Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Proyek Bandar Malaysia Bebas Pajak 10 Tahun

0
0

KUALA LUMPUR, DDTCNews – Pembangunan proyek mega Bandar Malaysia akan menikmati keringanan pajak dalam skala besar. Tujuan diberikannya keringanan pajak ini tidak lain untuk meningkatkan daya tariknya kepada para investor.

Perdana Menteri Najib Razak mengumumkan bahwa pembangunan yang diproyeksikan sebesar RM160 miliar (S$52,8 miliar) tidak akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) selama satu dekade (10 tahun) dan pembebasan pajak selama 8 tahun atas stamp duties, property gains tax dan withholding tax.

Selain itu, pajak impor atas material konstruksi bangunan yang tidak tersedia di Malaysia dan perusahaan-perusahaan global  dengan ranking tinggi yang memusatkan operasinya di Bandar Malaysia, akan mendapatkan pengecualian atas PPh.  Hal ini juga menjadi bagian dari paket insentif yang ditawarkan untuk kota seluas 196 ha yang berada di selatan  Kuala Lumpur ini.

Baca Juga: Tax Havens, Mesin Global Pelanggaran HAM Internasional

Proyek ini dulunya dimiliki oleh investor yang dikenal dengan nama 1Malaysia Development Berhad (1MDB),  yang kemudian bermasalah karena utang yang dimilikinya. Untuk mengurangi utangnya, 1MDB tahun lalu menjual 60% dari proyek itu ke Iskandar Waterfront Holdings (IWH) Malaysia dan Cina Railway Group Limited (CREC) sebesar RM7,41 miliar, dengan saham yang tersisa sebesar 40% dipegang oleh Menteri Keuangan Malaysia.

CREC menginvestasikan US$ 2 miliar untuk membangun kantor-kantor pusat Asia-Pasifiknya di  Bandar Malaysia, yang ditetapkan sebagai jaringan transportasi Kuala Lumpur yang baru. Jaringan transportasi tersebut meliputi jasa-jasa kereta api dan bus.

"Komitmen CREC ini merupakan dukungan dari China atas keyakinannya terhadap kekuatan dan ketahanan ekonomi Malaysia," ujar Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib

Baca Juga: OECD Rilis Catatan Kebijakan Pajak Ekonomi Digital

Ketua eksekutif IWH Lim Kang Hoo mengatakan visi dari para pemegang saham Bandar Malaysia ini bukan hanya untuk pembangunan  Kuala Lumpu-Singapura High Speed Rail (HSR), tapi juga untuk Kuala Lumpur-Bangkok HSR, yang pada akhirnya akan terhubung pula ke Kunming, China.

Para pemimpin Malaysia dan Singapura , dikutip oleh straitstimes.com, diminta untuk menandatangani sebuah memorandum of understanding (MoU) mengenai HSR bulan depan. Jalur rel akan menghubungkan Singapura dan Kuala Lumpur dalam waktu kurang dari dua jam dengan biaya yang diperkirakan sebesar  S$15 miliar.

Beberapa negara telah mengungkapkan minat mereka untuk membangun jalur sepanjang 350 km tersebut, termasuk China, yang telah berinvestasi besar-besaran di Malaysia selama beberapa tahun terakhir. (Amu)

Baca Juga: Perlunya Standarisasi Laporan Transparansi Pajak

Selain itu, pajak impor atas material konstruksi bangunan yang tidak tersedia di Malaysia dan perusahaan-perusahaan global  dengan ranking tinggi yang memusatkan operasinya di Bandar Malaysia, akan mendapatkan pengecualian atas PPh.  Hal ini juga menjadi bagian dari paket insentif yang ditawarkan untuk kota seluas 196 ha yang berada di selatan  Kuala Lumpur ini.

Baca Juga: Tax Havens, Mesin Global Pelanggaran HAM Internasional

Proyek ini dulunya dimiliki oleh investor yang dikenal dengan nama 1Malaysia Development Berhad (1MDB),  yang kemudian bermasalah karena utang yang dimilikinya. Untuk mengurangi utangnya, 1MDB tahun lalu menjual 60% dari proyek itu ke Iskandar Waterfront Holdings (IWH) Malaysia dan Cina Railway Group Limited (CREC) sebesar RM7,41 miliar, dengan saham yang tersisa sebesar 40% dipegang oleh Menteri Keuangan Malaysia.

CREC menginvestasikan US$ 2 miliar untuk membangun kantor-kantor pusat Asia-Pasifiknya di  Bandar Malaysia, yang ditetapkan sebagai jaringan transportasi Kuala Lumpur yang baru. Jaringan transportasi tersebut meliputi jasa-jasa kereta api dan bus.

"Komitmen CREC ini merupakan dukungan dari China atas keyakinannya terhadap kekuatan dan ketahanan ekonomi Malaysia," ujar Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib

Baca Juga: OECD Rilis Catatan Kebijakan Pajak Ekonomi Digital

Ketua eksekutif IWH Lim Kang Hoo mengatakan visi dari para pemegang saham Bandar Malaysia ini bukan hanya untuk pembangunan  Kuala Lumpu-Singapura High Speed Rail (HSR), tapi juga untuk Kuala Lumpur-Bangkok HSR, yang pada akhirnya akan terhubung pula ke Kunming, China.

Para pemimpin Malaysia dan Singapura , dikutip oleh straitstimes.com, diminta untuk menandatangani sebuah memorandum of understanding (MoU) mengenai HSR bulan depan. Jalur rel akan menghubungkan Singapura dan Kuala Lumpur dalam waktu kurang dari dua jam dengan biaya yang diperkirakan sebesar  S$15 miliar.

Beberapa negara telah mengungkapkan minat mereka untuk membangun jalur sepanjang 350 km tersebut, termasuk China, yang telah berinvestasi besar-besaran di Malaysia selama beberapa tahun terakhir. (Amu)

Baca Juga: Perlunya Standarisasi Laporan Transparansi Pajak
Topik : berita pajak internasional, pajak internasional, bandar malaysia, high speed rail
artikel terkait
Rabu, 29 Maret 2017 | 15:50 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 24 Maret 2017 | 10:56 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 14 Februari 2017 | 11:55 WIB
THAILAND
Senin, 29 Agustus 2016 | 11:02 WIB
INGGRIS
berita pilihan
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 28 Desember 2017 | 17:12 WIB
HONG KONG
Minggu, 30 September 2018 | 20:33 WIB
OECD INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS
Sabtu, 13 Agustus 2016 | 17:02 WIB
THAILAND
Kamis, 29 September 2016 | 12:01 WIB
INDIA
Rabu, 11 Oktober 2017 | 11:19 WIB
KROASIA
Senin, 29 Oktober 2018 | 11:40 WIB
AUSTRALIA BARAT
Selasa, 08 Agustus 2017 | 14:15 WIB
JEPANG
Kamis, 13 Oktober 2016 | 14:13 WIB
SWISS
Jum'at, 19 Januari 2018 | 15:09 WIB
SWISS