Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

Tak Ada Lagi Penundaan untuk FATCA

A+
A-
0
A+
A-
0
Tak Ada Lagi Penundaan untuk FATCA

PORT OF SPAIN, DDTCNews – Perdana Menteri Trinidad & Tobago Keith Rowley menyatakan negaranya tidak akan lagi menunda pelaksanaan Undang-Undang Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Hal ini disampaikan setelah adanya tuntutan dari oposisi untuk mengadakan pertemuan lebih lanjut dalam membahas permasalahan tersebut pada Joint Select Committee’s (JSC), 23 Februari 2017.

Rowley mengatakan JSC akan kembali melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai aspek-aspek tertentu yang belum terselesaikan. Dewan legilatif juga telah setuju bahwa laporan yang sebelumnya telah diajukan pada 3 Februari 2017 dianggap sebagai laporan sementara.

“Sebelumnya, dewan legislatif berargumen bahwa salah satu alasan mengapa Undang-Undang FATCA ini harus ditunda lantaran sedang adanya pergerakan yang terjadi di Amerika Serikat (AS) untuk mencabut perjanjian antarpemerintah atau intergovernmental agreements (IGA),” ungkapnya, baru-baru ini.

Baca Juga: Bongkar Kasus Perdagangan Ilegal Anak Anjing, HMRC Kantongi £5 Juta

Dewan legislatif juga berargumen kerja sama FATCA dapat bersebrangan dengan kedaulatan negara tersebut. Namun Rowley menangkis hal itu. Dia berpendapat kerja sama tersebut didasarkan pada aturan main internasional, termasuk aturan bisnis dan perdagangan internasional, sehingga hal itu tidak menyalahi kedaultan negara.

Secara terpisah, seperti dilansir dalam Trinidad Express, Menteri Keuangan Trinidad dan Tobago Colm Imbert telah menyetujui permintaan pihak oposisi untuk melakukan revisi atas Undang-Undang FATCA yang diajukan saat ini sebagai salah satu interim dan akan diadakan perdebatan atas hasil revisi akhir dari Undang-Undang FATCA.

Sebagai informasi, FATCA merupakan kebijakan unilateral dari Pemerintah AS yang diterapkan dalam rangka menjaring informasi mengenai pergerakan dana penduduk AS di luar negeri.

Baca Juga: Meghan Markle dan Anaknya Hadapi Dilema Pajak AS

FATCA mengharuskan adanya pelaporan dari Foreign Financial Institution (FFI) di luar AS kepada pemerintah AS dan memberlakukan non-compliance penalty berupa 30% withholding tax atas dana yang dikeluarkan dari AS bagi FFI yang tidak patuh.

Kebijakan FATCA ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah AS dalam menyingkap dan membuka penyalahgunaan pajak yang dilakukan oleh warganya yang memiliki dana di luar negeri.

Dengan diberlakukannya FATCA, seluruh FFI di dunia diminta untuk memberikan laporan kepada United States Internal Revenue Services (IRS) mengenai informasi terkait akun keuangan yang dimiliki oleh penduduk AS atau entitas lain di mana penduduk AS memegang kepemilikan yang cukup signifikan (substantial ownership interest).

Baca Juga: Mulai 1 Januari 2020, Perusahaan Layanan Digital Dipajaki 6%

United States Financial Institution (USFI) dan withholding agent (agen pemotong yang terdapat di AS) lainnya akan diminta untuk memotong 30% pajak atas pembayaran dana kepada FFI di luar US, kecuali apabila FFI tersebut telah memenuhi kewajiban pelaporan sesuai ketentuan FATCA atau apabila FFI tersebut merupakan salah satu institusi yang dikecualikan dari penerapan FATCA.

Adapun, jenis pembayaran yang merupakan objek pemotongan pajak dengan tarif 30% tersebut antara lain adalah pembayaran dividen, bunga, maupun hasil penjualan aset.

Pemerintah Indonesia sendiri turut bekerja sama dengan Pemerintah AS untuk menerapkan FATCA. Mengingat pentingnya hal ini, DDTC Academy menyelenggarakan seminar bertajuk Update Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) dan Pertukaran Informasi secara Otomatis (AEoI) pada Selasa, 7 Maret 2017.

Baca Juga: Tunggak Pajak, 68 Koleksi Lukisan Mewah Miliarder Ini Dilelang

Seminar ini akan membahas lebih lanjut mengenai konsep dasar dan poin penting dari FATCA, perkembangan terkini terkait FATCA, kerangka kerja hukum di Indonesia untuk mengimplementasikan FATCA dan implikasinya yang diharapkan oleh wajib pajak Indonesia dan institusi-institusi keuangan terkait pengimplementasian FATCA.

Topik : berita pajak internasional, fatca, trinidad dan tobago

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 14 Januari 2019 | 14:31 WIB
QATAR

Mulai 1 Januari 2019, Tiga Barang Konsumsi Ini Kena Cukai

Senin, 14 Januari 2019 | 09:33 WIB
FILIPINA

Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Pasif Diusulkan ke DPR

Kamis, 03 Januari 2019 | 09:02 WIB
TIONGKOK

Awal 2019, Kucuran Insentif Pajak Siap Mengalir

Rabu, 02 Januari 2019 | 11:48 WIB
MISSOURI-AMERIKA SERIKAT

Pajak Ponsel Timbulkan Pro dan Kontra

berita pilihan

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Transaksi Contract Manufacturing yang Tidak Wajar

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Gudang Berikat?

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Kembangkan Aplikasi untuk Unduh Surat Keterangan PPS

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:00 WIB
KP2KP REMBANG

Door to Door Lagi, Petugas Pajak Incar Pelaku UMKM Cek Pelaporan SPT

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:30 WIB
KOREA SELATAN

Inflasi Tertinggi Sejak 1998, Korea Siap-Siap Naikkan Suku Bunga

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:00 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Tren Penggunaan Teknologi dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak di Dunia

Rabu, 06 Juli 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Ajak UMKM Naik Kelas, Penyuluh DJP Singgung Omzet Tak Kena Pajak

Rabu, 06 Juli 2022 | 14:43 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga Juni 2022, Pemerintah Kumpulkan Rp7,1 Triliun dari PPN PMSE