Review
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:16 WIB
Seri Tax Control Framework (8)
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:01 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Regulasi Pendapatan dari Bandara Diusulkan

A+
A-
0
A+
A-
0
Regulasi Pendapatan dari Bandara Diusulkan

MAROS, DDTCNews — DPRD mendorong pembentukan regulasi tentang penerimaan daerah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang bersumber dari sektor bandara di tengah persoalan sengketa pajak antara Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Maros dengan pihak Angkas Pura (AP) I selaku pengelola Bandara Sultan Hasanuddin.

Anggota Komisi C DPRD Provinsi Sulsel Wawan Mattaliu mengatakan regulasi tersebut nantinya akan menyasar bisinis yang ada di bandara seperti jasa kargo yang dinilai cukup potensial menyumbang pendapatan asli daerah (PAD).

Menyoal tunggakan pajak parkir AP I, Wawan menilai selama ini pihak AP I selalu menggunakan alasan tergolong sebagai kawasan otoritas. Menurutnya, warga juga bisa menuntut masalah polusi suara dari aktifitas penerbangan yang bisa menganggu masyarakat.

Baca Juga: Wah, Ada Diskon Pajak Hingga 100% Untuk 4 Jenis Pajak Daerah Ini

Sebelumnya Wawan juga menyoroti masalah penempatan pos pemungutan parkir di depan pintu masuk. Dia menilai penempatan pos tersebut kurang tepat, karena tidak semua orang yang masuk ke bandara menggunakan fasilitas area parkir. ”Bisa saja hanya mengantar atau menjemput,” tuturnya.

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Provinsi Sulsel Irfan turut berpendapat bahwa selama ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros kurang tegas dalam menghadapi persoalan dengan AP I, bahkan Pemkab belum bisa mengatasi hal kecil seperti penyebutan kata Maros yang seringkali tidak disertakan setelah penyebutan kata Bandara Sultan Hasanuddin.

Irfan menambahkan perlu ada konsolidasi antara Pemkab dan AP I untuk menyelaraskan pandangan, agar tidak lagi muncul perselisihan. “Ini bagian dari upaya mencegah hilangnya potensi PAD,” pungkasnya.

Baca Juga: Hanya Andalkan Sistem Online, Potensi Pajak Hilang Rp1 Miliar/Hari

Sebelumnya seperti dikutip rakyatsulsel.com, Communication and Legal Section AP I, Turah Ajiari menyatakan selama ini pihaknya sudah membayarkan pajak parkir sesuai dengan tagihan dari Dispenda Maros. (Amu)

Topik : pajak daerah, maros, pajak bandara
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 14 Mei 2020 | 14:01 WIB
KABUPATEN TANGERANG
Kamis, 14 Mei 2020 | 09:30 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Rabu, 13 Mei 2020 | 15:21 WIB
KABUPATEN BONE BOLANGO
Rabu, 13 Mei 2020 | 14:49 WIB
KABUPATEN TAKALAR
berita pilihan
Rabu, 27 Mei 2020 | 18:41 WIB
KABUPATEN BANTUL
Rabu, 27 Mei 2020 | 18:00 WIB
AZERBAIJAN
Rabu, 27 Mei 2020 | 17:09 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:51 WIB
JAWA BARAT
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:48 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:43 WIB
BANTUAN SOSIAL
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:37 WIB
TIPS E-BILLING
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:19 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:06 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI