Berita
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:40 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:30 WIB
KABUPATEN BANDUNG
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:02 WIB
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:54 WIB
INSENTIF PAJAK
Review
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 22 Juli 2020 | 11:59 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Jum'at, 31 Juli 2020 | 15:15 WIB
STATISTIK REZIM PAJAK
Komunitas
Rabu, 05 Agustus 2020 | 10:05 WIB
DDTC PODTAX
Minggu, 02 Agustus 2020 | 10:30 WIB
FAQIH RUSDIANA
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 12:01 WIB
MADONNA:
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 09:56 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase

Presiden Jokowi: Ini Bukan Hal Biasa, Ini Mengerikan

A+
A-
0
A+
A-
0

JAKARTA, DDTCNews—Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan jajarannya untuk mempercepat penyerapan belanja, karena kunci untuk menggerakkan ekonomi dalam situasi krisis seperti ini tidak lain adalah belanja, dan itu harus terlaksana pada kuartal III/2020.

Presiden menyebutkan dari waktu ke waktu prediksi ekonomi dunia kian memburuk. Awalnya prediksi pertumbuhan global tahun ini minus 2,5%, lalu minus 5%, terakhir minus 6%-6,7%. Kelesuan ekonomi itu juga dialami Indonesia yang kuartal I hanya tumbuh 2,97% dari biasanya 5%.

“Meski angka kuartal II belum keluar, tapi kelihatan sekali ada penurunan demand, suplai, produksi, terganggu dan rusak semua. Jadi demand, suplai, produksi rusak semua,” kata Presiden saat memberi arahan ratas percepatan penyerapan anggaran, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/7/2020)..

Presiden menegaskan semua negara saat ini mengalami krisis. Karena itu, Presiden meminta seluruh jajarannya memiliki sense of crisis yang sama dan bekerja lebih keras lagi. “Jangan biasa-biasa saja. Karena saya merasakan, ini mengerikan lho. Bukan hal yang biasa, ini mengerikan,” tegasnya.

Kepala Negara mendorong jajarannya tidak hanya bekerja dengan menggunakan cara-cara biasa. Presiden meminta jajarannya membuat terobosan dalam melaksanakan prosedur, misalnya dengan menerapkan smart shortcut.

“Kita harus ganti channel dari ordinary pindah channel ke extraordinary. Dari cara yang sebelumnya rumit, ganti channel ke cara cepat dan sederhana. Dari cara yang SOP (standar operasional prosedur) normal, kita ganti ke SOP yang smart shortcut,” tandasnya.

Presiden meminta kementerian mempercepat belanjanya. Misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki anggaran Rp70,7 triliun, Kementerian Sosial Rp104,4 triliun, Kementerian Pertahanan Rp117,9 triliun, Kepolisian Rp92,6 triliun, dan Kementerian Perhubungan Rp32,7 triliun.

“Regulasi sederhanakan, SOP sederhanakan, sesuai dengan keadaan krisis. Semua negara sekarang mengalami itu, kerjanya cepet-cepetan, jadi kita berkejaran dengan waktu. Jadi ganti channel dari normal ke krisis. Kalau nggak, ngeri saya, terus terang saya ngeri. Kuartal III ini kuncinya.”

Presiden menekankan memang setelah rapat kabinet beberapa waktu lalu sudah ada pergerakan yang lumayan. Namun, Presiden menegaskan hal itu belum sesuai dengan harapan. Presiden juga meminta agar dalam belanja tersebut, prioritaskan untuk membeli produk dalam negeri, bukan impor.

“Saya sekarang melihat belanja kementerian itu harian, naiknya berapa persen, itu harian. Karena memang kuncinya itu di kuartal ketiga ini. Begitu kuartal ketiga bisa mengungkit pertumbuhan ke positif, ya sudah, kuartal keempat lebih mudah, tahun depan Insyaallah lebih mudah,” katanya. (Bsi)

Topik : presiden jokowi, belanja, ratas belanja
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 17 Juli 2020 | 15:40 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 16 Juli 2020 | 14:39 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 15 Juli 2020 | 16:09 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
berita pilihan
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:40 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:35 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:30 WIB
KABUPATEN BANDUNG
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:10 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:02 WIB
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:54 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:34 WIB
KINERJA EKONOMI KUARTAL II/2020
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 05 Agustus 2020 | 16:24 WIB
PMK 89/2020