UNI EROPA

Pembahasan Konsensus Global Pajak Ekonomi Digital Alot

Redaksi DDTCNews | Rabu, 03 Juni 2020 | 14:30 WIB
Pembahasan Konsensus Global Pajak Ekonomi Digital Alot

Warga mengakses layanan film daring melalui gawai di Jakarta, Sabtu (16/5/2020). Pembahasan mengenai  konsensus global pemajakan ekonomi digital diyakini berlangsung alot menjelang tenggat waktu penyelesaian pada akhir tahun ini. (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/hp)

BRUSSELS, DDTCNews - Komisi Uni Eropa masih berkomitmen menuntaskan konsensus global untuk pemajakan ekonomi digital, meskipun pembahasan berlangsung alot menjelang tenggat waktu penyelesaian pada akhir tahun ini.

Komisioner Uni Eropa bidang Pajak Paolo Gentiloni mengatakan beberapa negara masih menentang usulan penerapan pajak minimum untuk perusahaan digital lintas yurisdiksi. China misalnya, masih menunjukan intensi untuk menolak usulan tersebut.

"Tampaknya ada beberapa negara yang menolak penerapan pajak minimum untuk operasional perusahaan secara global, bahkan China menunjukan kekhawatiran terkait rencana tersebut," katanya seperti dikutip Rabu (3/6/2020).

Baca Juga:
OECD Rilis Roadmap Aksesi, Ada 8 Prinsip Pajak yang Perlu Diadopsi RI

Gentiloni berharap ada kemajuan dalam pembahasan kerangka kerja konsensus global untuk ekonomi digital. Menurutnya momentum itu bisa dicapai dengan pertemuan puncak Inclusive Framework (IF) on BEPS yang dijadwalkan Oktober 2020.

Dia menyatakan IF masih bekerja untuk menyelesaikan konsensus pada akhir 2020. Karena itu, Uni Eropa tetap mendukung tercapainya kesepakatan internasional mengenai pembagian hak pemajakan digital untuk entitas bisnis lintas yurisdiksi.

Hal ini ,sambung Gentiloni, ditunjukan dengan menahan rencana penerapan pajak digital di kawasan Uni Eropa setidaknya hingga tahun depan.

Baca Juga:
Ingin Jadi Anggota OECD, Jokowi Bentuk Timnas

"Akan menjadi kontraproduktif jika kami menerapkan proposal Uni Eropa tanpa memberikan waktu bagi IF untuk memenuhi tenggat waktu penyelesaian konsensus global," terangnya seperti dilansir Tax Note International.

Gentiloni menambahkan penerimaan dari pelaku ekonomi digital merupakan kunci tersedia sumber dana bagi Uni Eropa di masa depan. Sumber penerimaan tersebut, lanjutnya, harus digali menggunakan instrumen yang disepakati bersama.

Seperti diketahui, proposal kebijakan pemulihan ekonomi Uni Eropa mencantumkan potensi penerimaan pajak dari ekonomi digital hingga menncapai €10 miliar per tahun.

Baca Juga:
Pilar 1 Tak Kunjung Dilaksanakan, Kanada Bersiap Kenakan Pajak Digital

Untuk mengamankan potensi penerimaan tersebut, Uni Eropa siap untuk melakukan aksi unilateral pajak digital jika OECD gagal mencapai konsensus tahun ini.

Pajak digital Uni Eropa akan menyasar perusahaan dengan omset tahunan lebih dari €750 juta. Proposal pajak digital ini disebut siap diimplementasikan tahun depan jika konsensus global gagal tercapai pada akhir tahun fiskal 2020. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 25 April 2024 | 13:00 WIB KEANGGOTAAN OECD

OECD Rilis Roadmap Aksesi, Ada 8 Prinsip Pajak yang Perlu Diadopsi RI

Rabu, 24 April 2024 | 09:30 WIB KEANGGOTAAN OECD

Ingin Jadi Anggota OECD, Jokowi Bentuk Timnas

Jumat, 19 April 2024 | 07:30 WIB LITERATUR PAJAK

Sambut Hari Kartini, DDTC Hadirkan Diskon untuk Perempuan Indonesia

BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 15:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pakai e-Bupot 21/26 Tidak Butuh Installer Lagi Seperti e-SPT

Kamis, 25 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

RI Pasang Target Lebih Ambisius dalam Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca

Kamis, 25 April 2024 | 15:00 WIB KOTA TANGERANG SELATAN

BPHTB Kini Terutang Saat PPJB, Jadi Peluang Peningkatan Penerimaan

Kamis, 25 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Bagikan Tip Terhindar Sanksi Saat Belanja Online dari Luar Negeri

Kamis, 25 April 2024 | 14:17 WIB KABUPATEN JOMBANG

Objek PBB-P2 Didata Ulang, Pemkab Hitung Pajak Terutang yang Akurat

Kamis, 25 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kanwil DJP Jakarta Selatan II Resmikan Tax Center STIH IBLAM

Kamis, 25 April 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PTKP Karyawati Kawin Bisa Ditambah jika Suami Tak Punya Penghasilan

Kamis, 25 April 2024 | 13:00 WIB KEANGGOTAAN OECD

OECD Rilis Roadmap Aksesi, Ada 8 Prinsip Pajak yang Perlu Diadopsi RI