BERITA TERKINI
BANGKOK, DDTCNews – Komisi Penyiaran dan Telekomunikasi Nasional (National Broadcasting and Telecommunications Commission/NBTC) akan memaksa penyedia platform over the top (OTT) asing seperti Line dan YouTube untuk segera mendaftarkan dan membangun kantor di Thailand agar dapat dikenakan pajak penghasilan perusahaan.
Ketua Komite Penyiaran NBTC Col Natee Sukonrat mengatakan hingga saat ini NBTC belum mengajukan rencana untuk menetapkan rezim perizinan untuk penyedia platform OTT karena berusaha meminimalkan dampak pada penyedia layanan dan tidak mengganggu model bisnis konten kreatif.
“Penyedia platform OTT asing harus berada di bawah daftar kontrol NBTC dan harus mematuhi undang-undang yang berlaku di Thailand. Mereka juga harus mendirikan kantor operasional di Thailand,” ujarnnya, Kamis (8/6).
Sebelumnya, Col Natee mengatakan NBTC akan menetapkan persyaratan peraturan untuk bisnis OTT berdasarkan konsep atau berbasis keluhan untuk meminimalisir dampak yang akan muncul atas rencana tersebut.
Col Natee menjelaskan kondisi berbasis keluhan berarti NBTC hanya akan menyelidiki atau melakukan intervensi dengan operasi OTT ketika mendapat keluhan dari pihak terkait atau konsumen.
Bulan lalu, NBTC telah mengkategorikan bisnis OTT sebagai layanan penyiaran TV yang tidak menggunakan frekuensi, atau mirip dengan layanan TV kabel dan satelit. “Saya tidak ingin membuat peraturan baru khusus untuk bisnis OTT, karena akan memerlukan proses persetujuan yang panjang,” kata Col Natee.
Sementara itu, seperti dilansir bangkokpost.com, Line Thailand menolak untuk memberikan komentar apapun terkait dengan rencana tersebut. Line Thailand mengaku lebih memilih untuk menunggu posisi kebijakan resmi dari pemerintah. Hal senada juga dilakukan oleh Google Thailand dan Facebook Singapura. (Amu)
