Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Sri Mulyani Ungkap Ada 5 Insentif Perpajakan Dukung Pelestarian Hutan

A+
A-
3
A+
A-
3
Sri Mulyani Ungkap Ada 5 Insentif Perpajakan Dukung Pelestarian Hutan

Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan paparannya. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah telah memiliki berbagai instrumen fiskal untuk mendukung pelestarian hutan, termasuk dari sisi perpajakan.

Sri Mulyani mengatakan terdapat berbagai insentif perpajakan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mendukung kelestarian hutan. Menurutnya, insentif yang diberikan mulai dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), hingga bea masuk.

"Ini adalah instrumen fiskal dari sisi pajak," katanya dalam Kongres Kehutanan Indonesia VII, dikutip Sabtu (2/7/2022).

Baca Juga: Anda Cuan Banyak Tahun Ini? Ingat, Angsuran PPh 25 Bisa Dinaikkan DJP

Sri Mulyani mengatakan insentif perpajakan yang diberikan misalnya berupa tax allowance untuk penanaman modal di bidang kehutanan. Insentif ini diberikan berdasarkan PP 78/2019.

Kemudian, ada PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) tidak dipungut atas impor barang keperluan museum, kebun binatang, dan barang untuk konservasi alam. Kebijakan ini tertuang dalam PMK 231/2001 s.t.d.t.d PMK 198/2019.

Masih berkaitan dengan insentif tersebut, ada pula bea masuk tidak dipungut atas impor barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum, serta barang untuk konservasi alam. Insentif ini diatur dalam UU 17/2006 tentang Kepabeanan dan PMK 90/2012.

Baca Juga: Aturan Baru Faktur Pajak di PER-11/PJ/2022, Ini Poin-Poin Perubahannya

Selain itu, Sri Mulyani menyebut ada KMK 959/1983 dan PMK 219/2012 yang mengatur pembentukan atau pemupukan dana cadangan penanaman kembali untuk usaha kehutanan yang boleh dibebankan sebagai biaya.

"Itu bisa deductible, bisa dibiayakan. Perusahaan kalau melakukan itu bisa mengurangi ongkos atau biaya mereka sehingga bisa mendapatkan return yang lebih baik," ujarnya.

Terakhir, ada insentif PPN dibebaskan atas impor dan penyerahan bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan. Kebijakan ini diatur dalam PP 81/2015.

Baca Juga: Ada PER-11/PJ/2022, Simak Contoh Pencantuman Alamat PKP Pembeli

Menurut Sri Mulyani, pemberian insentif perpajakan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah menurunkan emisi gas rumah kaca. Indonesia dalam Nationally Determined Contribution (NDC) menargetkan penurunan emisi karbon sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada 2030. Selain itu, ada target net zero emission (NZE) pada 2060.

Dia menambahkan desain kebijakan fiskal juga diarahkan untuk mendukung ekonomi hijau. Misalnya melalui pengembangan industri kendaraan berbasis baterai, meningkatkan energi baru dan terbarukan, pengembangan nilai ekonomi karbon, memobilisasi pembiayaan ekonomi hijau, serta mengoptimalkan kerja sama internasional untuk penurunan emisi. (sap)

Baca Juga: Hingga Juli, Pajak Daerah Berbasis Konsumsi Catatkan Kinerja Positif
Topik : insentif pajak, insentif perpajakan, diskon pajak, hutan, Sri Mulyani, PPh, PPN, bea masuk

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 11 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PASAR MODAL INDONESIA

Sri Mulyani Sebut Pasar Modal Tangguh Lewati Sejarah Ekonomi Nasional

Kamis, 11 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Energi Terbarukan, 12 Perusahaan Ini Dapat Fasilitas Kepabeanan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

berita pilihan

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Anda Cuan Banyak Tahun Ini? Ingat, Angsuran PPh 25 Bisa Dinaikkan DJP

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP, Bayi Lahir Sudah Menanggung Pajak? Simak Penjelasan DJP

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 14:45 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Baru Faktur Pajak di PER-11/PJ/2022, Ini Poin-Poin Perubahannya

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PER-11/PJ/2022

Ada PER-11/PJ/2022, Simak Contoh Pencantuman Alamat PKP Pembeli

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL

Posisi Utang Pemerintah Hingga Juli 2022 Capai Rp7.163,12 Triliun

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KOTA SALATIGA

Tekan Kecurangan, Daerah Ini Pasang Tapping Box di 50 Tempat Usaha

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Mengenal Dwelling Time

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga Juli, Pajak Daerah Berbasis Konsumsi Catatkan Kinerja Positif

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:01 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Soal Faktur Pajak Direvisi, Ketentuan Alamat PKP Pembeli Diubah

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Pencucian Uang, Ditjen Pajak Sita 6 Aset Milik Tersangka