AMERIKA SERIKAT

Pemeriksaan Pajak Trump, Jaksa Boleh Akses Dokumen Trump Organization

Muhamad Wildan | Senin, 01 Februari 2021 | 18:01 WIB
Pemeriksaan Pajak Trump, Jaksa Boleh Akses Dokumen Trump Organization

Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Foto: Kevin Lamarque, Reuters/france24.com)

NEW YORK, DDTCNews - Pengadilan Tinggi New York memerintahkan firma hukum yang menjadi konsultan hukum mantan Presiden AS Donald Trump untuk menyerahkan dokumen terkait dengan Trump Organization kepada Kejaksaan Tinggi New York.

Hakim Pengadilan Tinggi New York, Arthur Engoron, mengatakan mahkamah telah mengevaluasi dokumen perpajakan Trump yang dikelola Morgan Lewis & Bockius. Dari hasil evaluasi tersebut, sebagian dokumen Trump Organization harus diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi New York.

"Pengadilan menemukan banyak dokumen yang ditandai sebagai privileged oleh Morgan Lewis & Bockius, faktanya adalah dokumen yang terkait dengan keputusan bisnis, bukan dokumen permintaan atau pemberian nasihat hukum," tulis thehill.com dalam pemberitaannya, Senin (1/2/2021).

Baca Juga:
AS Berkomitmen Dukung Pembangunan Infrastruktur Berkualitas di IKN

Untuk diketahui, dokumen yang disimpan oleh Morgan Lewis & Bockius diperlukan mengingat saat ini Kejaksaan Tinggi New York sedang melakukan investigasi atas laporan perpajakan dari Trump Organization.

Dokumen Trump Organization yang disimpan oleh Morgan Lewis & Bockius memiliki peran penting untuk menentukan apakah Trump Organization benar-benar memalsukan nilai aset entitas guna mendapatkan keringanan pajak sekaligus memperoleh kredit.

Berdasarkan temuan sementara Kejaksaan Tinggi New York, terdapat indikasi Trump Organization memalsukan nilai salah satu aset milik korporasi tersebut, yakni Seven Springs Estate yang terletak di Westchester County, New York.

Baca Juga:
Ditentang AS, Negara Ini Kukuh Implementasikan Pajak Digital

Terdapat indikasi Trump Organization secara sengaja menggelembungkan nilai Seven Springs Estate guna mendapatkan pengurangan pajak sebesar US$21,1 miliar pada 2015.

Meski demikian, perlu dicatat Kejaksaan Tinggi New York masih belum menuduhkan adanya pelanggaran oleh Trump Organization dan penyeleidikan hingga saat ini masih terus berlangsung. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 03 Mei 2024 | 12:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Rasio Audit WP Berkulit Hitam 4 Kali Lebih Besar, IRS Lakukan Ini

Kamis, 18 April 2024 | 13:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Bentuk UN Tax Convention, G-7 Ungkap Pentingnya Konsensus dalam Pajak

Rabu, 17 April 2024 | 18:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Lapor SPT Tahunan, Biden Bayar Pajak Rp 2,37 Miliar pada 2023

BERITA PILIHAN
Rabu, 08 Mei 2024 | 14:00 WIB KABUPATEN SUMEDANG

Pemkab Sumedang Atur Ulang Aturan Pajak Daerah, Cek Tarif Terbarunya

Rabu, 08 Mei 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Memahami Lagi Tujuan Pemeriksaan Pajak beserta Tahapannya

Rabu, 08 Mei 2024 | 12:10 WIB PERMENKOP UKM 8/2023

Koperasi Simpan Pinjam Wajib Lapor Transaksi Tunai Melebihi Rp500 Juta

Rabu, 08 Mei 2024 | 12:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Percepat Pertumbuhan Daerah, Kemenkeu Warning Pemda Optimalkan PAD

Rabu, 08 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS KEPABEANAN

Pengenaan Bea Masuk dan Pajak atas Impor Barang Kiriman

Rabu, 08 Mei 2024 | 10:07 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

BP2MI Minta Batas Impor Barang Kiriman PMI Naik Jadi 2.800 Dolar AS