Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Soal Tax Ratio, Jokowi Bakal Naikkan Bertahap

1
1

Capres-Cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf dalam debat Pilpres 2019. 

JAKARTA, DDTCNews – Keinginan calon presiden (Capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto yang ingin mengerek tax ratio dari kisaran 10% menjadi 16% mendapatkan respons dari kubu pertahana, Capres nomor urut 01 Joko Widodo.

Hal ini diungkapkan dalam debat ke-5 Capres dan calon wakil presiden (Cawapres) pada Sabtu (13/4/2019). Debat terakhir sebelum masa tenang ini mengambil tema ‘Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Keuangan, Investasi, dan Industri’.

“Kalau dalam setahun naiknya drastis hingga 5% PDB [produk domestik bruto] itu artinya Rp750 triliun akan ditarik menjadi pajak. Apa yang akan terjadi kalau itu dilakukan? Akan terjadi shock economy,” katanya merespons pernyataan Prabowo.

Baca Juga: Kanwil DJP Ini Optimistis Penuhi Target Pelaporan SPT Lewat E-Filing

Oleh karena itu, paparnya, dia bersama jajaran pemerintahan akan menaikkan tax ratio secara bertahap. Langkah ini dieksekusi dengan membangun basis pajak (tax base) sebanyak-banyaknya. Dia mengklaim upaya ini sudah dilakukan sejak ada implementasi program pengampunan pajak (tax amnesty).

Dengan tax amnesty, ada deklarasi harta Rp4.800 triliun (persisnya senilai Rp4.884,26 triliun berdasarkan data Ditjen Pajak/DJP). Pemerintah, sambungnya, mendapatkan penerimaan senilai Rp114 triliun (persisnya Rp114,54 triliun sesuai data DJP).

“Kita ingin agar tax base kita makin besar sehingga income negara juga akan makin banyak. Namun, kalau langsung seperti yang dilakukan tadi, ini akan memberikan shock economy karena itu akan ditarik sebagai penerimaan pajak,” jelasnya.

Baca Juga: Setoran Sektor Andalan Loyo, Kinerja Penerimaan Pajak Rapuh

Berdasarkan data Kemenkeu, sejak Joko Widodo menjabat tax ratio terus menunjukkan penurunan hingga 2017. Pada 2014, 2015, 2016, dan 2017, tax ratio secara berurutan tercatat sebesar 13,1%, 11,6%, 10,8%, dan 10,7%. Tahun lalu, tax ratio mulai naik ke level 11,5%.

Joko Widodo mengatakan pihaknya akan konsisten melakukan reformasi pajak yang mencakup juga pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi juga sudah dilakukan, salah satunya dengan e-filing untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

“Ini akan dampak signifikan pada kepatuhan pajak,” imbuhnya.

Baca Juga: Apindo: Percepatan Restitusi Dorong Efisiensi Manufaktur

Menanggapi lagi respons Jokowi, Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan upaya menaikkan tax ratio ke 16% tidak dilakukan dalam satu tahun. Dia pun menegaskan harus ada usaha riil dengan menerapkan teknologi informasi dan sistem yang transparan.

“Dan saya sangat setuju kami pun ingin melebarkan tax base. Tentunya kami tidak ingin menimbulkan shock economy, tetapi kita juga harus berani untuk mengejar mereka-mereka yang selama ini selalu menghindari untuk membayar dan seharusnya membayar,” jelasnya.

Ulasan mengenai kebijakan pajak yang direncanakan pasangan calon (Paslon) Jokowi—Ma’ruf bisa Anda baca juga dalam majalahInsideTax edisi 40 ‘Berburu Suara Wajib Pajak’. Unduh majalah InsideTax di sini. (kaw)

Baca Juga: Kuartal I/2019, Restitusi Paling Besar di Sektor Ini

“Kalau dalam setahun naiknya drastis hingga 5% PDB [produk domestik bruto] itu artinya Rp750 triliun akan ditarik menjadi pajak. Apa yang akan terjadi kalau itu dilakukan? Akan terjadi shock economy,” katanya merespons pernyataan Prabowo.

