Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

RAPBN 2020 Disahkan Hari Ini, Pemerintah Andalkan Konsumsi

A+
A-
0
A+
A-
0

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah akan lebih fokus menjaga konsumsi domestik pada 2020. Sektor ini diyakini mampu menjadi tulang punggung perekonomian di tengah ancaman resesi global. Fokus itu dipilih mengingat dalam situasi sekarang tidak mungkin mengandalkan ekspor.

Topik tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Senin (23/9/2019). Selain konsumsi, sektor investasi dan belanja juga akan dipacu. “APBN 2020 diarahkan untuk menjaga tiga sumber pertumbuhan itu,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti masalah stagnasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan, serta dampak dari pelonggaran rasio pinjaman yang dikombinasi dengan penurunan suku bunga acuan. Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Kanal Pembayaran Pajak Bakal Diperluas, Termasuk Lewat Toko Ritel

Pelonggaran Rasio Pinjaman
Bank Indonesia (BI) melonggarkan rasio pinjaman terhadap aset di sektor properti, Kebijakan ini, yang dikombinasikan dengan penurunan suku bunga acuan ke 5,25%., akan memperluas segmen pasar. Relaksasi ini memberikan kesempatan lebih besar kepada semua pihak di sektor properti.

Melalui pelonggaran itu, skema pembiayaan dapat lebih variatif. Rapat dewan gubernur BI pekan lalu memutuskan ketentuan rasio pinjaman terhadap aset dan pembiayaan terhadap aset dilonggarkan 5%. Bahkan ada tambahan keringanan 5% untuk properti berwawasan lingkungan. (Kompas)

Stabilitas Konsumsi
Pemerintah akan lebih fokus menjaga konsumsi domestik pada 2020. Sektor ini diyakini mampu menjadi tulang punggung perekonomian di tengah ancaman resesi global. Fokus itu dipilih mengingat dalam situasi sekarang tidak mungkin mengandalkan ekspor.

Baca Juga: Ambang Batas Pembebasan Bea Masuk Bakal Diturunkan Lagi?

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara mengatakan APBN 2020 dirancang sesuai dengan perekonomian terkini. Selain konsumsi, sektor investasi dan belanja juga akan dipacu. “APBN 2020 diarahkan untuk menjaga tiga sumber pertumbuhan itu,” katanya. (Bisnis Indonesia)

Data Pribadi Belum Aman
Pesatnya inovasi di industri teknologi finansial dinilai belum sebanding dengan upaya melindungi data konsumen. Keamanan data diperlukan untuk menjaga keberlangsungan usaha. Kerap terjadi pelanggaran data pribadi yang diduga dilakukan oleh perusahaan teknologi finansial.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan data merupakan harta berharga di industri teknologi finansial. Namun, Indonesia belum berhasil mengelolanya dengan baik. Data masyarakat masih tersebar di pelaku usaha dan pemerintah. (Kompas)

Baca Juga: Duh, Kinerja Penerimaan Hingga Awal Desember Masih Lesu

Sidang Paripurna RAPBN 2020
Pembahasan RAPBN 2020 memasuki babak akhir, karena rencananya hari ini Selasa (24/9/2019) DPR akan menggelar sidang paripurna untuk mengesahkan RAPBN 2020. Hingga kini, kesepakatan pemerintah dan DPR mengenai asumsi makroekonomi tidak banyak berubah.

Pertumbuhan ekonomi tetap 5,3%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Rp14.400, harga minyak sedikit turun dari usulan awal US$65 per barel menjadi US$63 per barel. Asumsi optimistis ini jadi tantangan terbesar di tengah tren perlambatan ekonomi global yang terus berlanjut. (Kontan)

Kehabisan Katalis
Dunia usaha di Indonesia belum juga bergairah. Kondisi ini menjadi penyebab utama realisasi penerimaan pajak Januari-Agustus 2019 yang stagnan. Penerimaan pajak hingga Agustus diperkirakan Rp820 triliun, 52% dari target sepanjang tahun, atau tumbuh 2,61% dari periode sama 2018.

Baca Juga: Ditjen Pajak Tambah Jumlah KPP Madya Mulai Tahun Depan, Ada Apa?

Kegiatan usaha pada semester II-2019 sudah kehabisan katalis. Sebab, pesta demokrasi sudah berakhir dan peak season pun sudah berakhir. Hal ini menyebabkan laba perusahaan semakin menipis. Akibatnya, realisasi penerimaan PPh cenderung stagnan. (Kontan)

Tekan Konsumsi Rokok
Pemerintah diminta mengelola kebijakan yang lebih adil terkait dengan industri hasil tembakau (IHT). Pemerintah masih punya banyak alternatif untuk menekan konsumsi rokok, selain dengan menaikkan tarif cukai tembakau sebesar 23% pada tahun depan.

