Review
Jum'at, 03 April 2020 | 20:18 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 03 April 2020 | 17:38 WIB
ANALISIS PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 18:59 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Rabu, 01 April 2020 | 18:28 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 03 April 2020 | 20:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN TRENGGALEK
Jum'at, 03 April 2020 | 19:11 WIB
TIPS MENGISI E-BILLING
Jum'at, 03 April 2020 | 18:35 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 03 April 2020 | 16:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & alat
Jum'at, 03 April 2020 | 17:01 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 14:31 WIB
PROFESI
Rabu, 01 April 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 1 APRIL-7 APRIL 2020
Rabu, 25 Maret 2020 | 07:34 WIB
KURS PAJAK 25 MARET-31 MARET 2020
Komunitas
Kamis, 02 April 2020 | 15:11 WIB
LEE JI-EUN:
Selasa, 31 Maret 2020 | 09:52 WIB
PROGRAM BEASISWA
Senin, 30 Maret 2020 | 17:29 WIB
UNIVERSITAS PANCASILA
Senin, 30 Maret 2020 | 16:19 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Reportase

Pertukaran Informasi untuk Tujuan Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Pertukaran Informasi untuk Tujuan Pajak

PRAKTIK international tax evasion menjadi tantangan serius yang dihadapi oleh para otoritas pajak di dunia. Mengatasi hal tersebut, tidaklah mengherankan bahwa dalam perkembangannya OECD mengembangkan kerjasama di bidang perpajakan terkait transparansi dan pertukaran informasi untuk tujuan pajak selama lebih dari 15 tahun.

Dengan tujuan untuk memberantas harmful tax competition, OECD menerbitkan prosedur pertukaran informasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 OECD Model. Dalam Pasal 26 ayat (1) OECD Model diatur mengenai sistem pertukaran informasi. Adanya ketentuan di atas menunjukkan terbukanya akses untuk melakukan pertukaran informasi antar negara untuk mencegah praktik international tax avoidance atau aggressive tax planning.

Sedangkan dalam Pasal 26 ayat (2), dinyatakan bahwa atas setiap informasi yang dipertukarkan akan diberlakukan: (i) sebagai suatu rahasia; dan (ii) akan diungkapkan kepada pihak-pihak atau instansi-instansi yang berwenang termasuk pengadilan yang terlibat dalam penafsiran, penagihan, penegakan hukum atau penuntutan yang berkenaan dengan pajak-pajak. Atau, untuk penentuan keputusan banding yang berhubungan dengan pajak- pajak tersebut dan pihak-pihak yang berhubungan dengan informasi tersebut.

Adapun Pasal 26 ayat (3) OECD Model merupakan pasal yang membatasi pemberlakuan dari Pasal 26 ayat (1) dan (2). Dalam hal ini, negara mitra P3B tidak wajib melakukan pertukaran informasi dalam hal:

  1. Pertukaran informasi yang dilakukan menyimpang dari perundang-undangan dan praktik administrasi dari negara mitra P3B;
  2. Informasi yang dipertukaran tidak mungkin diperoleh berdasarkan perundang-undangan atau dalam praktik administratif yang lazim di negara tersebut, serta
  3. Informasi yang diungkapkan merupakan rahasia di bidang perdagangan, usaha, industri, perniagaan atau keahlian atau informasi yang mengungkapkan proses perdagangan atau informasi lainnya yang pengungkapannya akan bertentangan dengan kebijakan umum.

Namun, penolakan pemberian informasi dengan sebab-sebab yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (3) tersebut tidak diperkenankan dengan alasan negara yang dimintakan informasinya tidak memiliki kepentingan domestik apapun atas proses pemberian data. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (4).

Sedangkan dalam Pasal 26 ayat (5) menyebutkan bahwa ketentuan dalam Pasal 26 ayat (3) tidak dapat pula digunakan oleh negara mitra P3B untuk menolak memberikan informasi dikarenakan informasi tersebut dipegang oleh bank atau lembaga keuangan lainnya. Dengan kata lain, Pasal 26 ayat (4) dan (5) merupakan ketentuan pengecualian dari Pasal 26 ayat (3).

Pada dasarnya, pertukaran informasi yang terdapat dalam OECD Model terdiri dari tiga jenis, yaitu:

  1. Pertukaran informasi berdasarkan permintaan di mana permintaan ini harus diajukan secara case-by-case basis;
  2. Pertukaran informasi secara spontan di mana pertukaran informasi ini didapatkan dari hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh negara pengirim informasi; dan
  3. Pertukaran informasi secara otomatis di mana Informasi yang dipertukarkan secara otomatis biasanya dikumpulkan di negara sumber penghasilan secara rutin. Umumnya, melalui pelaporan pembayaran yang dilakukan oleh lembaga keuangan.

Terdapat beberapa model perjanjian pertukaran informasi untuk tujuan pajak yang diimplementasikan negara-negara di dunia, yaitu:

  1. Tax Information Exchange Agreement (TIEA) atau TIEA Model yang dipublikasikan oleh OECD pada April 2002;
  2. Rubik Agreement yang dibuat oleh Swiss dengan sejumlah negara terkait aset-aset yang terdapat di rekening Swiss;
  3. Foreign Account Tax Compliance Act (atau dikenal dengan sebutkan FATCA) yang diterbitkan oleh Amerika Serikat untuk mendeteksi serta mencegah praktik penghindaran pajak secara ilegal yang dilakukan oleh warga negara Amerika (US persons); dan
  4. Common Reporting Standard (CRS) yang dirilis oleh OECD sebagai instrumen pertukaran informasi keuangan secara otomatis dan dilakukan berdasarkan perjanjian yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang. Atau yang disebut dengan Competent Authority Agreement (CAA).
Topik : Pajak internasional, P3B, tax treaty, Darussalam
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
0/1000
artikel terkait
Senin, 16 September 2019 | 12:15 WIB
ANALISIS PAJAK
Kamis, 03 Agustus 2017 | 16:50 WIB
NIGERIA
Minggu, 19 Juni 2016 | 05:10 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 03 Agustus 2016 | 13:23 WIB
DISKUSI TAX AMNESTY
berita pilihan
Jum'at, 03 April 2020 | 20:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN TRENGGALEK
Jum'at, 03 April 2020 | 20:18 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 03 April 2020 | 19:34 WIB
SE-03/2020
Jum'at, 03 April 2020 | 19:11 WIB
TIPS MENGISI E-BILLING
Jum'at, 03 April 2020 | 19:01 WIB
SE-03/2020
Jum'at, 03 April 2020 | 18:35 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 03 April 2020 | 17:58 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Jum'at, 03 April 2020 | 17:38 WIB
ANALISIS PAJAK
Jum'at, 03 April 2020 | 17:01 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 03 April 2020 | 16:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK