBD 2019 dianggarkan Rp5,9 triliun, naik tipis 5,36% dari belanja APBDP 2018. Perinciannya, belanja tidak langsung Rp3,1 triliun dan belanja langsung Rp2,7 triliun. Defisit ditetapkan Rp239 miliar.

“Belanja pemerintah provinsi yang demikian besar harus menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Inung, sapaan akrabnya.

Baca Juga: Siap-siap! Denda Pajak Kendaraan di Provinsi Ini Bakal Dihapus

Badan Anggaran juga mengungkapkan penerimaan pembiayaan daerah Rp420 miliar dan pengeluaran pembiayaan daerah Rp180 miliar. Dengan begitu, pembiayaan netto Rp239 miliar. Adapun sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (Silpa) Rp0.

Dengan total belanja Rp5,9 triliun itu, target pendapatan daerah disepakati Rp5,6 triliun terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) Rp1, 9 triliun, dana perimbangan Rp2,4 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp1,2 triliun.

Dalam saran dan pendapatnya, Badan Anggaran mengingatkan, 2019 adalah tahun kedua bagi Gubernur DIY masa jabatan 2017-2022. Gubernur sendiri telah mencanangkan visi misi bertema ‘Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja’.

Baca Juga: Meski Pandemi, Kantor Samsat Tetap Buka Layanan Pajak Kendaraan

Untuk itu, Badan Anggaran meminta agar perencanaan pembangunan DIY 2019 difokuskan pada lima tema utama, yaitu ketimpangan wilayah, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, tindak lanjut atau antisipasi pembangunan,serta dukungan pembiayaan melalui peran swasta.

Badan Anggaran juga merekomendasikan pentingnya sinkronisasi dana keistimewaan 2019 dengan pencapaianRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan APBD 2019. “Terutama terkait dengan program-programpro job dan pro poor untuk tetap menjadi prioritas,” katanya.

Laporan Badan Anggaran tersebut juga dilampiri pendapat akhir Fraksi PDIP, FPAN, FPG, FPKS, FPKB, FPD dan Fraksi Partai Gerindra. Tujuh fraksi itu, seperti dilansir radarjogja.co.id, rata-rata menyoroti tiga isu krusial. Ketimpangan pendapatan, kemiskinan dan ketimpangan wilayah.

Baca Juga: Ini Insentif Pajak di Kota dan Kabupaten yang Terapkan PSBB

Soal pembiayaan pembangunan, FPDIP meminta agar pemerintah tidak hanya mengandalkan dari pajak dan retribusi. tapi juga menggandeng swasta secara sistematis melalui skema corporate social responsibility (CSR). Atau tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan.

Sedangkan FPAN menyoroti bertambahnya dana istimewa dari tahun ke tahun. Pada 2019, dana istimewamencapai Rp1,2 triliun. Fraksi ini meminta diadakan evaluasi perencanaan hingga pelaporannya, dan meminta pemerintah merumuskan kebijakan dasar penggunaannya.

Pada bagian lain, FPAN menyinggung penyertaan modal Rp180 miliar untuk Bank BPD DIY. FPAN meminta agar Pemprov melakukan pembinaan secara komprehensif, karena penyertaan modal itu dapat memberikan dampak positif bagi keuangan daerah.

Baca Juga: Waduh, Target Penerimaan Pajak Dipangkas 50% Karena Pandemi Corona

Wakil Gubernur DIY Paku Alam X mengapresiasi kesepakatan bersama itu. Mewakili Gubernur DIY Hamengku Buwono X, ia berharap evaluasi dari menteri dalam negeri tidak ada catatan-catatan yang mengakibatkan proses anggaran menjadi lebih panjang. (Bsi)

Topik : APBD DIY 2019, PAD DIY, pajak daerah
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 12 Mei 2020 | 12:28 WIB
KABUPATEN BANDUNG
Senin, 11 Mei 2020 | 12:50 WIB
KABUPATEN KUDUS
Minggu, 10 Mei 2020 | 07:01 WIB
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Rabu, 06 Mei 2020 | 10:21 WIB
KOTA DENPASAR
berita pilihan
Senin, 25 Mei 2020 | 14:33 WIB
PENGADILAN PAJAK (12)
Senin, 25 Mei 2020 | 13:52 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 25 Mei 2020 | 13:12 WIB
KINERJA FISKAL
Senin, 25 Mei 2020 | 12:01 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 11:38 WIB
PELAYANAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 11:00 WIB
TIPS PAJAK UMKM
Senin, 25 Mei 2020 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK