Berita
Minggu, 17 Januari 2021 | 16:01 WIB
INSENTIF PEMBIAYAAN
Minggu, 17 Januari 2021 | 15:01 WIB
NIGERIA
Minggu, 17 Januari 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN LEBONG
Minggu, 17 Januari 2021 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Review
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 10 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA PUSAT ESTU BUDIARTO:
Rabu, 06 Januari 2021 | 16:38 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 15 Januari 2021 | 15:31 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 14 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 13 JANUARI - 19 JANUARI 2021
Jum'at, 08 Januari 2021 | 18:40 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 06 Januari 2021 | 17:06 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH:
Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Rabu, 13 Januari 2021 | 11:15 WIB
DDTC PODTAX
Reportase
Perpajakan.id

Soal PPh atas Sisa Lebih Lembaga Keagamaan, Ini Kata Sri Mulyani

A+
A-
1
A+
A-
1
Soal PPh atas Sisa Lebih Lembaga Keagamaan, Ini Kata Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (kanan) menyampaikan keterangan pers terkait penjelasan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (7/10/2020). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan adanya ketentuan baru terkait dikecualikannya dari pengenaan pajak penghasilan (PPh) atas sisa lebih yang diterima oleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan.

Ketentuan yang menjadi bagian dari perubahan UU PPh dalam klaster perpajakan UU Cipta Kerja ini mempertimbangkan kondisi mulai banyaknya lembaga agama yang bergerak di bidang kesehatan dan pendidikan. Meluasnya layanan itu sering memunculkan kebingungan antara pengelola dan otoritas.

"Mereka selama ini masih dispute dengan Ditjen Pajak, apakah masih merupakan objek pajak untuk PPh-nya," katanya melalui konferensi video, Rabu (7/10/2020).

Baca Juga: Swasta Penyalur Pembiayaan Murah untuk UMK Bisa Raih Insentif Pajak

Sri Mulyani berharap dengan ketentuan baru yang dimuat dalam UU Cipta Kerja, ada kepastian hukum bagi pengelola lembaga agama dan otoritas pajak mengenai perlakuan perpajakan atas sisa lebih penghasilan yang diterima lembaga keagamaan.

Pemerintah mengecualikan 17 jenis penghasilan yang dikecualikan dari objek PPh. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan dengan UU PPh saat ini sebanyak 14 jenis penghasilan. Salah satunya adalah sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan terdaftar.

Sisa lebih itu ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut. Selain itu, bisa juga ditempatkan sebagai dana abadi. Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam peraturan menteri keuangan (PMK).

Baca Juga: Pengusaha Elektronik Minta Insentif PPh Pasal 22 Impor Diperpanjang

Penghasilan lain yang juga dikecualikan dari objek PPh adalah sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan terdaftar.

Sisa lebih itu ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan paling lama 4 tahun sejak perolehan. Ketentuan lebih lanjut juga akan diatur dalam PMK.

Pengecualian juga berlaku atas bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah. Demikian pula pada iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.

Baca Juga: Sengketa Penghasilan PPh Pasal 4 ayat (2) Jasa Konstruksi Kurang Bayar

Kemudian, ada dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus serta penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu yang diterima BPKH. Ketentuan lebih lanjut juga akan diatur dalam PMK.

Pengecualian dari objek PPh juga berlaku untuk dividen. Simak artikel ‘Dividen Dikecualikan dari Objek PPh, Ini Efek yang Diharapkan’. (kaw)

Baca Juga: Kode Verifikasi e-Filing Tak Kunjung Masuk Email? Coba Pakai SMS OTP
Topik : UU Cipta Kerja, Omnibus Law, Omnibus Law Perpajakan, PPh, lembaga keagamaan, sisa lebih, DJP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 12 Januari 2021 | 17:34 WIB
EKONOMI DIGITAL
Selasa, 12 Januari 2021 | 17:14 WIB
EKONOMI DIGITAL
Selasa, 12 Januari 2021 | 16:29 WIB
EKONOMI DIGITAL
Selasa, 12 Januari 2021 | 14:16 WIB
PMK 235/2020
berita pilihan
Minggu, 17 Januari 2021 | 16:01 WIB
INSENTIF PEMBIAYAAN
Minggu, 17 Januari 2021 | 15:01 WIB
NIGERIA
Minggu, 17 Januari 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN LEBONG
Minggu, 17 Januari 2021 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Minggu, 17 Januari 2021 | 12:01 WIB
KENYA
Minggu, 17 Januari 2021 | 11:30 WIB
PODTAX
Minggu, 17 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 17 Januari 2021 | 10:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Minggu, 17 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEUANGAN DAERAH
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH: