BERITA TERKINI
Tampilan awal salinan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 12/2022.
JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan menerbitkan pedoman umum dalam pemeriksaan penerimaan negara bukan pajak. Pedoman umum tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 12/2022.
Merujuk pada bagian pertimbangan PMK 12/2022, PMK tersebut merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 1/2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Pemeriksaan PNBP adalah kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan/atau keterangan lain dalam rangka pengawasan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban PNBP berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang PNBP," bunyi Pasal 1 angka 3 PMK 12/2022, Rabu (2/3/2022).
Secara umum, pemeriksaan PNBP dilakukan instansi pemeriksa, yaitu badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara dan pembangunan nasional yakni Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Pemeriksaan PNBP dilakukan berdasarkan permintaan menteri keuangan atau permintaan pimpinan instansi pengelola PNBP.
Pemeriksaan PNBP tidak dilakukan atas wajib bayar saja, tetapi juga atas instansi pengelola PNBP dan mitra instansi pengelola (MIP) PNBP. Adapun mitra instansi pengelola PNBP adalah badan yang membantu instansi pengelola PNBP.
Terhadap wajib bayar, pemeriksaan PNBP dilakukan khususnya atas wajib bayar yang menghitung PNBP-nya sendiri. Pemeriksaan dilakukan atas laporan keuangan dan dokumen pendukung lain yang terkait dengan objek pemeriksaan PNBP hingga bukti transaksi yang berkaitan dengan pembayaran PNBP.
Atas instansi pengelola PNBP, pemeriksaan dilakukan atas sistem pengendalian intern pengelolaan PNBP hingga bukti transaksi keuangan yang terkait dengan pembayaran PNBP.
PMK 12/2022 diundangkan pada 22 Februari 2022 dan dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkan. Pemeriksaan PNBP yang sedang berproses harus dilaksanakan dan diselesaikan berdasarkan PMK 12/2022. (rig)
