Fokus
Literasi
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Pariwisata Masih Loyo, Pengusaha Ingin Insentif Pajak Lanjut ke 2022

A+
A-
0
A+
A-
0
Pariwisata Masih Loyo, Pengusaha Ingin Insentif Pajak Lanjut ke 2022

Wisatawan berjalan melewati pemindai panas di dermaga, setelah Langkawi kembali membuka daerahnya untuk wisatawan lokal, ditengah pandemi virus corona (COVID-19), di Malaysia, Kamis (16/9/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Lim Huey Teng/RWA/djo

PETALING JAYA, DDTCNews - Pengusaha sektor pariwisata Malaysia meminta pemerintah melanjutkan pemberian insentif pajak hingga tahun depan.

CEO Asosiasi Hotel Malaysia (Malaysian Association of Hotels/MAH) Yap Lip Seng mengatakan sektor pariwisata masih membutuhkan stimulus fiskal agar dapat sepenuhnya pulih dari tekanan pandemi Covid-19. Dia berharap alokasi insentif pajak masuk dalam APBN 2022, yang akan diajukan pada 29 Oktober 2021.

"Setelah mengalami kerugian akibat pandemi, industri pariwisata khususnya hotel tidak akan pulih sepenuhnya hingga pariwisata internasional kembali beroperasi," katanya, Rabu (13/10/2021).

Baca Juga: Redam Inflasi, Program Keringanan Pajak Berlaku Mulai 1 Februari

Yap mengatakan salah satu insentif pajak yang efektif mendorong kunjungan wisatawan yakni skema klaim biaya akomodasi di hotel sebagai pengurang pajak penghasilan (PPh). Saat ini, wajib pajak orang pribadi dapat memperoleh keringanan PPh sebesar RM1.000 atau sekitar Rp3,5 juta untuk setiap pengeluaran biaya pariwisata domestik.

Jika sebelumnya klaim keringanan pajak hanya berlaku atas biaya pemesanan hotel-hotel tertentu, kini diperluas termasuk biaya paket perjalanan yang dibeli dari agen perjalanan yang terdaftar di bawah Kementerian Pariwisata, Seni, dan Budaya.

Menurut Yap, pemerintah perlu mendorong lebih banyak kunjungan wisatawan domestik dengan meningkatkan keringanan PPh menjadi RM5.000 atau sekitar Rp17 juta per tahun. Di sisi lain, dia berharap pemerintah memberikan insentif pajak kepada pengusaha pariwisata termasuk hotel.

Baca Juga: Soal Insentif PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah, Ini Kata DJP

Saat ini, pemerintah memberikan penundaan pembayaran angsuran pajak penghasilan (PPh) badan yang seharusnya dibayarkan secara bulanan. Selain itu, pemerintah memberikan membebaskan pajak pada pelaku usaha jasa pariwisata dan operator hotel hingga akhir tahun.

Tidak hanya soal pajak, Yap meminta pemerintah memberikan dukungan lain agar sektor pariwisata pulih kembali seperti pelonggaran kebijakan dan peraturan untuk operator dan wisatawan. Kelonggaran itu termasuk biaya perizinan usaha, hiburan, minuman keras, dan royalti musik.

Kemudian, Yap juga menyebut pemerintah harus perlu mempermudah persyaratan imigrasi untuk pasar utama seperti China dan India. Menurutnya, kunjungan wisatawan China ke Malaysia telah melambat bahkan sebelum pandemi, walaupun negara itu memiliki 160 juta turis di seluruh dunia.

Baca Juga: Produk Deposito Kurang Laku, Asosiasi Bank Minta Relaksasi Pajak

"Dengan teknologi, visa-on-arrival untuk pasar-pasar ini dapat dengan mudah diterapkan dan dikendalikan [untuk mendorong mereka berkunjung]," ujarnya dilansir freemalaysiatoday.com. (sap)

Topik : pajak internasional, pariwisata, PPh, PPN, Malaysia

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

Minggu, 16 Januari 2022 | 12:00 WIB
TURKI

Tak Hanya Indonesia, Turki Juga Adakan PPS pada Tahun Ini

Minggu, 16 Januari 2022 | 08:30 WIB
INSENTIF FISKAL

Ini Sebab Pengusaha Minta Insentif PPN Rumah Berlaku Hingga Akhir 2022

Sabtu, 15 Januari 2022 | 14:00 WIB
NIGERIA

Lawan Diabetes, Cukai Minuman Berpemanis Jadi Jurus Pemerintah

berita pilihan

Selasa, 18 Januari 2022 | 19:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengumuman! Tahun Ini Tak Ada Rekrutmen CPNS, Kecuali untuk Kedinasan

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:30 WIB
POLANDIA

Redam Inflasi, Program Keringanan Pajak Berlaku Mulai 1 Februari

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:24 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Tanpa Harus ke Kantor Pajak, Ini Solusi Lupa EFIN dari DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:07 WIB
INSENTIF PAJAK

Soal Insentif PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah, Ini Kata DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:49 WIB
KP2KP BANAWA

Petugas Pajak Datangi Kantor Kecamatan, Ingatkan ASN Lapor SPT

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Masuk 2022, Jutaan SPT Tahun Pajak 2020 Masih Belum Diproses

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:00 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

WP Jangan Lupa! Dividen Bebas Pajak Perlu Dilaporkan di SPT Tahunan

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:33 WIB
PENANGANAN COVID-19

Omicron Naik, Jokowi Minta Warga 'Rem' Bepergian & Bekerja dari Rumah

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:30 WIB
THAILAND

Mantan Kepala SEC Beberkan Kelemahan Kebijakan Pajak Cryptocurreny