Saat ini, hingga 30 Juni 2022, Ditjen Pajak (DJP) masih menunda penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan (SPPBP) wajib pajak orang pribadi.

Pembetulan SPT dapat dilakukan sepanjang DJP belum memulai tindakan pemeriksaan.

Jika masih menggunakan rezim PPh final sesuai dengan PP 23/2018, wajib pajak badan UMKM tetap terutang pajak sebesar 0,5% terhadap omzet.

Pertukaran secara otomatis tersebut bisa dilakukan setelah pembaruan coretax system selesai dan resmi diimplementasikan.

"Kecuali kalau dalam hal ini, baik Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung bersama-sama sepakat untuk mempublikasikan," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Saat ini, pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) sudah mencapai 47%.

"Yang kita toleransi adalah batas upload-nya. Kalau untuk kapan pembuatan faktur pajaknya tentu tidak kita toleransi."

Mayoritas harta yang diungkap dalam PPS berupa kas dan setara kas.

Fleksibilitas muncul setelah beberapa jenis barang dan jasa berpindah dari Pasal 4A ke Pasal 16B UU PPN melalui UU HPP.

Wajib pajak juga dapat mengonfirmasi data dengan menghubungi kantor pelayanan pajak (KPP).