VIETNAM

Usulan Pemotongan Tarif Pajak bagi Industri Batubara Ditolak

Redaksi DDTCNews | Selasa, 01 Agustus 2017 | 12:06 WIB
Usulan Pemotongan Tarif Pajak bagi Industri Batubara Ditolak

HANOI, DDTCNews – Kementerian Keuangan Vietnam telah menolak usulan rencana pengurangan tarif pajak bagi industri batubara dengan alasan bahwa pengurangan pajak untuk industri batubara berada di luar kewenangan pemerintah.

Kementerian Keuangan Vietnam mengatakan bahwa Perdana Menteri telah menyetujui sebuah rencana untuk meningkatkan pertumbuhan sektor batubara dan meningkatkan permintaan batubara di dalam negeri dengan cara mengurangi ekspor.

“Perdana Menteri Vietnam Nguyễn Xuân Phúc telah setuju untuk mengurangi tingkat ekspor menjadi hanya dua juta ton batubara per tahun untuk periode yang dimulai pada tahun 2017-2020,” ungkap keterangan tertulis Kementerian Keuangan Vietnam.

Baca Juga:
DPR Ini Usulkan Insentif Pajak untuk Toko yang Beri Diskon ke Lansia

Di Vietnam, batubara memiliki banyak jenis tarif pajak, mulai dari 10% - 45%. Tarif ekspor batubara mencapai 10% - 15%. Sementara, antrasit batubara yang dikenakan tarif pajak ekspor sebesar 10% adalah tarif pajak yang terendah di bawah kerangka tarif pajak Majelis Nasional Vietnam.

“Oleh karena itu, usulan industri batubara untuk mengurangi tarif pajak di bawah 10% berada di luar kewenangan Pemerintah dan juga Perdana Menteri,” kata kementerian tersebut.

Berdasarkan Undang-undang tentang Perlindungan Lingkungan, tarif pajak perlindungan lingkungan untuk batubara adalah berkisar antara VNĐ10.000-30.000 atau sekitar Rp5.881 - Rp17.645 per ton. Tarif tersebut merupakan tarif terendah yang diizinkan oleh peraturan Majelis Nasional Vietnam.

Majelis Nasional Vietnam, dilansir dalam vietnamnews.vn, tidak mengusulkan untuk menyesuaikan tarif pajak tersebut sebagai bagian dari revisi Undang-undang tentang perlindungan lingkungan yang dijadwalkan untuk diajukan pada sidang bulan Oktober Majelis Nasional tahun ini. (Gfa/Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi