TAX AMNESTY

Pemerintah Optimis Meski Repatriasi Rendah

Redaksi DDTCNews | Selasa, 08 November 2016 | 16:40 WIB
Pemerintah Optimis Meski Repatriasi Rendah

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah tetap optimis dengan program pengampunan pajak (tax amnesty) meskipun harta wajib pajak yang dipulangkan masih sedikit pada periode II.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yakin dana repatriasi akan bertambah hingga akhir tahun 2016, sebab instrumen investasi yang disediakan pemerintah cukup beragam.

“Kita tunggu saja, mereka pasti akan deklarasi, karena deklarasinya akan direpatriasi. Hasilnya bisa mendapatkan rate dalam negeri, ini yang harus dipenuhi,” ujarnya di Jakarta, Selasa (8/11).

Baca Juga:
Menkeu: Target Pajak Masih Bisa Dicapai Meski Harga Komoditas Turun

Repatriasi dengan tarif lebih rendah hanya bisa dilakukan hingga bulan Desember 2016 seperti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Maka masih ada waktu sekitar dua bulan bagi partisipan tax amnesty untuk ikut periode II.

Meskipun pemerintah telah melakukan sejumlah langkah untuk meningkatkan penerimaan dari program tax amnesty, statistik dana repatriasi lebih rendah jika dibandingkan dengan deklarasi.

Padahal, pemerintah menargetkan dana repatriasi yang bisa masuk ke Indonesia melalui program pengampunan pajak yakni sebesar Rp1.000 triliun. Namun, realisasinya per hari Selasa (8/11) dana repatriasi baru mencapai sekitar Rp143 triliun.

Mengenai jumlah dana yang repatriasi tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengakui dana repatriasi masih disimpan di bank gateway dan belum dialirkan ke sejumlah instrumen investasi yang telah dipersiapkan oleh pemerintah. (Gfa)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 20 Maret 2024 | 11:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Menkeu: Target Pajak Masih Bisa Dicapai Meski Harga Komoditas Turun

Jumat, 29 Desember 2023 | 16:00 WIB PEMILU 2024

Bicara Kepastian Hukum, Ganjar Cerita Soal Peserta Tax Amnesty

Jumat, 06 Oktober 2023 | 11:43 WIB PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Raup Triliunan dari Penerbitan SBN Khusus PPS, Kemenkeu Beberkan Ini

Senin, 18 September 2023 | 12:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Tak Semua WP Harus Lapor SPT Masa PPh Final PPS, Berikut Kriterianya

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Jumat, 19 April 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Meski Tidak Lebih Bayar, WP Tetap Bisa Diperiksa Jika Status SPT Rugi

Jumat, 19 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Jumat, 19 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Diabaikan, Link Aktivasi Daftar NPWP Online Cuma Aktif 24 Jam

Jumat, 19 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kring Pajak Jelaskan Syarat Piutang Tak Tertagih yang Dapat Dibiayakan

Jumat, 19 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Persilakan WP Biayakan Natura Asal Penuhi 3M