DDTC Perpajakan-Bundling_Buku-TOP_Artikel

DEBAT PAJAK

Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!

Redaksi DDTCNews | Kamis, 23 September 2021 | 09:30 WIB

JAKARTA, DDTCNews – Melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pemerintah mengusulkan pengenaan pajak karbon.

Dalam usulan pemerintah, pajak karbon akan dikenakan atas pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan karbon. Adapun tarif pajak karbon yang diusulkan adalah sebesar Rp75 per kilogram CO2 ekuivalen atau satuan yang setara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerapan pajak karbon menjadi kebijakan yang penting dalam penanganan perubahan iklim. Apalagi, Indonesia menjadi salah satu negara yang sudah meratifikasi Kesepakatan Paris untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.

Implementasi pajak karbon ini juga menjadi sinyal perubahan perilaku dari pelaku usaha untuk mewujudkan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, pemerintah ingin mewujudkan ekonomi hijau yang main kompetitif dan pembangunan yang berkelanjutan.

"Implementasi pajak karbon dilakukan secara bertahap dan berhati-hati, memperhatikan kesiapan sektor," Sri Mulyani.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam Taxing Energy Use for Sustainables Development (2021) menyatakan penerapan pajak karbon menjadi instrumen kuat dalam penanganan masalah lingkungan akibat emisi karbon sekaligus memberi penerimaan negara.

Di sisi lain, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid berpendapat penerapan pajak karbon akan memberikan dampak negatif bagi pelaku usaha. Apalagi, kegiatan bisnis pada saat ini tengah mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19.

Dia menjelaskan dampak penerapan pajak karbon akan membuat biaya produksi naik dan daya beli masyarakat menurun. Menurutnya, sebanyak 18 asosiasi pengusaha menolak penerapan pajak karbon yang masuk sebagai jenis pajak baru dalam RUU KUP.

Rasjid meyakini rencana penerapan pajak karbon akan menjadi komponen biaya baru bagi pelaku usaha. Tak menutup kemungkinan, sambungnya, daya saing industri dalam negeri akan turun dan kalah bersaing dengan produk impor.

"Hal ini tentunya mendorong kenaikan biaya produksi dan distribusi produk sehingga menekan daya beli atau buying power masyarakat dan berpotensi menimbulkan inflasi," ujarnya.

Lantas, bagaimana menurut Anda? Apakah pemerintah perlu mengenakan pajak karbon atau tidak? Berikan pendapat Anda dalam kolom komentar. Sebanyak 2 pembaca DDTCNews yang memberikan komentar terbaik dan telah menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan melalui https://forms.gle/gL9wszhV3wsvmut76 akan berkesempatan terpilih untuk mendapatkan uang tunai senilai total Rp1 juta (masing-masing pemenang Rp500.000).

Tenang, pajak hadiah ditanggung penyelenggara. Penilaian akan diberikan atas komentar dan jawaban yang masuk sampai dengan Senin, 11 Oktober 2021 pukul 15.00 WIB. Pengumuman pemenang akan disampaikan pada Kamis, 14 Oktober 2021.

Editor :

Kurniawan Agung Wicaksono

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : debat , pajak karbon , RUU KUP

Setuju

82.89%

Tidak Setuju

17.11%

23 September 2021 | 11:47 WIB

Indonesia termasuk 10 negara penghasil emisi karbon terbesar di dunia. Penerapan pajak karbon menjadi sangat tepat mengingat Indonesia memiliki tanggung jawab dalam mengurangi emisi karbon dunia. Penerapan pajak karbon akan lebih mudah dilaksanakan mengingat bahwa sudah banyak negara yang melaksanakan kebijakan yang sama seperti Denmark, India, Jepang, Afrika Selatan, dan Chile. Pemerintah dapat meniru sistem yang dilaksanakan negara tersebut untuk menghemat biaya perumusan kebijakan. Penerpaan karbon juga akan menjadi support policy atas carbon trading policy yang sudah dan masih dikerjakan Indonesia. ketika pajak karbon berhasil menurutkan emisi, otomatis pemerintah akan mendapatkan kompenasasi melalui penjualan sertifikat. Hasil dari perdagangan karbon internasional ini kemudian bisa dialokasikan sebagai insentif bagi perusahaan atau siapa saja dalam negeri yang berkontribusi dalam menurunkan emisi. #MariBicara

