SEJARAH KELAM PAJAK

Poll Tax, Bagian dari Sejarah Kelam Pajak

Redaksi DDTCNews | Senin, 13 April 2020 | 15:00 WIB
Poll Tax, Bagian dari Sejarah Kelam Pajak

JAKARTA, DDTCNews - Pajak, dalam perjalanan sejarahnya, telah dikenakan terhadap banyak objek seperti gubuk, korek api, jendela, dan pembantu rumah tangga. Catatan sejarah, pajak juga menjadi bagian penyebab terjadinya berbagai kerusuhan dan pemberontakan.

Dalam episode sejarah kelam pajak ini, akan dipaparkan beberapa jenis pajak yang pernah ada dan meninggalkan jejak yang agak suram bagi perjalanan sejarah pajak. Mengutip tulisan Martin Daunton, berikut ini secara berseri disajikan beberapa jenis pajak yang merupakan bagian dari sejarah kelam pajak di Inggris.

POLL TAX Tahun 1337, atau dikenal luas sebagai pajak per kepala yang dikenakan dengan jumlah tetap terhadap masing-masing individu yang telah dewasa. Poll Tax pertama kali diterapkan secara ekstensif di Inggris pada tahun 1377 sebesar 4d per kepala.

Baca Juga:
Banyak Data Tak Valid, Pemda Ini Kesulitan Tagih Tunggakan PBB-P2

Poll Tax dirancang untuk menghasilkan penerimaan yang lebih stabil untuk kerajaan dibandingakan jpajak atas properti, tanah, dan komoditas. Poll Tax ini sangat tidak populer karena semua orang membayar dengan jumlah yang sama, tanpa melihat dari kemampuan (ability to pay) masing-masing dari individu yang dikenakan pajak.

Situasi menjadi lebih buruk dengan pembebasan yang diberikan kepada anak-anak perempuan dengan alasan bahwa anak perempuan adalah perawan. Akibatnya, John Legge, seorang pengacara (serjeant at law), secara formal mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait pengenaan jenis pajak ini dalam public examinations.

Pada 1380, Poll Tax dikenakan tiga kali lebih tinggi dari sebelumnya. Di East Anglia, di mana dilakukan upaya keras untuk melakukan pemungutan atas pajak ini yang mengakibatkan perlawanan terhadap pajak ini semakin sengit. Akibatnya, terjadi pemberontakan yang kemudian dikenal sebagai sebagai Peasants’ Revolt dimulai di Essex dan mencapai puncaknya dalam unjuk rasa Wat Tyler di London pada tahun 1381.

Baca Juga:
Dapat Hadiah dari Undian? Begini Ketentuan Pajaknya

Para pemberontak menyatakan kesetiaan mereka kepada raja, tetapi mengklaim bahwa mereka menanggung pajak dan penindasan yang tidak adil oleh pejabat kerajaan dan pejabat hukum setempat. Pemberontakan dapat dipadamkan dan Wat Tyler dieksekusi.

Namun, pemberontakan itu tidak sepenuhnya gagal. Tunggakan pajak dihapuskan dan juru bicara House of Commons, Sir Richard Waldegrave, yang sebelumnya merupakan pemungut pajak di Essex, mengecam “pejabat yang tidak jujur, serakah, dan kejam” dalam memungut pajak ini, seperti yang dilansir dalam historyextra.com dan nantikan episode sejarah kelam pajak berikutnya.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 16 April 2024 | 18:00 WIB KABUPATEN SUKOHARJO

Banyak Data Tak Valid, Pemda Ini Kesulitan Tagih Tunggakan PBB-P2

Selasa, 16 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Dapat Hadiah dari Undian? Begini Ketentuan Pajaknya

Selasa, 16 April 2024 | 17:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG REDEB

Ingin Jadi Rekanan Pemda, Perusahaan Minta Asistensi soal Daftar NPWP

Selasa, 16 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tabungan di Bawah Rp7,5 Juta Tak Kena PPh Bunga tapi Tetap Masuk SPT

BERITA PILIHAN
Selasa, 16 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Dapat Hadiah dari Undian? Begini Ketentuan Pajaknya

Selasa, 16 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tabungan di Bawah Rp7,5 Juta Tak Kena PPh Bunga tapi Tetap Masuk SPT

Selasa, 16 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tarif PPN untuk 5 Jasa Tertentu Ini Bakal Naik Tahun Depan, Asalkan...

Selasa, 16 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Perpanjangan Lapor SPT, WP Badan Harus Lunasi Dulu PPh Terutang

Selasa, 16 April 2024 | 15:00 WIB PELAPORAN PAJAK

Agar Lapor SPT Tahunan Lancar, DJP Sarankan WP Badan Siapkan Hal Ini

Selasa, 16 April 2024 | 14:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Penjualan Emas kepada Pihak-Pihak Tertentu yang Tidak Dipungut PPh 22

Selasa, 16 April 2024 | 14:25 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Antisipasi Dampak Perang Iran-Israel, APBN Tetap Jadi Bantalan

Selasa, 16 April 2024 | 14:00 WIB LAYANAN BEA DAN CUKAI

Modus Penipuan Catut Bea Cukai, Pelaku Kerap Berikan Nomor Resi Palsu

Selasa, 16 April 2024 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Bebas Utang Pajak Jadi Syarat Penunjukan Mitra Utama Kepabeanan