Ekonom Enny Sri Hartati menilai pemerintah harus punya roadmap yang optimum untuk IHT. Sebab, kenaikan tarif cukai akan mencekik petani tembakau. Pemerintah bisa memperbanyak kampanye antirokok, kawasan dilarang merokok, atau sanksi bagi yang merokok di depan anak-anak. (Kontan). (Bsi)

Baca Juga: OECD: Aksi Unilateral Pemajakan Ekonomi Digital Bisa Menyebar

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti masalah stagnasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan, serta dampak dari pelonggaran rasio pinjaman yang dikombinasi dengan penurunan suku bunga acuan. Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Kanal Pembayaran Pajak Bakal Diperluas, Termasuk Lewat Toko Ritel

Pelonggaran Rasio Pinjaman
Bank Indonesia (BI) melonggarkan rasio pinjaman terhadap aset di sektor properti, Kebijakan ini, yang dikombinasikan dengan penurunan suku bunga acuan ke 5,25%., akan memperluas segmen pasar. Relaksasi ini memberikan kesempatan lebih besar kepada semua pihak di sektor properti.

Melalui pelonggaran itu, skema pembiayaan dapat lebih variatif. Rapat dewan gubernur BI pekan lalu memutuskan ketentuan rasio pinjaman terhadap aset dan pembiayaan terhadap aset dilonggarkan 5%. Bahkan ada tambahan keringanan 5% untuk properti berwawasan lingkungan. (Kompas)

Stabilitas Konsumsi
Pemerintah akan lebih fokus menjaga konsumsi domestik pada 2020. Sektor ini diyakini mampu menjadi tulang punggung perekonomian di tengah ancaman resesi global. Fokus itu dipilih mengingat dalam situasi sekarang tidak mungkin mengandalkan ekspor.

Baca Juga: Ambang Batas Pembebasan Bea Masuk Bakal Diturunkan Lagi?

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara mengatakan APBN 2020 dirancang sesuai dengan perekonomian terkini. Selain konsumsi, sektor investasi dan belanja juga akan dipacu. “APBN 2020 diarahkan untuk menjaga tiga sumber pertumbuhan itu,” katanya. (Bisnis Indonesia)

Data Pribadi Belum Aman
Pesatnya inovasi di industri teknologi finansial dinilai belum sebanding dengan upaya melindungi data konsumen. Keamanan data diperlukan untuk menjaga keberlangsungan usaha. Kerap terjadi pelanggaran data pribadi yang diduga dilakukan oleh perusahaan teknologi finansial.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan data merupakan harta berharga di industri teknologi finansial. Namun, Indonesia belum berhasil mengelolanya dengan baik. Data masyarakat masih tersebar di pelaku usaha dan pemerintah. (Kompas)

Baca Juga: Duh, Kinerja Penerimaan Hingga Awal Desember Masih Lesu

Sidang Paripurna RAPBN 2020
Pembahasan RAPBN 2020 memasuki babak akhir, karena rencananya hari ini Selasa (24/9/2019) DPR akan menggelar sidang paripurna untuk mengesahkan RAPBN 2020. Hingga kini, kesepakatan pemerintah dan DPR mengenai asumsi makroekonomi tidak banyak berubah.

Pertumbuhan ekonomi tetap 5,3%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Rp14.400, harga minyak sedikit turun dari usulan awal US$65 per barel menjadi US$63 per barel. Asumsi optimistis ini jadi tantangan terbesar di tengah tren perlambatan ekonomi global yang terus berlanjut. (Kontan)

Kehabisan Katalis
Dunia usaha di Indonesia belum juga bergairah. Kondisi ini menjadi penyebab utama realisasi penerimaan pajak Januari-Agustus 2019 yang stagnan. Penerimaan pajak hingga Agustus diperkirakan Rp820 triliun, 52% dari target sepanjang tahun, atau tumbuh 2,61% dari periode sama 2018.

Baca Juga: Ditjen Pajak Tambah Jumlah KPP Madya Mulai Tahun Depan, Ada Apa?

Kegiatan usaha pada semester II-2019 sudah kehabisan katalis. Sebab, pesta demokrasi sudah berakhir dan peak season pun sudah berakhir. Hal ini menyebabkan laba perusahaan semakin menipis. Akibatnya, realisasi penerimaan PPh cenderung stagnan. (Kontan)

Tekan Konsumsi Rokok
Pemerintah diminta mengelola kebijakan yang lebih adil terkait dengan industri hasil tembakau (IHT). Pemerintah masih punya banyak alternatif untuk menekan konsumsi rokok, selain dengan menaikkan tarif cukai tembakau sebesar 23% pada tahun depan.

Ekonom Enny Sri Hartati menilai pemerintah harus punya roadmap yang optimum untuk IHT. Sebab, kenaikan tarif cukai akan mencekik petani tembakau. Pemerintah bisa memperbanyak kampanye antirokok, kawasan dilarang merokok, atau sanksi bagi yang merokok di depan anak-anak. (Kontan). (Bsi)

Baca Juga: OECD: Aksi Unilateral Pemajakan Ekonomi Digital Bisa Menyebar
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak terbaru, APBN 2020, pelonggaran rasio pinjaman
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 13 Desember 2019 | 21:20 WIB
ANTARA RELAKSASI & MOBILISASI
Jum'at, 13 Desember 2019 | 21:02 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 13 Desember 2019 | 19:07 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Jum'at, 13 Desember 2019 | 17:29 WIB
PENERIMAAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 13 Desember 2019 | 11:45 WIB
TATA KELOLA ORGANISASI
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 07 Oktober 2019 | 17:36 WIB
SE-24/2019
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 27 Agustus 2019 | 15:35 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP