Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

APBD 2019 Naik Tipis 5,36% Jadi Rp5,9 Triliun

1
1

Gedung DPRD DIY (Foto: Kemendikbud)

YOGYAKARTA, DDTCNews—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akhirnya mengesahkan Peraturan Daerah tentang APBD 2019 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DIY, Jumat(3/11/2018).

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD DIY Arif Noor Hartanto melaporkan belanja APBD 2019 dianggarkan Rp5,9 triliun, naik tipis 5,36% dari belanja APBDP 2018. Perinciannya, belanja tidak langsung Rp3,1 triliun dan belanja langsung Rp2,7 triliun. Defisit ditetapkan Rp239 miliar.

“Belanja pemerintah provinsi yang demikian besar harus menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Inung, sapaan akrabnya.

Baca Juga: Bayar Pajak Kini Sudah Bisa Online

Badan Anggaran juga mengungkapkan penerimaan pembiayaan daerah Rp420 miliar dan pengeluaran pembiayaan daerah Rp180 miliar. Dengan begitu, pembiayaan netto Rp239 miliar. Adapun sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (Silpa) Rp0.

Dengan total belanja Rp5,9 triliun itu, target pendapatan daerah disepakati Rp5,6 triliun terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) Rp1, 9 triliun, dana perimbangan Rp2,4 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp1,2 triliun.

Dalam saran dan pendapatnya, Badan Anggaran mengingatkan, 2019 adalah tahun kedua bagi Gubernur DIY masa jabatan 2017-2022. Gubernur sendiri telah mencanangkan visi misi bertema ‘Menyongsong  Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja’.

Baca Juga: Inovasi & Koordinasi Pelayanan Kerek Kinerja Penerimaan Pajak Daerah

Untuk itu, Badan Anggaran meminta agar perencanaan pembangunan DIY 2019 difokuskan pada lima tema utama, yaitu ketimpangan wilayah, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, tindak lanjut atau antisipasi pembangunan,serta dukungan pembiayaan melalui peran swasta.

Badan Anggaran juga merekomendasikan pentingnya sinkronisasi dana keistimewaan 2019 dengan pencapaianRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan APBD 2019. “Terutama terkait dengan program-programpro job dan pro poor untuk tetap menjadi prioritas,” katanya.

Laporan Badan Anggaran tersebut juga dilampiri pendapat akhir Fraksi PDIP, FPAN, FPG, FPKS, FPKB, FPD dan Fraksi Partai Gerindra. Tujuh fraksi itu, seperti dilansir radarjogja.co.id, rata-rata menyoroti tiga isu krusial. Ketimpangan pendapatan, kemiskinan dan ketimpangan wilayah.

Baca Juga: Dipatok Turun, Pemkab Optimistis Capai Target PAD

Soal pembiayaan pembangunan, FPDIP meminta agar pemerintah tidak hanya mengandalkan dari pajak dan retribusi. tapi juga menggandeng swasta secara sistematis melalui skema corporate social responsibility (CSR). Atau tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan.

Sedangkan FPAN menyoroti bertambahnya dana istimewa dari tahun ke tahun. Pada 2019, dana istimewamencapai Rp1,2 triliun. Fraksi ini meminta diadakan evaluasi perencanaan hingga pelaporannya, dan meminta pemerintah merumuskan kebijakan dasar penggunaannya.

Pada bagian lain, FPAN menyinggung penyertaan modal Rp180 miliar untuk Bank BPD DIY. FPAN meminta agar Pemprov melakukan pembinaan secara komprehensif, karena penyertaan modal itu dapat memberikan dampak positif bagi keuangan daerah.

Baca Juga: Difasilitasi KPK, Pemkab se-Babel Teken MoU dengan DJP dan BPN

Wakil Gubernur DIY Paku Alam X mengapresiasi kesepakatan bersama itu. Mewakili Gubernur DIY Hamengku Buwono X, ia berharap evaluasi dari menteri dalam negeri tidak ada catatan-catatan yang mengakibatkan proses anggaran menjadi lebih panjang. (Bsi)

“Belanja pemerintah provinsi yang demikian besar harus menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Inung, sapaan akrabnya.

Baca Juga: Bayar Pajak Kini Sudah Bisa Online

Badan Anggaran juga mengungkapkan penerimaan pembiayaan daerah Rp420 miliar dan pengeluaran pembiayaan daerah Rp180 miliar. Dengan begitu, pembiayaan netto Rp239 miliar. Adapun sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (Silpa) Rp0.

