Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Revisi Perda PBB, Pemkab Naikkan NJOP

0
0

Ilustrasi.

SINGARAJA, DDTCNews – Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menyesuaikan nilai jual objek pajak (NJOP) atas pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2). Dampaknya, tagihan PBB-P2 dalam surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) periode 2019 akan meningkat.

Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Buleleng Ni Nyoman Sukadani mengatakan penyesuaian tarif NJOP dilandasi pada perubahan Peraturan Daerah (Perda) 5 tahun 2013 PBB-P2 yang sudah disahkan pada 2018.

“Tarif PBB-P2 akan meningkat. Kenaikan NJOP bagi pemilik lahan dengan luas di bawah 1 hektare tidak akan terlalu signifikan. Sebaliknya, bagi pemilik lahan hektaran maka kenaikannya akan terasa. Kalau hanya punya tanah 2 hektare, kenaikannya hanya Rp5.000,” katanya di Singaraja seperti dikutip pada Rabu (20/3/2019).

Baca Juga: Cegah Kebocoran Retribusi Objek Wisata, Aplikasi Ini Diterapkan

Wajib pajak masih diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan jika merasa kenaikan tarif PBB-P2 dianggap tidak layak. Namun, keberatan ini harus diajukan sebelum SPPT jatuh tempo pada 30 September 2019.

“Saat ini, kami sudah mendistribusikan SPPT. Jika nanti ada yang keberatan, silakan diajukan, kami berikan waktu hingga 6 bulan. Tetapi jika pengajuan keberatan melebihi 30 September 2019, kami tidak akan menerima. Karena kami menganggap tarif terbaru sudah diterima oleh warga,” tuturnya.

Menurutnya, pengajuan surat keberatan tersebut ditujukan kepada Bupati. Sebagai respons awal, tim BKD akan melakukan pengecekan dan mengidentifikasi keberatan yang diajukan oleh wajib pajak dengan menyambangi lokasi terkait.

Baca Juga: Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, BPPD Gelar Sosialisasi

Jika hasil pengecekan dan identifikasi tersebut membuktikan kenaikan NJOP tidak sesuai, pemerintah masih bisa memperbaiki. Namun, jika tim BKD menganggap kenaikan itu sudah sesuai, BKD menolak keberatan tersebut.

Sebelumnya, Kepala BKD Kabupaten Buleleng Bimantara sempat menyebut penyesuaian NJOP juga untuk menguntungkan transaksi baik dari segi penjual maupun pembeli. Ini dikarenakan NJOP sudah dibuatkan daftar secara transparan.

“Dulu mungkin saja ditutup-tutupi untuk menghindari pajaknya. Namun, setelah ada daftar yang transparan, transaksi jual beli baik lebih rendah maupun lebih tinggi dari NJOP. Petugas kami akan tetap berpatokan pada daftar NJOP hasil zonasi,” jelasnya, seperti dilansir Nusa Bali. (kaw)

Baca Juga: Pemprov Beri Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

“Tarif PBB-P2 akan meningkat. Kenaikan NJOP bagi pemilik lahan dengan luas di bawah 1 hektare tidak akan terlalu signifikan. Sebaliknya, bagi pemilik lahan hektaran maka kenaikannya akan terasa. Kalau hanya punya tanah 2 hektare, kenaikannya hanya Rp5.000,” katanya di Singaraja seperti dikutip pada Rabu (20/3/2019).

Baca Juga: Cegah Kebocoran Retribusi Objek Wisata, Aplikasi Ini Diterapkan

Wajib pajak masih diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan jika merasa kenaikan tarif PBB-P2 dianggap tidak layak. Namun, keberatan ini harus diajukan sebelum SPPT jatuh tempo pada 30 September 2019.

“Saat ini, kami sudah mendistribusikan SPPT. Jika nanti ada yang keberatan, silakan diajukan, kami berikan waktu hingga 6 bulan. Tetapi jika pengajuan keberatan melebihi 30 September 2019, kami tidak akan menerima. Karena kami menganggap tarif terbaru sudah diterima oleh warga,” tuturnya.

Menurutnya, pengajuan surat keberatan tersebut ditujukan kepada Bupati. Sebagai respons awal, tim BKD akan melakukan pengecekan dan mengidentifikasi keberatan yang diajukan oleh wajib pajak dengan menyambangi lokasi terkait.

Baca Juga: Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, BPPD Gelar Sosialisasi

Jika hasil pengecekan dan identifikasi tersebut membuktikan kenaikan NJOP tidak sesuai, pemerintah masih bisa memperbaiki. Namun, jika tim BKD menganggap kenaikan itu sudah sesuai, BKD menolak keberatan tersebut.

Sebelumnya, Kepala BKD Kabupaten Buleleng Bimantara sempat menyebut penyesuaian NJOP juga untuk menguntungkan transaksi baik dari segi penjual maupun pembeli. Ini dikarenakan NJOP sudah dibuatkan daftar secara transparan.

“Dulu mungkin saja ditutup-tutupi untuk menghindari pajaknya. Namun, setelah ada daftar yang transparan, transaksi jual beli baik lebih rendah maupun lebih tinggi dari NJOP. Petugas kami akan tetap berpatokan pada daftar NJOP hasil zonasi,” jelasnya, seperti dilansir Nusa Bali. (kaw)

Baca Juga: Pemprov Beri Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Topik : NJOP, PBB, pajak daerah, Kabupaten Buleleng
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 18:35 WIB
DI YOGYAKARTA
Kamis, 14 Juli 2016 | 11:07 WIB
KOTA SAMARINDA
Kamis, 14 Juli 2016 | 12:02 WIB
KOTA MAKASSAR
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:02 WIB
KOTA BANDAR LAMPUNG
berita pilihan
Kamis, 11 Oktober 2018 | 14:20 WIB
KOTA SOLO
Senin, 22 Oktober 2018 | 12:01 WIB
PROVINSI BANGKA BELITUNG
Senin, 30 Juli 2018 | 16:22 WIB
KABUPATEN CILACAP
Senin, 25 September 2017 | 11:15 WIB
KABUPATEN BERAU
Jum'at, 14 September 2018 | 12:58 WIB
KABUPATEN CILACAP
Rabu, 09 Agustus 2017 | 13:33 WIB
KABUPATEN BEKASI
Jum'at, 15 Desember 2017 | 10:17 WIB
KABUPATEN BENGKALIS
Rabu, 24 Oktober 2018 | 13:50 WIB
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Senin, 04 September 2017 | 10:45 WIB
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Rabu, 06 September 2017 | 11:01 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR