HANOI, DDTCNews – Kementerian Keuangan Vietnam telah menolak usulan rencana pengurangan tarif pajak bagi industri batubara dengan alasan bahwa pengurangan pajak untuk industri batubara berada di luar kewenangan pemerintah.
Kementerian Keuangan Vietnam mengatakan bahwa Perdana Menteri telah menyetujui sebuah rencana untuk meningkatkan pertumbuhan sektor batubara dan meningkatkan permintaan batubara di dalam negeri dengan cara mengurangi ekspor.
“Perdana Menteri Vietnam Nguyễn Xuân Phúc telah setuju untuk mengurangi tingkat ekspor menjadi hanya dua juta ton batubara per tahun untuk periode yang dimulai pada tahun 2017-2020,” ungkap keterangan tertulis Kementerian Keuangan Vietnam.
Di Vietnam, batubara memiliki banyak jenis tarif pajak, mulai dari 10% - 45%. Tarif ekspor batubara mencapai 10% - 15%. Sementara, antrasit batubara yang dikenakan tarif pajak ekspor sebesar 10% adalah tarif pajak yang terendah di bawah kerangka tarif pajak Majelis Nasional Vietnam.
“Oleh karena itu, usulan industri batubara untuk mengurangi tarif pajak di bawah 10% berada di luar kewenangan Pemerintah dan juga Perdana Menteri,” kata kementerian tersebut.
Berdasarkan Undang-undang tentang Perlindungan Lingkungan, tarif pajak perlindungan lingkungan untuk batubara adalah berkisar antara VNĐ10.000-30.000 atau sekitar Rp5.881 - Rp17.645 per ton. Tarif tersebut merupakan tarif terendah yang diizinkan oleh peraturan Majelis Nasional Vietnam.
Majelis Nasional Vietnam, dilansir dalam vietnamnews.vn, tidak mengusulkan untuk menyesuaikan tarif pajak tersebut sebagai bagian dari revisi Undang-undang tentang perlindungan lingkungan yang dijadwalkan untuk diajukan pada sidang bulan Oktober Majelis Nasional tahun ini. (Gfa/Amu)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.