Review
Jum'at, 09 April 2021 | 11:41 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 06 April 2021 | 09:23 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 04 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA BARAT SUPARNO:
Selasa, 30 Maret 2021 | 09:10 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Rabu, 31 Maret 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 31 MARET - 6 APRIL 2021
Rabu, 24 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 24 MARET - 30 MARET 2021
Komunitas
Senin, 12 April 2021 | 12:59 WIB
UNIVERSITAS SURABAYA
Minggu, 11 April 2021 | 08:01 WIB
KETUA UMUM ASPAKRINDO TEGUH KURNIAWAN HARMANDA
Sabtu, 10 April 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 09 April 2021 | 15:15 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Prosedur Penyusunan Daftar Suaka Pajak Diubah

A+
A-
0
A+
A-
0
Prosedur Penyusunan Daftar Suaka Pajak Diubah

Ilustrasi. (Foto: timeshighereducation.com)

BRUSSELS, DDTCNews - Parlemen Eropa sepakat mengusulkan perubahan tata cara perumusan daftar negara suaka pajak. Prosedur perumusannya akan dibuat lebih transparan dan konsisten.

Voting parlemen Kamis pekan lalu menghasilkan 587 suara mendukung isu perubahan prosedur tersebut. Sementara itu, hanya 50 suara yang menentang perubahan dan 46 memilih abstain.

"Parlemen Eropa mengadopsi resolusi mendorong sistem yang digunakan untuk menyusun daftar suaka pajak Uni Eropa agar diubah. Perubahan perlu dilakukan karena sistem saat ini membingungkan dan tidak efektif," tulis keterangan resmi Parlemen Eropa dikutip Senin (25/1/2021).

Baca Juga: Uni Eropa Optimistis Konsensus Global Pajak Digital Bisa Tercapai

Ketua Subkomite bidang Pajak Parlemen Eropa Paul Tang menyambut baik keputusan untuk mendorong perubahan cara Uni Eropa menyusun daftar negara suaka pajak. Menurutnya, perbaikan masih perlu dilakukan atas daftar tersebut.

Tang menyatakan sejak diperkenalkan pada 2017, daftar suaka pajak Uni Eropa justru menurun dalam upaya memerangi penghindaran pajak melalui yurisdiksi suaka pajak.

Menurutnya, seperti dilansir europarl.europa.eu, hal tersebut dibuktikan dengan keluarnya beberapa nama yurisdiksi yang akrab sebagai surga pajak seperti Guernsey, Bahama dan Cayman Islands.

Baca Juga: Biar Tetap Menarik bagi Industri, Pajak Karbon Bakal Direlaksasi

Dia menekankan suatu negara atau yurisdiksi tidak dapat keluar dengan mudah dari daftar hitam jika hanya melakukan perubahan simbolis. Karena itu, Uni Eropa wajib menyusun penilaian yang transparan tentang sistem pajak suatu negara yang adil dan tidak menjadi wadah penghindaran pajak.

Parlemen Eropa mengusulkan beberapa perubahan terkait dengan tata cara proses pencatatan atau penghapusan suatu negara dalam daftar suaka pajak yang lebih transparan, konsisten dan netral.

Komisi Eropa tidak bisa tergesa-gesa memasukkan atau mengeluarkan suatu negara dari daftar negara suaka pajak. Selain itu, negara anggota Uni Eropa juga harus ikut dinilai apakah sistem pajak domestik yang diterapkan menampilkan karakteristik sebagai surga pajak.

Baca Juga: Airbnb Setuju Data Transaksi Digital Disetorkan Kepada Otoritas Pajak

"Total kerugian dari penghindaran pajak melalui negara suaka pajak telah mencapai lebih dari €140 miliar. Dalam konteks saat ini, hal tersebut tidak dapat diterima," terang Paul Tang. (Bsi)

Topik : prosedur penyusunan, daftar suaka pajak, Uni Eropa
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 26 Januari 2021 | 11:47 WIB
UNI EROPA
Jum'at, 22 Januari 2021 | 18:33 WIB
SPANYOL
Jum'at, 22 Januari 2021 | 15:48 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 18 Januari 2021 | 10:50 WIB
PORTUGAL
berita pilihan
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
SEKOLAH KEDINASAN
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA
Senin, 12 April 2021 | 18:01 WIB
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Senin, 12 April 2021 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 12 April 2021 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 12 April 2021 | 16:33 WIB
SURVEI PENJUALAN ECERAN
Senin, 12 April 2021 | 16:30 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN
Senin, 12 April 2021 | 16:19 WIB
CUKAI (9)
Senin, 12 April 2021 | 16:01 WIB
TIPS PAJAK