Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Soal Tax Ratio, Jokowi Bakal Naikkan Bertahap

1
1

Capres-Cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf dalam debat Pilpres 2019. 

JAKARTA, DDTCNews – Keinginan calon presiden (Capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto yang ingin mengerek tax ratio dari kisaran 10% menjadi 16% mendapatkan respons dari kubu pertahana, Capres nomor urut 01 Joko Widodo.

Hal ini diungkapkan dalam debat ke-5 Capres dan calon wakil presiden (Cawapres) pada Sabtu (13/4/2019). Debat terakhir sebelum masa tenang ini mengambil tema ‘Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Keuangan, Investasi, dan Industri’.

“Kalau dalam setahun naiknya drastis hingga 5% PDB [produk domestik bruto] itu artinya Rp750 triliun akan ditarik menjadi pajak. Apa yang akan terjadi kalau itu dilakukan? Akan terjadi shock economy,” katanya merespons pernyataan Prabowo.

Baca Juga: Sri Mulyani Janji Gencarkan Ekstensifikasi

Oleh karena itu, paparnya, dia bersama jajaran pemerintahan akan menaikkan tax ratio secara bertahap. Langkah ini dieksekusi dengan membangun basis pajak (tax base) sebanyak-banyaknya. Dia mengklaim upaya ini sudah dilakukan sejak ada implementasi program pengampunan pajak (tax amnesty).

Dengan tax amnesty, ada deklarasi harta Rp4.800 triliun (persisnya senilai Rp4.884,26 triliun berdasarkan data Ditjen Pajak/DJP). Pemerintah, sambungnya, mendapatkan penerimaan senilai Rp114 triliun (persisnya Rp114,54 triliun sesuai data DJP).

“Kita ingin agar tax base kita makin besar sehingga income negara juga akan makin banyak. Namun, kalau langsung seperti yang dilakukan tadi, ini akan memberikan shock economy karena itu akan ditarik sebagai penerimaan pajak,” jelasnya.

Baca Juga: Pajak Daerah Jadi Penyumbang Terbesar PAD Kota Multietnis Ini

Berdasarkan data Kemenkeu, sejak Joko Widodo menjabat tax ratio terus menunjukkan penurunan hingga 2017. Pada 2014, 2015, 2016, dan 2017, tax ratio secara berurutan tercatat sebesar 13,1%, 11,6%, 10,8%, dan 10,7%. Tahun lalu, tax ratio mulai naik ke level 11,5%.

Joko Widodo mengatakan pihaknya akan konsisten melakukan reformasi pajak yang mencakup juga pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi juga sudah dilakukan, salah satunya dengan e-filing untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

“Ini akan dampak signifikan pada kepatuhan pajak,” imbuhnya.

Baca Juga: Soal Usulan Target Penerimaan Perpajakan 2020, Ini Respons DPR

Menanggapi lagi respons Jokowi, Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan upaya menaikkan tax ratio ke 16% tidak dilakukan dalam satu tahun. Dia pun menegaskan harus ada usaha riil dengan menerapkan teknologi informasi dan sistem yang transparan.

“Dan saya sangat setuju kami pun ingin melebarkan tax base. Tentunya kami tidak ingin menimbulkan shock economy, tetapi kita juga harus berani untuk mengejar mereka-mereka yang selama ini selalu menghindari untuk membayar dan seharusnya membayar,” jelasnya.

Ulasan mengenai kebijakan pajak yang direncanakan pasangan calon (Paslon) Jokowi—Ma’ruf bisa Anda baca juga dalam majalahInsideTax edisi 40 ‘Berburu Suara Wajib Pajak’. Unduh majalah InsideTax di sini. (kaw)

Baca Juga: Optimalkan Penerimaan, Otoritas Kuatkan Penegakan Hukum

“Kalau dalam setahun naiknya drastis hingga 5% PDB [produk domestik bruto] itu artinya Rp750 triliun akan ditarik menjadi pajak. Apa yang akan terjadi kalau itu dilakukan? Akan terjadi shock economy,” katanya merespons pernyataan Prabowo.

Baca Juga: Sri Mulyani Janji Gencarkan Ekstensifikasi

Oleh karena itu, paparnya, dia bersama jajaran pemerintahan akan menaikkan tax ratio secara bertahap. Langkah ini dieksekusi dengan membangun basis pajak (tax base) sebanyak-banyaknya. Dia mengklaim upaya ini sudah dilakukan sejak ada implementasi program pengampunan pajak (tax amnesty).

Dengan tax amnesty, ada deklarasi harta Rp4.800 triliun (persisnya senilai Rp4.884,26 triliun berdasarkan data Ditjen Pajak/DJP). Pemerintah, sambungnya, mendapatkan penerimaan senilai Rp114 triliun (persisnya Rp114,54 triliun sesuai data DJP).

“Kita ingin agar tax base kita makin besar sehingga income negara juga akan makin banyak. Namun, kalau langsung seperti yang dilakukan tadi, ini akan memberikan shock economy karena itu akan ditarik sebagai penerimaan pajak,” jelasnya.

Baca Juga: Pajak Daerah Jadi Penyumbang Terbesar PAD Kota Multietnis Ini

Berdasarkan data Kemenkeu, sejak Joko Widodo menjabat tax ratio terus menunjukkan penurunan hingga 2017. Pada 2014, 2015, 2016, dan 2017, tax ratio secara berurutan tercatat sebesar 13,1%, 11,6%, 10,8%, dan 10,7%. Tahun lalu, tax ratio mulai naik ke level 11,5%.

Joko Widodo mengatakan pihaknya akan konsisten melakukan reformasi pajak yang mencakup juga pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi juga sudah dilakukan, salah satunya dengan e-filing untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

“Ini akan dampak signifikan pada kepatuhan pajak,” imbuhnya.

Baca Juga: Soal Usulan Target Penerimaan Perpajakan 2020, Ini Respons DPR

Menanggapi lagi respons Jokowi, Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan upaya menaikkan tax ratio ke 16% tidak dilakukan dalam satu tahun. Dia pun menegaskan harus ada usaha riil dengan menerapkan teknologi informasi dan sistem yang transparan.

“Dan saya sangat setuju kami pun ingin melebarkan tax base. Tentunya kami tidak ingin menimbulkan shock economy, tetapi kita juga harus berani untuk mengejar mereka-mereka yang selama ini selalu menghindari untuk membayar dan seharusnya membayar,” jelasnya.

Ulasan mengenai kebijakan pajak yang direncanakan pasangan calon (Paslon) Jokowi—Ma’ruf bisa Anda baca juga dalam majalahInsideTax edisi 40 ‘Berburu Suara Wajib Pajak’. Unduh majalah InsideTax di sini. (kaw)

Baca Juga: Optimalkan Penerimaan, Otoritas Kuatkan Penegakan Hukum
Topik : tax ratio, penerimaan pajak, Ditjen Pajak, Pemilu 2019, Pilpres 2019
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM
Rabu, 15 Agustus 2018 | 10:40 WIB
VAT REFUND
Kamis, 16 Agustus 2018 | 17:11 WIB
VAT REFUND
Jum'at, 27 Juli 2018 | 14:59 WIB
UU PNBP