Baca Juga: Kanwil DJP Ini Optimistis Penuhi Target Pelaporan SPT Lewat E-Filing

Oleh karena itu, paparnya, dia bersama jajaran pemerintahan akan menaikkan tax ratio secara bertahap. Langkah ini dieksekusi dengan membangun basis pajak (tax base) sebanyak-banyaknya. Dia mengklaim upaya ini sudah dilakukan sejak ada implementasi program pengampunan pajak (tax amnesty).

Dengan tax amnesty, ada deklarasi harta Rp4.800 triliun (persisnya senilai Rp4.884,26 triliun berdasarkan data Ditjen Pajak/DJP). Pemerintah, sambungnya, mendapatkan penerimaan senilai Rp114 triliun (persisnya Rp114,54 triliun sesuai data DJP).

“Kita ingin agar tax base kita makin besar sehingga income negara juga akan makin banyak. Namun, kalau langsung seperti yang dilakukan tadi, ini akan memberikan shock economy karena itu akan ditarik sebagai penerimaan pajak,” jelasnya.

Baca Juga: Setoran Sektor Andalan Loyo, Kinerja Penerimaan Pajak Rapuh

Berdasarkan data Kemenkeu, sejak Joko Widodo menjabat tax ratio terus menunjukkan penurunan hingga 2017. Pada 2014, 2015, 2016, dan 2017, tax ratio secara berurutan tercatat sebesar 13,1%, 11,6%, 10,8%, dan 10,7%. Tahun lalu, tax ratio mulai naik ke level 11,5%.

Joko Widodo mengatakan pihaknya akan konsisten melakukan reformasi pajak yang mencakup juga pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi juga sudah dilakukan, salah satunya dengan e-filing untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

“Ini akan dampak signifikan pada kepatuhan pajak,” imbuhnya.

Baca Juga: Apindo: Percepatan Restitusi Dorong Efisiensi Manufaktur

Menanggapi lagi respons Jokowi, Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan upaya menaikkan tax ratio ke 16% tidak dilakukan dalam satu tahun. Dia pun menegaskan harus ada usaha riil dengan menerapkan teknologi informasi dan sistem yang transparan.

“Dan saya sangat setuju kami pun ingin melebarkan tax base. Tentunya kami tidak ingin menimbulkan shock economy, tetapi kita juga harus berani untuk mengejar mereka-mereka yang selama ini selalu menghindari untuk membayar dan seharusnya membayar,” jelasnya.

Ulasan mengenai kebijakan pajak yang direncanakan pasangan calon (Paslon) Jokowi—Ma’ruf bisa Anda baca juga dalam majalahInsideTax edisi 40 ‘Berburu Suara Wajib Pajak’. Unduh majalah InsideTax di sini. (kaw)

Baca Juga: Kuartal I/2019, Restitusi Paling Besar di Sektor Ini
Topik : tax ratio, penerimaan pajak, Ditjen Pajak, Pemilu 2019, Pilpres 2019
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Selasa, 04 Desember 2018 | 14:21 WIB
KEBIJAKAN ANGGARAN
Senin, 24 Oktober 2016 | 14:02 WIB
TAX AMNESTY
Kamis, 25 April 2019 | 13:16 WIB
PEMBANGKIT LISTRIK
Rabu, 21 November 2018 | 14:53 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Kamis, 16 Juni 2016 | 13:18 WIB
CEGAH ILLEGAL FISHING
Rabu, 10 April 2019 | 09:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 11 November 2016 | 19:56 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 15:32 WIB
PELABUHAN PERIKANAN
Senin, 14 November 2016 | 17:21 WIB
TAX AMNESTY
Sabtu, 12 November 2016 | 16:06 WIB
PASAR GELAP