Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Program Ini Bendung Sentimen Negatif

0
0

JAKARTA, DDTCNews - Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (Trump effect) disinyalir menimbulkan sentimen negatif terhadap pasar keuangan global. Namun, hal ini masih bisa terbendung oleh kebijakan pajak yang tengah dijalankan oleh pemerintah Indonesia.

Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis Sampoerna University Wahyoe Soedarmono mengatakan Trump effect dan rencana kebijakan the Fed menaikkan suku bunga menyebabkan Rp16 triliun modal asing mengalir ke luar Indonesia pada pertengahan November lalu.

"Pemerintah tidak perlu khawatir. Masih ada program pengampunan pajak (tax amnesty) yang akan memulangkan dana-dana ke dalam negeri. Tidak usah takut ada pelarian modal," katanya di Jakarta, Senin (5/12).

Baca Juga: Soal Kepatuhan WP Peserta Tax Amnesty, Ini Penjelasan DJP

Wahyoe mengungkapkan setidaknya ada komitmen berupa dana sekitar Rp143 triliun untuk repatriasi masuk ke Indonesia dari wajib pajak. Selain itu, aliran dana yang keluar dari India, Thailand, Korea Selatan, dan Taiwan, masih jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan Indonesia.

Menurutnya, Indonesia mampu bertahan pada gejolak perekonomian global yang diproyeksikan akan terjadi dalam waktu dekat. Dengan situasi neraca berjalan yang cukup kuat, risiko pelarian modal dari Indonesia pun dapat diminimalkan.

Wahyoe mengatakan ada dua pilhan bagi pemerintah untuk mengurangi defisit neraca transaksi berjalan (CAD).

Baca Juga: Misbakhun akan Jaga Tax Amnesty II di DPR, Asalkan..

Pertama, meningkatkan suku bunga acuan (policy rate) dan Expenditure Switching Policy melalui strategi yang memungkinkan depresiasi nilai tukar rupiah oleh Bank Indonesia untuk mengurangi konsumsi barang-barang impor. Kedua, meningkatkan ekspor komoditas ketika harga komoditas sedang naik.

"Kita juga harus meningkatkan ekspor ketika harga komoditas dunia seperti batu bara, maupun komoditas non tambang mulai menunjukkan tren peningkatan," tutupnya. (Gfa)

Baca Juga: Pemerintah, Jangan Khianati Wajib Pajak yang Sudah Patuh

"Pemerintah tidak perlu khawatir. Masih ada program pengampunan pajak (tax amnesty) yang akan memulangkan dana-dana ke dalam negeri. Tidak usah takut ada pelarian modal," katanya di Jakarta, Senin (5/12).

Baca Juga: Soal Kepatuhan WP Peserta Tax Amnesty, Ini Penjelasan DJP

Wahyoe mengungkapkan setidaknya ada komitmen berupa dana sekitar Rp143 triliun untuk repatriasi masuk ke Indonesia dari wajib pajak. Selain itu, aliran dana yang keluar dari India, Thailand, Korea Selatan, dan Taiwan, masih jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan Indonesia.

Menurutnya, Indonesia mampu bertahan pada gejolak perekonomian global yang diproyeksikan akan terjadi dalam waktu dekat. Dengan situasi neraca berjalan yang cukup kuat, risiko pelarian modal dari Indonesia pun dapat diminimalkan.

Wahyoe mengatakan ada dua pilhan bagi pemerintah untuk mengurangi defisit neraca transaksi berjalan (CAD).

Baca Juga: Misbakhun akan Jaga Tax Amnesty II di DPR, Asalkan..

Pertama, meningkatkan suku bunga acuan (policy rate) dan Expenditure Switching Policy melalui strategi yang memungkinkan depresiasi nilai tukar rupiah oleh Bank Indonesia untuk mengurangi konsumsi barang-barang impor. Kedua, meningkatkan ekspor komoditas ketika harga komoditas sedang naik.

"Kita juga harus meningkatkan ekspor ketika harga komoditas dunia seperti batu bara, maupun komoditas non tambang mulai menunjukkan tren peningkatan," tutupnya. (Gfa)

Baca Juga: Pemerintah, Jangan Khianati Wajib Pajak yang Sudah Patuh
Topik : tax amnesty, pengampunan pajak, amnesti pajak, defisit neraca transaksi berjalan, pasar keuangan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 27 Agustus 2019 | 15:35 WIB
KEPATUHAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 17 September 2019 | 20:52 WIB
PEMILIHAN ANGGOTA BPK
Selasa, 17 September 2019 | 20:05 WIB
PELAYANAN PAJAK
Selasa, 17 September 2019 | 19:20 WIB
SENGKETA PAJAK
Selasa, 17 September 2019 | 18:00 WIB
SENGKETA PAJAK
Selasa, 17 September 2019 | 14:08 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Selasa, 17 September 2019 | 12:57 WIB
PRAKARSA AWARD 2019
Selasa, 17 September 2019 | 11:00 WIB
TATA KELOLA ORGANISASI
Selasa, 17 September 2019 | 09:47 WIB
CUKAI HASIL TEMBAKAU
Selasa, 17 September 2019 | 08:41 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 16 September 2019 | 19:40 WIB
RAPBN 2020