Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Wajib Pajak Baru Punya NPWP di 2021 Bisa Ikut PPS, Begini Ketentuannya

A+
A-
11
A+
A-
11
Wajib Pajak Baru Punya NPWP di 2021 Bisa Ikut PPS, Begini Ketentuannya

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak orang pribadi yang baru ber-NPWP pada 2021 bisa mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS) kebijakan II atas harta-harta yang diperoleh pada 2016 hingga 2020.

Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda DJP Adella Septikarina mengatakan wajib pajak dapat mengikuti PPS dengan cara menyampaikan SPT Tahunan 2020 terlebih dahulu.

"Mengikuti PPS dengan menyampaikan SPT Tahunan 2020-nya," ujar Adella dalam Talk Show PPS yang diselenggarakan Sonora FM, Selasa (21/6/2022).

Baca Juga: NIK Sebagai NPWP, Bagaimana DJP Jaga Keamanan Data Wajib Pajak?

Sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) PMK 196/2021, wajib pajak orang pribadi yang hendak ikut PPS kebijakan II harus memiliki NPWP dan menyampaikan SPT Tahunan 2020.

Bila SPT Tahunan 2020 belum disampaikan hingga UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) diundangkan, wajib pajak perlu menyampaikan SPT Tahunan 2020 yang mencerminkan harta yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan sebelum 2020 yang disampaikan sebelum UU HPP diundangkan ditambah harta yang bersumber dari penghasilan 2020.

Harta bersih yang tak tercantum dalam SPT Tahunan 2020 harus diungkapkan dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta (SPPH).

Baca Juga: Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Selain menyampaikan SPT Tahunan 2020 dan mengikuti PPS, opsi lain yang dapat diambil oleh wajib pajak adalah menyampaikan SPT Tahunan sejak tahun pajak seharusnya terdaftar hingga tahun pajak 2020.

Bila wajib pajak baru memiliki NPWP pada 2021 karena memang baru memenuhi persyaratan subjektif dan objektif pada tahun pajak 2021, wajib pajak tersebut tak perlu ikut PPS.

"Jika wajib pajak terdaftar 2021 karena kewajiban subjektif dan objektifnya baru muncul, wajib pajak tidak memiliki kewajiban pelaporan SPT Tahunan 2020 sehingga tidak ikut PPS," ujar Adella.

Baca Juga: NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya

Untuk diketahui, wajib pajak masih memiliki kesempatan untuk ikut PPS dengan cara menyampaikan SPPH paling lambat pada akhir bulan ini.

PPS dapat diikuti oleh peserta tax amnesty yang belum sepenuhnya mengungkapkan harta ketika tax amnesty diselenggarakan dan wajib pajak orang pribadi yang belum sepenuhnya mengungkapkan harta perolehan 2016 hingga 2020 dalam SPT Tahunan 2020.

Bila wajib pajak memiliki pertanyaan seputar PPS, wajib pajak dapat menghubungi saluran informasi khusus PPS melalui nomor telepon 1500-008, chat WhatsApp 081156-15008, live chat pajak.go.id, akun Twitter @kring_pajak, email [email protected], serta [email protected]. (sap)

Baca Juga: Makin Banyak! Bappebti Rilis 383 Aset Kripto yang Legal Diperdagangkan

Topik : UU HPP, program pengungkapan sukarela, PPS, PAS Final, PPh final, PMK 196/2021, tax amnesty

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Muhammad 280494

Selasa, 21 Juni 2022 | 16:08 WIB
fungsional penyuluhnya keliru menyampaikan info atau saya yg gak nangkap maksdnya ya 😆, berNPWP 2021, lapor SPT 2020 adakah regulasinya tersebut ? 🤔
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 02 Agustus 2022 | 17:37 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Minta WP Mutakhirkan Data Alamat, Email, dan Nomor Telepon

Selasa, 02 Agustus 2022 | 17:35 WIB
HASIL SURVEI BATASAN BIAYA PINJAMAN

Batasi Biaya Pinjaman Keperluan Pajak, Apa Keunggulan DER dan ESR?

Senin, 01 Agustus 2022 | 15:55 WIB
HASIL SURVEI BATASAN BIAYA PINJAMAN

Administrasi Mudah, DER Masih Dinilai Efektif Cegah Penghindaran Pajak

berita pilihan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 09:43 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Sinyal Kuat Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2023, Begini Penjelasan DJBC

Kamis, 11 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Energi Terbarukan, 12 Perusahaan Ini Dapat Fasilitas Kepabeanan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 08:26 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

NIK Sebagai NPWP, Bagaimana DJP Jaga Keamanan Data Wajib Pajak?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya