JEPANG

Populasi Kian Menua, Jepang Siapkan Insentif untuk Smart Farming

Muhamad Wildan | Senin, 01 Januari 2024 | 16:00 WIB
Populasi Kian Menua, Jepang Siapkan Insentif untuk Smart Farming

Ilustrasi. Pesawat drone menyemprotkan pestisida di lahan pertanian Desa Karangrowo, Undaan, Kudus, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023). ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/nz

TOKYO, DDTCNews - Pemerintah Jepang berencana memberikan insentif pajak untuk pelaku usaha yang mengembangkan smart farming.

Menurut pemerintah Jepang, smart farming perlu dikembangkan mengingat sektor pertanian tengah dihadapkan oleh kekurangan tenaga kerja. Adapun kurangnya suplai tenaga kerja ke sektor pertanian disebabkan oleh populasi Jepang yang kian menua.

"Pemerintah menganggap smart farming sebagai kebijakan untuk untuk memperkuat ketahanan pangan," tulis The Mainichi dalam pemberitaannya, dikutip Senin (1/1/2024).

Baca Juga:
Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara

Dalam sistem smart farming ini, para stakeholder mulai dari petani, koperasi pertanian, produsen alat pertanian, hingga industri makanan bekerja sama dalam rangka menyiapkan teknologi produksi yang berbasis pada penggunaan robot dan artificial intelligence.

Nantinya, pajak terutang yang terkait dengan pengembangan smart farming akan dikurangi lewat insentif. Rencananya, pengeluaran dalam rangka pengembangan teknologi pertanian dapat langsung dibiayakan oleh pelaku usaha.

Pemerintah Jepang berencana untuk membahas insentif pajak smart farming bersama parlemen dan menetapkannya sebagai undang-undang pada tahun ini.

Baca Juga:
Otoritas Ini Mulai Pertimbangkan Kembali Program Diskon Cukai Solar

Untuk diketahui, hingga Februari 2023 tercatat ada 1,16 juta orang Jepang yang berprofesi sebagai petani. Namun, 60% di antaranya sudah berusia di atas 70 tahun. Petani yang berusia 50 tahun atau lebih muda hanya 20% dari populasi petani.

Oleh karena itu, Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang berencana untuk mengakselerasi adopsi teknologi pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas dan stabilitas pasokan produk pertanian. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Sabtu, 27 April 2024 | 14:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

WP Kelompok Ini Dikecualikan dari Pengawasan Rutin Pelaporan SPT

Sabtu, 27 April 2024 | 14:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

WP Tak Lunasi Tunggakan Pajak, Rekening Diblokir dan Saldo Disita

Sabtu, 27 April 2024 | 13:30 WIB ONLINE SINGLE SUBMISSION

Kemendagri Beri Hak Akses Data NIK untuk Keperluan Perizinan di OSS

Sabtu, 27 April 2024 | 12:30 WIB PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Terkontraksi 4,5% pada Kuartal I/2024

Sabtu, 27 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Kemendagri Minta Pemda Tetap Antisipasi Inflasi Pasca-Lebaran

Sabtu, 27 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Penindakan Kepabeanan dan Cukai dari Tahun ke Tahun

Sabtu, 27 April 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Catat! WP Ini Tak Kena Sanksi Denda Meski Telat Lapor SPT Tahunan

Sabtu, 27 April 2024 | 10:03 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Wajib Pajak Siap-Siap Ditunjuk DJP, Ikut Uji Coba Coretax System

Sabtu, 27 April 2024 | 10:00 WIB PENDAPATAN DAERAH

Mendagri Minta Pemda Ambil Terobosan Demi Tingkatkan PAD