Akhir November, Repatriasi Baru Capai Rp67T

JAKARTA, DDTCNews – Realisasi repatriasi harta ke Indonesia hingga pengujung tahun ini masih kurang dari separuh nilai yang dikomitmenkan. Kabar tersebut mewarnai beberapa media nasional Rabu (14/12) pagi.

Dari total komitmen harta repatriasi senilai Rp143,68 triliun, hingga Selasa (13/12) pukul 16.00 WIB, harta yang secara riil masuk ke dalam negeri per akhir November baru mencapai 46,7% atau senilai Rp67,08 triliun.

Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan harta senilai Rp67,08 triliun terdiri dari beberapa mata uang dengan porsi terbesar secara berurutan adalah dolar Amerika Serikat, rupiah, dolar Singapura, dolar Australia, yen, dan euro.

Kabar lainnya datang dari kesiapan Bank Indonesia dan pemerintah yang siap untuk menghadapi kenaikan suku bunga Amerika Serikat, serta lanjutan dari 8 orang kaya tak punya NPWP. Berikut ulasan ringkasnya:

• DJP Klarifikasi Soal 8 Orang Terkaya Tidak Memiliki NPWP

Direktur P2 Humas DJP Hestu Yoga Saksama, memberikan klarifikasi beredarnya nama-nama orang terkaya di Indonesia yang diduga tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Terkait nama-nama orang terkaya di Indonesia yang selama ini disebut-sebut tidak memiliki NPWP, DJP memastikan data tersebut tidak benar. Pasalnya, pemerintah tidak pernah sekalipun membuka rahasia data perpajakan kepada publik.

• BI dan Pemerintah Siap Hadapi Kenaikan Bunga AS

Bank Indonesia (BI) dan pemerintah mengaku sudah mengantisipasi kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed yang kemungkinan akan dilakukan pada 13-14 Desember 2016. BI akan fokus terhadap cadangan devisa, sedangkan pemerintah memilih untuk menjaga performa anggaran dan inflasi untuk pengamanan defisit fiskal 2016. Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juda Agung mengatakan kenaikan suku bunga The Fed telah diantisipasi jauh-jauh hari oleh BI. Amunisi BI saat ini terdiri dari dua basis pertahanan, yaitu first line of defence adalah cadangan devisa yang lebih baik. Second line of defence berupa bilateral swap aggrements yang ditingkatkan.

• Neraca Dagang Berpeluang Surplus

Neraca perdagangan Indonesia pada November 2016 masih berpeluang mencetak surplus dengan didorong oleh kenaikan harga sejumlah komoditas. Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juda Agung menuturkan peningkatan volume ekspor pada sektor manufaktur ikut menopang surplus perdagangan yang didorong harga komoditas. Menurutnya, rata-rata kenaikan volume ekspor sektor manufaktur dalam dua bulan terakhir mencapai 7% yoy.

• Lelang Dini APBN Tidak Efektif

Upaya pemerintah mempercepat penyerapan anggaran belanja infrastruktur melalui lelang dini ternyata tidak efektif. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) menilai kegiatan lelang pemerintah sebelum tahun berjalan atau lelang dini tidak efektif sebab realisasi proyek tetap saja tidak bisa dilaksanakan cepat. Menurut Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Bappenas Roni Dwi Susanto, dari hasil evaluasi APBN 2015 dan 2016 ada banyak kegiatan yang jika dipercepat justru hasilnya tidak maksimal.

• Tiga Kementerian Jempolan

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas menilai kementerian yang berhasil mencapai kinerja terbaik adalah Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Sosial. Penilaian tersebut berdasarkan hasil perhitungan rata-rata kinerja pencapaian fisik dan rata-rata anggaran dari realisasi per kuartal sejak 2013 hingga 2016.