Sri Mulyani: Collection Rate Pajak dan Retribusi Daerah Baru 60 Persen

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kemampuan pemda untuk mengumpulkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) baru mencapai 60%.

Sri Mulyani mengatakan data itu menunjukkan pemda perlu terus didorong untuk meningkatkan local taxing power. Salah satu strateginya, melalui pemanfaatan berbagai teknologi digital untuk memperluas basis PDRD.

"Kita melihat bahwa pajak daerah dan retribusi daerah collection rate-nya baru 60%. Ini artinya administrasi perpajakan yang modern dan efisien di level daerah akan membantu peningkatan rasio pemungutan pajak di daerah," katanya, dikutip pada Kamis (5/10/2023).

Sri Mulyani mengatakan local taxing power diperlukan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Pemerintah dan DPR juga telah mengesahkan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) untuk mendukung penguatan local taxing power.

Dengan local taxing power yang kuat, pemda dapat memastikan masyarakat memperoleh semua pelayanan dasar serta kemudahan berusaha sehingga pada akhirnya juga memperluas basis PDRD.

Dia menjelaskan pemda perlu melakukan modernisasi sistem sistem PDRD untuk memperkuat local taxing power, terutama dengan memanfaatkan teknologi digital. Melalui digitalisasi, pemda akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan memperluas basis pajak dan retribusi daerah, tanpa meningkatkan beban pada wajib pajak melalui kenaikan tarif.

Sri Mulyani menyebut pemerintah juga telah menerbitkan PP 35/2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan turunan dari UU HKPD. Dalam beleid itu diatur mengenai area intervensi penguatan local taxing power melalui kebijakan dan administrasi pajak daerah dan retribusi daerah.

Dia lantas memaparkan ada setidaknya 4 dukungan untuk mendukung pemda menguatkan local taxing power. Pertama, melakukan pertukaran data perpajakan. Kedua, memberikan bimbingan dan supervisi modernisasi administrasi perpajakan di daerah.

Ketiga, meningkatkan kompetensi dan teknikal dari sumber daya manusia perpajakan daerah. Keempat, berkolaborasi memanfaatkan data informasi dan sistem digital.

Soal poin terakhir, saat ini Kemenkeu sedang berinvestasi membangun coretax administration system yang akan meningkatkan kemampuan perpajakan Indonesia sehingga setara dengan negara-negara lain.

"Saya berharap ini akan memberikan manfaat kepada seluruh daerah," ujarnya. (sap)