Simak penjelasan Kementerian Koperasi dan UKM berikut ini.

Pengecualian dari kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 berlaku untuk tahun pertama penggunaan tarif sesuai ketentuan umum.

Angsuran PPh Pasal 25 ditetapkan nihil untuk tahun pertama.

APBN 2021 akan lebih banyak untuk menjaga kelangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas (PT) yang membayar PPH dengan skema PPh final 0,5% sejak 2018, wajib membayar PPh mulai tahun depan

Tarif pajak yang lebih kecil akan memperbesar kesempatan UMKM mengembangkan usahanya, termasuk merambah ke sistem digital.

Menurut asosiasi, pemerintah sebaiknya mengkaji masa berlaku pemanfaatan skema PPh final UMKM ketimbang mengkaji tarif PPnBM atas mobil pribadi.

Jika waktu pemakaian maksimal sudah berakhir, wajib pajak harus beralih menggunakan tarif PPh sesuai dengan ketentuan umum.

Bagi wajib pajak yang telah melewati jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam PP 23/2018, wajib membayar angsuran PPh Pasal 25

Simak infografisnya.