Dengan total belanja Rp5,9 triliun itu, target pendapatan daerah disepakati Rp5,6 triliun terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) Rp1, 9 triliun, dana perimbangan Rp2,4 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp1,2 triliun.

Dalam saran dan pendapatnya, Badan Anggaran mengingatkan, 2019 adalah tahun kedua bagi Gubernur DIY masa jabatan 2017-2022. Gubernur sendiri telah mencanangkan visi misi bertema ‘Menyongsong  Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja’.

Baca Juga: Inovasi & Koordinasi Pelayanan Kerek Kinerja Penerimaan Pajak Daerah

Untuk itu, Badan Anggaran meminta agar perencanaan pembangunan DIY 2019 difokuskan pada lima tema utama, yaitu ketimpangan wilayah, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, tindak lanjut atau antisipasi pembangunan,serta dukungan pembiayaan melalui peran swasta.

Badan Anggaran juga merekomendasikan pentingnya sinkronisasi dana keistimewaan 2019 dengan pencapaianRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan APBD 2019. “Terutama terkait dengan program-programpro job dan pro poor untuk tetap menjadi prioritas,” katanya.

Laporan Badan Anggaran tersebut juga dilampiri pendapat akhir Fraksi PDIP, FPAN, FPG, FPKS, FPKB, FPD dan Fraksi Partai Gerindra. Tujuh fraksi itu, seperti dilansir radarjogja.co.id, rata-rata menyoroti tiga isu krusial. Ketimpangan pendapatan, kemiskinan dan ketimpangan wilayah.

Baca Juga: Dipatok Turun, Pemkab Optimistis Capai Target PAD

Soal pembiayaan pembangunan, FPDIP meminta agar pemerintah tidak hanya mengandalkan dari pajak dan retribusi. tapi juga menggandeng swasta secara sistematis melalui skema corporate social responsibility (CSR). Atau tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan.

Sedangkan FPAN menyoroti bertambahnya dana istimewa dari tahun ke tahun. Pada 2019, dana istimewamencapai Rp1,2 triliun. Fraksi ini meminta diadakan evaluasi perencanaan hingga pelaporannya, dan meminta pemerintah merumuskan kebijakan dasar penggunaannya.

Pada bagian lain, FPAN menyinggung penyertaan modal Rp180 miliar untuk Bank BPD DIY. FPAN meminta agar Pemprov melakukan pembinaan secara komprehensif, karena penyertaan modal itu dapat memberikan dampak positif bagi keuangan daerah.

Baca Juga: Difasilitasi KPK, Pemkab se-Babel Teken MoU dengan DJP dan BPN

Wakil Gubernur DIY Paku Alam X mengapresiasi kesepakatan bersama itu. Mewakili Gubernur DIY Hamengku Buwono X, ia berharap evaluasi dari menteri dalam negeri tidak ada catatan-catatan yang mengakibatkan proses anggaran menjadi lebih panjang. (Bsi)

Topik : APBD DIY 2019, PAD DIY, pajak daerah
artikel terkait
Jum'at, 30 September 2016 | 14:03 WIB
KOTA PALOPO
Selasa, 16 Agustus 2016 | 17:16 WIB
KABUPATEN SUMENEP
Senin, 17 Juni 2019 | 18:36 WIB
KABUPATEN ACEH TENGAH
Sabtu, 28 April 2018 | 12:09 WIB
KABUPATEN LAMONGAN
berita pilihan
Rabu, 07 September 2016 | 08:30 WIB
KOTA BEKASI
Jum'at, 11 November 2016 | 20:22 WIB
PROVINSI RIAU
Jum'at, 18 Agustus 2017 | 11:29 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Sabtu, 12 November 2016 | 12:40 WIB
KOTA TANGERANG SELATAN
Kamis, 15 Desember 2016 | 17:53 WIB
PROVINSI BENGKULU
Kamis, 02 Maret 2017 | 18:14 WIB
KABUPATEN BERAU
Jum'at, 09 Juni 2017 | 11:15 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jum'at, 27 Januari 2017 | 11:59 WIB
KOTA MALANG
Senin, 14 November 2016 | 10:59 WIB
PROVINSI DI YOGYAKARTA
Jum'at, 03 Maret 2017 | 14:35 WIB
PAJAK DAERAH