Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Wah, Negara Ini Berencana Susun Undang-Undang Hak Wajib Pajak

2
2

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews –Filipina berencana untuk menerapkan Undang-Undang Hak Wajib Pajak. Proposal terkait payung hukum tersebut mendapat dukungan senator terpilih pada Pemilu 2019.

Dua orang perwakilan senat, yakni Rodelio Dascil dan Norberto Villanueva mendistribusikan sebuah makalah yang mereka susun terkait RUU Hak Wajib Pajak di Filipina. Distribusi dilakukan dalam sebuah konferensi internasional terkait Taxpayer Rights yang dilaksanakan di Minneapolis akhir bulan lalu.

“Harapannya, UU ini dapat mengembalikan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah,” ujar Rodelio Dascil selaku Direktur Jenderal dari Kantor Senat Bagian Kajian dan Penelitian Perpajakanseperti dikutip pada Rabu (5/6/2019).

Baca Juga: Pelaku Bisnis Minta Pemangkasan Insentif Pajak Ditinjau Lagi

Salah satu poin penting dari dokumen tersebut adalah bahwa legalisasi RUU Hak Wajib Pajak dan pembentukan lembaga advokasi bagi wajib pajak di tingkat nasional akan dapat meningkatkan kinerja administrasi bidang perpajakan.

Perlindungan tersebut, seperti tertulis dalam dokumen tersebut, diyakini dapat mencegah penggelapan pajak dan memotivasi para wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajak mereka. Poin ini dilansir Tax Notes Vol. 94 No. 9.

Dascil pun menyatakan bahwa kantornya akan berfokus memberi pengetahuan dan pemahaman terkait RUU tersebut kepada para senator yang baru terpilih. Selain itu, advokasi akan dilakukan agar RUU ini dapat segera disahkan ketika Kongres ke-18 diselenggarakan pada 30 Juni 2019.

Baca Juga: Lacak Kewajiban Pajak Pekerja Asing, Pemerintah Pakai Ini

Kongres Filipina sendiri merupakan suatu pertemuan untuk merumuskan suatu aturan negara. Anggota Kongres tersebut terdiri dari senat dan anggota legislatif yang dipilih oleh publik.

Sebenarnya, Kongres sendiri telah mengeluarkan beberapa undang-undang dan peraturan yang memuat ketentuan tentang hak wajib pajak. Namun, terlalu banyaknya ketentuan terkait yang ada menjadikan situasi ini menjadi semakin rumit sehingga para wajib pajak masih belum memahami hak-hak dasarnya.

Rencananya, berbagai regulasi terkait hak wajib pajak yang sangat banyak dan terpencar tersebut akan diekstraksi menjadi satu dokumen yang lebih padat dan merangkum semuanya. Hal ini penting untuk memudahkan semua pihak.

Baca Juga: World Bank Puji Reformasi Pajak Duterte

“Ini ditujukan agar para pembayar pajak, pengacara, konsultan, bahkan otoritas pajak serta pihak lain yang membutuhkan dapat lebih mudah mengakses, membaca, dan memahaminya karena administrasi yang lebih baik,” pungkas Norberto Villanueva, yang juga sebagai Direktur Bidang Kebijakan Dan Administrasi Pajak dari kantor unit yang dipimpin Dascil. (kaw)

“Harapannya, UU ini dapat mengembalikan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah,” ujar Rodelio Dascil selaku Direktur Jenderal dari Kantor Senat Bagian Kajian dan Penelitian Perpajakanseperti dikutip pada Rabu (5/6/2019).

Baca Juga: Pelaku Bisnis Minta Pemangkasan Insentif Pajak Ditinjau Lagi

Salah satu poin penting dari dokumen tersebut adalah bahwa legalisasi RUU Hak Wajib Pajak dan pembentukan lembaga advokasi bagi wajib pajak di tingkat nasional akan dapat meningkatkan kinerja administrasi bidang perpajakan.

Perlindungan tersebut, seperti tertulis dalam dokumen tersebut, diyakini dapat mencegah penggelapan pajak dan memotivasi para wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajak mereka. Poin ini dilansir Tax Notes Vol. 94 No. 9.

Dascil pun menyatakan bahwa kantornya akan berfokus memberi pengetahuan dan pemahaman terkait RUU tersebut kepada para senator yang baru terpilih. Selain itu, advokasi akan dilakukan agar RUU ini dapat segera disahkan ketika Kongres ke-18 diselenggarakan pada 30 Juni 2019.

Baca Juga: Lacak Kewajiban Pajak Pekerja Asing, Pemerintah Pakai Ini

Kongres Filipina sendiri merupakan suatu pertemuan untuk merumuskan suatu aturan negara. Anggota Kongres tersebut terdiri dari senat dan anggota legislatif yang dipilih oleh publik.

Sebenarnya, Kongres sendiri telah mengeluarkan beberapa undang-undang dan peraturan yang memuat ketentuan tentang hak wajib pajak. Namun, terlalu banyaknya ketentuan terkait yang ada menjadikan situasi ini menjadi semakin rumit sehingga para wajib pajak masih belum memahami hak-hak dasarnya.

Rencananya, berbagai regulasi terkait hak wajib pajak yang sangat banyak dan terpencar tersebut akan diekstraksi menjadi satu dokumen yang lebih padat dan merangkum semuanya. Hal ini penting untuk memudahkan semua pihak.

Baca Juga: World Bank Puji Reformasi Pajak Duterte

“Ini ditujukan agar para pembayar pajak, pengacara, konsultan, bahkan otoritas pajak serta pihak lain yang membutuhkan dapat lebih mudah mengakses, membaca, dan memahaminya karena administrasi yang lebih baik,” pungkas Norberto Villanueva, yang juga sebagai Direktur Bidang Kebijakan Dan Administrasi Pajak dari kantor unit yang dipimpin Dascil. (kaw)

Topik : hak wajib pajak, Filipina
artikel terkait
Sabtu, 10 September 2016 | 14:01 WIB
IRLANDIA
Selasa, 11 Juni 2019 | 16:24 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 27 Desember 2017 | 11:18 WIB
INGGRIS
Kamis, 08 September 2016 | 17:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
berita pilihan
Sabtu, 10 September 2016 | 14:01 WIB
IRLANDIA
Selasa, 11 Juni 2019 | 16:24 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 27 Desember 2017 | 11:18 WIB
INGGRIS
Rabu, 22 Mei 2019 | 14:40 WIB
ITALIA
Kamis, 28 Maret 2019 | 16:54 WIB
SELANDIA BARU
Sabtu, 08 Oktober 2016 | 14:30 WIB
AZERBAIJAN
Minggu, 18 September 2016 | 19:02 WIB
INDIA
Rabu, 06 Desember 2017 | 11:30 WIB
GHANA
Senin, 04 Juni 2018 | 16:38 WIB
YORDANIA
Kamis, 05 Juli 2018 | 10:45 WIB
NIKARAGUA