Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Wah, Sewa Pesawat dari Luar Negeri Tidak Dipungut PPN

A+
A-
1
A+
A-
1

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menegaskan sewa pesawat dari luar negeri oleh maskapai penerbangan nasional berhak mendapatkan fasilitas tidak dipungut pajak pertambahan nilai (PPN).

Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.50/2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut PPN.

“Presiden Joko Widodo telah menetapkan jasa persewaan pesawat udara dari luar negeri yang dimanfaatkan oleh maskapai penerbangan nasional sebagai jasa kena pajak dari luar daerah pabean yang tidak dipungut PPN,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama dalam siaran pers, Jumat (19/7/2019).

Baca Juga: Beleid Baru Tax Allowance & E-Commerce, Download Aturannya di Sini

Dia mengatakan ketentuan ini mulai berlaku pada 6 September 2019. Beleid tersebut diterbitkan untuk mendorong daya saing industri angkutan darat, air, dan udara. Selain itu, pemerintah ingin memberikan kepastian hukum terkait pemberian fasilitas tidak dipungut PPN atas alat angkutan tertentu dan jasa terkait alat angkutan tertentu.

Sama seperti pada peraturan sebelumnya, fasilitas tidak dipungut PPN diberikan atas impor dan penyerahan alat angkutan tertentu termasuk kapal angkutan laut dan kapal angkutan sungai serta suku cadangnya; pesawat udara dan suku cadangnya; serta kereta api dan suku cadangnya.

Namun demikian, PPN yang tidak dipungut ini bisa jadi tetap wajib dibayarkan jika dalam 4 tahun sejak saat impor dan/atau perolehan, alat angkutan tertentu tersebut digunakan tidak sesuai tujuan semula. Pembayaran juga berlaku jika ada alat angkutan itu dipindahtangankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya.

Baca Juga: Ketentuan Tambahan Waktu Tax Allowance Lebih dari 5 Tahun Direvisi

Pembayaran PPN dilakukan dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak alat angkutan tertentu tersebut dialihkan penggunaannya atau dipindahtangankan. Apabila sampai periode tersebut, PPN tidak dibayarkan, otoritas akan menerbitkan surat ketetapan pajak. PPN yang dibayar tidak dapat dikreditkan.

“Ketentuan ini [pembayaran atas PPN yang tidak dipungut] tidak berlaku apabila pemindahtanganan dilakukan dalam keadaan kahar,” imbuh Yoga. (kaw)

Baca Juga: Wah, Beleid Tax Allowance Direvisi Lagi

“Presiden Joko Widodo telah menetapkan jasa persewaan pesawat udara dari luar negeri yang dimanfaatkan oleh maskapai penerbangan nasional sebagai jasa kena pajak dari luar daerah pabean yang tidak dipungut PPN,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama dalam siaran pers, Jumat (19/7/2019).

Baca Juga: Beleid Baru Tax Allowance & E-Commerce, Download Aturannya di Sini

Dia mengatakan ketentuan ini mulai berlaku pada 6 September 2019. Beleid tersebut diterbitkan untuk mendorong daya saing industri angkutan darat, air, dan udara. Selain itu, pemerintah ingin memberikan kepastian hukum terkait pemberian fasilitas tidak dipungut PPN atas alat angkutan tertentu dan jasa terkait alat angkutan tertentu.

Sama seperti pada peraturan sebelumnya, fasilitas tidak dipungut PPN diberikan atas impor dan penyerahan alat angkutan tertentu termasuk kapal angkutan laut dan kapal angkutan sungai serta suku cadangnya; pesawat udara dan suku cadangnya; serta kereta api dan suku cadangnya.

Namun demikian, PPN yang tidak dipungut ini bisa jadi tetap wajib dibayarkan jika dalam 4 tahun sejak saat impor dan/atau perolehan, alat angkutan tertentu tersebut digunakan tidak sesuai tujuan semula. Pembayaran juga berlaku jika ada alat angkutan itu dipindahtangankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya.

Baca Juga: Ketentuan Tambahan Waktu Tax Allowance Lebih dari 5 Tahun Direvisi

Pembayaran PPN dilakukan dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak alat angkutan tertentu tersebut dialihkan penggunaannya atau dipindahtangankan. Apabila sampai periode tersebut, PPN tidak dibayarkan, otoritas akan menerbitkan surat ketetapan pajak. PPN yang dibayar tidak dapat dikreditkan.

“Ketentuan ini [pembayaran atas PPN yang tidak dipungut] tidak berlaku apabila pemindahtanganan dilakukan dalam keadaan kahar,” imbuh Yoga. (kaw)

Baca Juga: Wah, Beleid Tax Allowance Direvisi Lagi
Topik : pesawat, kapal, kereta api, PPN, insentif, jasa
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Kamis, 07 November 2019 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 11 November 2019 | 15:34 WIB
KEMENTERIAN KEUANGAN
Selasa, 19 November 2019 | 11:38 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK