Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Proyek Bandar Malaysia Bebas Pajak 10 Tahun

0
0

KUALA LUMPUR, DDTCNews – Pembangunan proyek mega Bandar Malaysia akan menikmati keringanan pajak dalam skala besar. Tujuan diberikannya keringanan pajak ini tidak lain untuk meningkatkan daya tariknya kepada para investor.

Perdana Menteri Najib Razak mengumumkan bahwa pembangunan yang diproyeksikan sebesar RM160 miliar (S$52,8 miliar) tidak akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) selama satu dekade (10 tahun) dan pembebasan pajak selama 8 tahun atas stamp duties, property gains tax dan withholding tax.

Selain itu, pajak impor atas material konstruksi bangunan yang tidak tersedia di Malaysia dan perusahaan-perusahaan global  dengan ranking tinggi yang memusatkan operasinya di Bandar Malaysia, akan mendapatkan pengecualian atas PPh.  Hal ini juga menjadi bagian dari paket insentif yang ditawarkan untuk kota seluas 196 ha yang berada di selatan  Kuala Lumpur ini.

Baca Juga: World Bank Puji Reformasi Pajak Duterte

Proyek ini dulunya dimiliki oleh investor yang dikenal dengan nama 1Malaysia Development Berhad (1MDB),  yang kemudian bermasalah karena utang yang dimilikinya. Untuk mengurangi utangnya, 1MDB tahun lalu menjual 60% dari proyek itu ke Iskandar Waterfront Holdings (IWH) Malaysia dan Cina Railway Group Limited (CREC) sebesar RM7,41 miliar, dengan saham yang tersisa sebesar 40% dipegang oleh Menteri Keuangan Malaysia.

CREC menginvestasikan US$ 2 miliar untuk membangun kantor-kantor pusat Asia-Pasifiknya di  Bandar Malaysia, yang ditetapkan sebagai jaringan transportasi Kuala Lumpur yang baru. Jaringan transportasi tersebut meliputi jasa-jasa kereta api dan bus.

"Komitmen CREC ini merupakan dukungan dari China atas keyakinannya terhadap kekuatan dan ketahanan ekonomi Malaysia," ujar Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib

Baca Juga: Perdana Menteri Kini Boleh Hapus Utang Pajak

Ketua eksekutif IWH Lim Kang Hoo mengatakan visi dari para pemegang saham Bandar Malaysia ini bukan hanya untuk pembangunan  Kuala Lumpu-Singapura High Speed Rail (HSR), tapi juga untuk Kuala Lumpur-Bangkok HSR, yang pada akhirnya akan terhubung pula ke Kunming, China.

Para pemimpin Malaysia dan Singapura , dikutip oleh straitstimes.com, diminta untuk menandatangani sebuah memorandum of understanding (MoU) mengenai HSR bulan depan. Jalur rel akan menghubungkan Singapura dan Kuala Lumpur dalam waktu kurang dari dua jam dengan biaya yang diperkirakan sebesar  S$15 miliar.

Beberapa negara telah mengungkapkan minat mereka untuk membangun jalur sepanjang 350 km tersebut, termasuk China, yang telah berinvestasi besar-besaran di Malaysia selama beberapa tahun terakhir. (Amu)

Baca Juga: Pajak Kurang, Denda Larangan Plastik Diterapkan

Selain itu, pajak impor atas material konstruksi bangunan yang tidak tersedia di Malaysia dan perusahaan-perusahaan global  dengan ranking tinggi yang memusatkan operasinya di Bandar Malaysia, akan mendapatkan pengecualian atas PPh.  Hal ini juga menjadi bagian dari paket insentif yang ditawarkan untuk kota seluas 196 ha yang berada di selatan  Kuala Lumpur ini.

Baca Juga: World Bank Puji Reformasi Pajak Duterte

Proyek ini dulunya dimiliki oleh investor yang dikenal dengan nama 1Malaysia Development Berhad (1MDB),  yang kemudian bermasalah karena utang yang dimilikinya. Untuk mengurangi utangnya, 1MDB tahun lalu menjual 60% dari proyek itu ke Iskandar Waterfront Holdings (IWH) Malaysia dan Cina Railway Group Limited (CREC) sebesar RM7,41 miliar, dengan saham yang tersisa sebesar 40% dipegang oleh Menteri Keuangan Malaysia.

CREC menginvestasikan US$ 2 miliar untuk membangun kantor-kantor pusat Asia-Pasifiknya di  Bandar Malaysia, yang ditetapkan sebagai jaringan transportasi Kuala Lumpur yang baru. Jaringan transportasi tersebut meliputi jasa-jasa kereta api dan bus.

"Komitmen CREC ini merupakan dukungan dari China atas keyakinannya terhadap kekuatan dan ketahanan ekonomi Malaysia," ujar Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib

Baca Juga: Perdana Menteri Kini Boleh Hapus Utang Pajak

Ketua eksekutif IWH Lim Kang Hoo mengatakan visi dari para pemegang saham Bandar Malaysia ini bukan hanya untuk pembangunan  Kuala Lumpu-Singapura High Speed Rail (HSR), tapi juga untuk Kuala Lumpur-Bangkok HSR, yang pada akhirnya akan terhubung pula ke Kunming, China.

Para pemimpin Malaysia dan Singapura , dikutip oleh straitstimes.com, diminta untuk menandatangani sebuah memorandum of understanding (MoU) mengenai HSR bulan depan. Jalur rel akan menghubungkan Singapura dan Kuala Lumpur dalam waktu kurang dari dua jam dengan biaya yang diperkirakan sebesar  S$15 miliar.

Beberapa negara telah mengungkapkan minat mereka untuk membangun jalur sepanjang 350 km tersebut, termasuk China, yang telah berinvestasi besar-besaran di Malaysia selama beberapa tahun terakhir. (Amu)

Baca Juga: Pajak Kurang, Denda Larangan Plastik Diterapkan
Topik : berita pajak internasional, pajak internasional, bandar malaysia, high speed rail
artikel terkait
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 28 Desember 2017 | 17:12 WIB
HONG KONG
Minggu, 30 September 2018 | 20:33 WIB
OECD INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS
Jum'at, 28 September 2018 | 12:32 WIB
KASUS PENGHINDARAN PAJAK
berita pilihan
Sabtu, 10 September 2016 | 14:01 WIB
IRLANDIA
Selasa, 11 Juni 2019 | 16:24 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 27 Desember 2017 | 11:18 WIB
INGGRIS
Rabu, 22 Mei 2019 | 14:40 WIB
ITALIA
Kamis, 28 Maret 2019 | 16:54 WIB
SELANDIA BARU
Sabtu, 08 Oktober 2016 | 14:30 WIB
AZERBAIJAN
Minggu, 18 September 2016 | 19:02 WIB
INDIA
Rabu, 06 Desember 2017 | 11:30 WIB
GHANA
Senin, 04 Juni 2018 | 16:38 WIB
YORDANIA
Kamis, 05 Juli 2018 | 10:45 WIB
NIKARAGUA