23 September 2021 | 11:39 WIB

Penerapan pajak karbon adalah sebagai bentuk partisipasi dan bentuk tanggung jawab Pemerintah serta Masyarakat Indonesia dalam mewujudkan SDG Goal 13 (Take urgent action to combat climate change and its impacts). Karena perubahan iklim berdampak terhadap seluruh kehidupan dan secara khusus dapat mendisrupsi perekonomian. Dengan pengenaan pajak karbon diharapkan dapat mendorong pembangunan yang bertanggungjawab secara lingkungan dan melibatkan seluruh pelaku ekonomi. Untuk lebih menguatkan upaya pencapaian SDG tersebut, hasil pungutan pajak agar dapat dialokasikan untuk emberian insentif atau subsidi ke sektor l ain yang sangat urgent seperti pendidikan, kesehatan, transportasi publik, maupun upaya pelestarian lingkungan yang terancam maupun sudah mengalami degradasi. #MariBicara

23 September 2021 | 11:32 WIB

Setuju, akan tetapi jangan jadikan pajak karbon sebagai peluang penambahan pendapatan negara semata. Karena dasar implementasinya adalah untuk penyelamatan lingkungan, maka pendapatan pajak karbon sebenarnya adalah dikhususkan untuk pembangunan rendah karbon. Untuk itu, pendapatan pajak jangan masuk ke kantong besar pendapatan pajak negara, tetapi harus dibuat kantong khusus sehingga sebagian besar dari pendapatan pajak karbon dikhususkan untuk pembangunan yang juga rendah karbon, misalnya untuk subsidi energi terbarukan, riset teknologi hijau, insentif industri hijau, dan lain-lain. Dan ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel bagi publik.

23 September 2021 | 11:09 WIB

save earth menjadi investasi manusia dimasa depan, dengan pajak karbon diharapakan kontribusi besar bagi terjaganya lingkungan, terutama diharapkan pajak atas karbon ini dapat membiayai program lingkungan, seperti ruang terbuka hijau dan lainnya.

23 September 2021 | 11:08 WIB

Saya setuju dengan rencana pemberlakuan pajak karbon di Indonesia. Kualitas udara yang buruk menjadi permasalahan yang sangat urgen. Data IQAir menunjukkan bahwa Indonesia masuk dalam jajaran 10 besar negara dengan kualitas udara terburuk di dunia. Penerapan pajak karbon dapat menjadi langkah awal bagi pemerintah untuk serius menerapkan ekonomi hijau. Namun, substansi mengenai penentuan mekanisme pemajakan, penentuan DPP dan tarif, serta penentuan negative list atas rencana penerapan beleid tersebut perlu dikaji secara mendalam. Potensi terbentuknya celah tax avoidance yang dapat dimanfaatkan para pelaku ekonomi harus diminimalisir. Pemerintah juga harus memperhatikan suara dari berbagai sudut pandang agar berbagai ketimpangan dengan diterapkannya pajak karbon dapat dihindari. #MariBicara

23 September 2021 | 10:33 WIB

Saya sangat setuju jikalau pajak karbon diterapkan, karena hasil pembakaran gas karbon (emisi karbon) ini telah menyebabkan polusi udara yang berkepanjangan semisal tidak ada pencegahan dan dobrakan tentang energi terbarukan, ditambah proses global warming bakal susah untuk "dilawan" jika emisi karbon tadi tidak dikurangi penggunaannya. Oleh karena itu, pemberlakuan pajak karbon ini merupakan salah satu alternatif pemerintah dalam mengurangi dampak global warming yang berkepanjangan di samping mengenakan pajaknya kepada pihak-pihak yang dikenakan pajak karbon.