Review
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Fokus
Literasi
Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 13:37 WIB
TIPS PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 12:09 WIB
ALI SADIKIN:
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Komunitas
Rabu, 12 Agustus 2020 | 10:42 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Reportase

Penerimaan Terkontraksi, Sektor Pertambangan Tidak Bisa Diandalkan

A+
A-
1
A+
A-
1
Penerimaan Terkontraksi, Sektor Pertambangan Tidak Bisa Diandalkan

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Tren pelemahan harga komoditas berpengaruh pada loyonya kinerja penerimaan pajak di sektor pertambangan. Hal tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Kamis (26/9/2019).

Realisasi penerimaan pajak sektor pertambangan hingga akhir Agustus 2019 senilai Rp40,2 triliun. Realisasi ini sekaligus mencatatkan pertumbuhan negatif 16,3% (year on year/yoy). Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, pertumbuhan penerimaan pajak sektor ini sebesar 71,6%.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengaku tidak bisa mengandalkan penerimaan pajak dari sektor pertambangan. Sentimen harga membuat kinerja nilai ekspor lesu. Hal tersebut pada gilirannya berdampak pada berkurangnya laba perusahaan pertambangan.

Baca Juga: Setoran Pajak dari Pariwisata Rebound, Ekonomi Dianggap Mulai Pulih

“Ekspor pertambangan melemah karena harganya tertekan sentimen global. Jadi, penerimaan pajak dari mereka tertekan. Situasi seperti itu tidak bisa menggenjot sektor pertambangan,” jelasnya.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti pengenaan cukai hasil tembakau (CHT). Otoritas fiskal menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No.134/PMK.04/2019 tentang Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat. Ini merupakan perubahan kedua dari PMK No.94/PMK.04/2016.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Pacu Penerimaan Pajak, 500 Tapping Box Bakal Dipasang Tahun Ini
  • Andalkan Pengawasan

Meskipun tidak dapat lagi mengandalkan sektor pertambangan pada tahun ini, DJP masih melihat ada peluang dari beberapa sektor lain yang bisa tumbuh. DJP, sambungnya, juga akan menjalankan extra effort berupa pengawasan.. Pemeriksaan hingga penagihan akan dilakukan.

“Lewat langkah pengawasan yang baik, memanfaatkan data-data yang kita punya,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama.

  • Tembakau Iris

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.134/PMK.04/2019, pengenaan cukai mulai berlaku untuk barang kena cukai (BKC) yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat. BKC selesai dibuat yaitu saat proses pembuatan barang dimaksud selesai dengan tujuan untuk dipakai.

Baca Juga: DJP: KLU Penerima Diskon 50% Angsuran PPh Pasal 25 Tidak Berubah

Salah satu BKC yang dimaksud adalah hasil tembakau untuk jenis tembakau iris, yaitu pada saat proses pengolahan daun tembakau telah selesai dirajang, dan telah dikemas untuk penjualan eceran. Ini tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

  • Realisasi PNBP

Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga akhir Agustus 2019 tercatat senilai Rp268,2 triliun atau turun 11,6% (yoy). Realisasi tersebut masih jauh di bawah periode yang sama pada tahun lalu sebesar 24,3%.

“PNBP tahun ini tertekan pelemahan harga komoditas global dan lesunya pertumbuhan ekonomi dunia,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Baca Juga: Imbas Corona, Pemkot Bekasi Pangkas Target PAD Hingga Rp1 Triliun
  • Tanpa Persetujuan DPR

Pemerintah menghapus klausul persetujuan DPR terkait mekanisme perubahan anggaran, termasuk subsidi energi. Hal ini termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan No.132/PMK.02/2019 tentang Perubahan Atas PMK No. 206/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019.

Pemerintah beralasan perubahan mekanisme ini dilakukan untuk mendorong efisiensi dan efektivitas pelaksanaan subsidi. Selain itu, implementasi kebijakan tersebut dilakukan untuk merespons volatilitas parameter subsidi yang bisa berubah sewaktu-waktu. (kaw)

Baca Juga: PMK Terbit Pekan Ini, Diskon 50% PPh Pasal 25 Bisa Langsung Dipakai
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, penerimaan pajak, pertambangan, shortfall
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 29 Juli 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 28 Juli 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 27 Juli 2020 | 12:07 WIB
KABUPATEN MALANG
Senin, 27 Juli 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Rabu, 12 Agustus 2020 | 22:40 WIB
PELAYANAN PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 12 Agustus 2020 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 17:10 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:51 WIB
RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:34 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:18 WIB
BANTUAN SOSIAL
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:11 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH