Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Soal Kebijakan Insentif Pajak 2022, Ini Kata Wamenkeu

A+
A-
1
A+
A-
1
Soal Kebijakan Insentif Pajak 2022, Ini Kata Wamenkeu

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah terus mengkaji skema pemberian insentif pajak pada tahun depan dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemberian insentif pajak pada tahun depan akan memperhatikan tren pemulihan setiap sektor usaha. Dengan kata lain, insentif pajak yang akan diberikan akan lebih terbatas.

"Tentu kami akan melakukan insentif pajak, beberapa akan dilakukan [pengurangan]. Sudah jelas beberapa insentif pajak seperti kendaraan bermotor, perumahan, ada jangka waktunya," katanya, Selasa (26/10/2021).

Baca Juga: UU HKPD Sah! Pajak Hotel, Restoran Hingga Parkir Digabung Jadi Satu

Suahasil menuturkan kinerja sejumlah sektor usaha yang tercermin dari data penerimaan pajak hingga September 2021 mulai menunjukkan perbaikan. Misal, pada sektor industri pengolahan, perdagangan, serta informasi dan komunikasi.

Meski demikian, pemerintah membutuhkan data riil mengenai kinerja sektor-sektor usaha tersebut dari Badan Pusat Statistik (BPS). Untuk itu, Kemenkeu akan menanti rilis data produk domestik bruto (PDB) kuartal III/2021 dari BPS pada 5 November 2021.

Menurut wamenkeu, data PDB dari BPS tersebut akan turut menentukan arah kebijakan insentif pajak pada tahun depan.

Baca Juga: Transformasi Ekonomi Hijau, Begini Desain Kebijakan Fiskal Pemerintah

"Tentu akan kami lihat gerak ekonominya seperti apa. Jadi akan terus kami perhatikan bersamaan dengan data yang keluar," ujarnya.

Pemerintah melalui program PEN memberikan berbagai insentif perpajakan untuk mendukung pemulihan dunia usaha. Insentif tersebut meliputi PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final UMKM DTP, pembebasan PPh Pasal 22 impor, bea masuk DTP, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, dan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat.

Semula, pemberian insentif pajak berlaku hingga Juni 2021, tetapi kemudian diperpanjang hingga Desember 2021. Namun demikian, penerima insentif seperti pembebasan PPh Pasal 22 impor, diskon angsuran PPh Pasal 25, dan restitusi dipercepat, dibatasi.

Baca Juga: Permudah Pegawai Lapor Harta Kekayaan, Dua Aplikasi Ini Diintegrasikan

Pemerintah juga menyediakan insentif untuk mendorong konsumsi kelas menengah, yaitu PPnBM mobil DTP dan PPN rumah DTP. Kedua insentif pajak konsumsi tersebut juga hanya berlaku hingga Desember 2021.

Untuk diketahui, pemerintah mencatat realisasi insentif usaha telah mencapai Rp60,73 triliun hingga 22 Oktober 2022, atau setara 96,7% dari pagu Rp62,83 triliun. (rig)

Baca Juga: Dorong Produktivitas Usaha, Keringanan Pajak Disiapkan
Topik : wamenkeu suahasil nazara, insentif pajak, dunia usaha, pemulihan ekonomi, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Haris

Rabu, 27 Oktober 2021 | 22:11 WIB
Pajak merupakan tulang punggung APBN dalam pemulihan ekonomi di tengah wabah pandemi ini. Namun, di tengah ketidakpastian ekonomi, pajak yang seharusnya menjadi sumber penerimaan perlu didedikasikan sebagai insentif untuk menolong masyarakat dan dunia usaha.
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 07 Desember 2021 | 09:00 WIB
RUSIA

Otoritas Pajak Mulai Tingkatkan Pengawasan Atas Transaksi Kripto

Senin, 06 Desember 2021 | 19:00 WIB
MALAYSIA

Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Senin, 06 Desember 2021 | 17:21 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Transformasi Ekonomi Hijau, Begini Desain Kebijakan Fiskal Pemerintah

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:01 WIB
HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA

Beberkan Dampak Korupsi, Sri Mulyani: Penyakit dan Bahayanya Nyata

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp10,2 M, Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
HARTA PEJABAT NEGARA

Permudah Pegawai Lapor Harta Kekayaan, Dua Aplikasi Ini Diintegrasikan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK

Menjaga Ruang Fiskal Agar Bisa Tetap Responsif

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:00 WIB
FILIPINA

Dorong Produktivitas Usaha, Keringanan Pajak Disiapkan

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL

Apa Itu Konsolidasi Fiskal?

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK FOKUS AKHIR TAHUN

Perkembangan APBN Sebelum Defisit Kembali Maksimal 3% PDB

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:

‘Pajak Itu Tidak Boleh Menghalangi Pemulihan Ekonomi’