Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

RUU Baru, Bayar Cicilan Kredit Rumah Diusulkan Bisa Pakai Bitcoin

A+
A-
1
A+
A-
1
RUU Baru, Bayar Cicilan Kredit Rumah Diusulkan Bisa Pakai Bitcoin

Ilustrasi.

MADRID, DDTCNews - Partai oposisi pemerintah Partido Popular (PP) Spanyol mengusulkan RUU yang memungkinkan pembayaran cicilan kredit perumahan menggunakan cryptocurrency seperti Bitcoin.

PP merilis usulan itu dengan nama RUU Transformasi Digital. Rencana beleid tersebut memungkinkan pemilik rumah membayar cicilan menggunakan mata uang kripto. Pemerintah juga akan mengadopsi teknologi blockchain dalam pengelolaan debitur properti di Spanyol.

“Pemilik rumah akan dapat menggunakan cryptocurrency untuk membayar hipotek mereka, sedangkan sektor real estat bisa memakainya untuk berinvestasi dalam kumpulan hipotek,” demikian penggalan ketentuan dalam RUU tersebut, dikutip pada Jumat (6/8/2021).

Baca Juga: Makin Banyak! Bappebti Rilis 383 Aset Kripto yang Legal Diperdagangkan

Bank, sambungnya, akan bisa menggunakan blockchain sebagai sistem pengelolaan hipotek dan asuransi. Selain itu, masih dalam RUU tersebut, bank juga akan merampingkan pembayaran ganti rugi dengan cryptocurrency.

RUU Transformasi Digital ikut mengusulkan dibentuknya dewan aset kripto nasional yang berperan sebagai penasihat atas kebijakan penggunaan cryptocurrency dalam transaksi ekonomi di Spanyol. Adapun dewan tersebut akan terdiri dari perwakilan pemerintah dan bank sentral.

Perwakilan terdiri dari Ditjen Perbendaharaan, Komisi Pasar Sekuritas Spanyol, dan Bank Sentral Spanyol. Proposal oposisi tersebut mencantumkan beberapa manfaat yang akan didapatkan pemerintah jika mengadopsi sistem blockchain dalam proses pelayanan publik.

Baca Juga: Kripto Jadi Alat Mengelak Pajak, Otoritas Ini Perkuat Pengawasan

Pertama, sistem administrasi akan makin aman dan transparan. Kedua, adopsi sistem blockchain akan menambah instrumen pemerintah dalam mendeteksi dan melakukan penegakan hukum atas dugaan praktik penghindaran pajak melalui penggunaan cryptocurrency.

RUU Transformasi Digital akan mengklarifikasi kewajiban pribadi yang melibatkan pertukaran barang dan jasa dengan cryptocurrency akan dikenakan rezim pajak sama seperti halnya transaksi moneter.

Sementara itu, pengacara dari firma hukum ATH 21 Cristina Carrascosa menyebutkan RUU yang disampaikan PP merupakan proyek inovatif dan akan menjadi terobosan besar jika mendapatkan persetujuan parlemen. Pasalnya, cryptocurrency di Spanyol masih berstatus sebagai alat tukar.

Baca Juga: Cek Dulu! Ini Daftar 25 Broker Aset Kripto yang Terdaftar Bappepti

Jika RUU tersebut disetujui dan menjadi produk hukum maka cryptocurrency menjadi alat pembayaran yang sah. Sampai saat ini, kepemilikan cryptocurrency masih diatur secara ketat oleh pemerintah. Pemerintah mewajibkan pelaporan kepemilikan jika nilai investasi dalam cryptocurrency lebih dari €6.000.

Seperti dilansir coindesk.com, sejauh ini, bank tidak menerima pembayaran dalam cryptocurrency. Pasalnya, perlu perubahan landasan hukum yang mengubah cryptocurrency sebagai alat tukar (means of exchange) menjadi alat pembayaran (means of payment). (kaw)

Baca Juga: Pegang Uang Publik, Exchanger Kripto Diminta Segera Daftar ke Bappebti
Topik : Spanyol, cryptocurrency, blockchain, cicilan kredit rumah

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 17 Juni 2022 | 16:30 WIB
PMK 68/2022

Kenapa Tarif PPN Kripto Sebesar 0,11%? Ternyata Ini Alasan DJP

Kamis, 02 Juni 2022 | 16:00 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA

Mau Investasi Kripto? Kemendag Minta Investor Pastikan 7 Hal Ini

berita pilihan

Kamis, 18 Agustus 2022 | 08:10 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Pastikan Pajak Nonmigas 2023 Tetap Naik, Sri Mulyani Ungkap Langkahnya

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online