Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Pajak Royalti Tambang Diprotes

0
0

LUSAKA, DDTCNews — Kebijakan pajak royalti pertambangan berdasarkan rentang harga baru yang sebelumnya menuai protes, lantaran Pemerintah dianggap terlalu mementingkan upaya peningkatan penerimaan  dibandingkan mendiskusikannya dengan stakeholder, kini mulai mendapatkan dukungan.

Ketua Asosiasi Pertambangan Zambia, Nathan Chisimba buka suara soal pernyataan organisasi sosial masyarakat sipil setempat yang menentang dan mengganggap kebijakan tersebut tidak akan mampu meningkatkan penerimaan di tengah lonjakan harga komoditas saat ini.

“Tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan penerimaan pajak pertambangan dengan investasi pertambangan, karena investasi pertambangan adalah sumber utama penghasil penerimaan pajak,” tutur Chisimba, (20/5).

Baca Juga: Pajak Royalti Tambang Naik, Nasib Puluhan Ribu Pekerja Terancam

Chisimba menambahkan pajak royalti mineral dikenakan atas produksi, bukan ditujukan meningkatkan penerimaan negara di saat harga komoditas melonjak, dimana saat itu negara akan diuntungkan karena mengenakan tarif pajak sebesar 30% atas laba perusahaan.

“Harus seimbang antara satu dengan yang lain, kelanjutan industri berkembang di masa depan tetap harus dipikirkan,” tambah Chisimba. Sejumlah pihak berusaha menegosiasikan struktur rentang harga yang dijadikan dasar penentuan tarif pajak, dengan maksud mengurangi beban pajak di tengah kelesuan ekonomi.

Zambia membagi pajak royalti tambang menjadi beberapa kategori, tarif yang diberlakukan berkisar 4% sampai dengan 6% tergantung harga hasil tambang.Tarif pajak royalti sebesar 4% jika harga hasil tambang kurang dari US$4.500 per metric ton, 5% di antara US$4.500 dan US$6.000, dan 6% jika lebih dari US$6.000.

Baca Juga: Rencana Penggantian PPN dengan Pajak Penjualan Menuai Kritik

Pemerintah Zambia, seperti dilansir tax-news.com, menyatakan kebijakan ini diperlukan untuk terus mendorong kegiatan perusahaan pertambangan yang sudah ada, dan mencegah berhentinya aktivitas perusahaan, termasuk penghentian kerja. (Bsi)

“Tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan penerimaan pajak pertambangan dengan investasi pertambangan, karena investasi pertambangan adalah sumber utama penghasil penerimaan pajak,” tutur Chisimba, (20/5).

Baca Juga: Pajak Royalti Tambang Naik, Nasib Puluhan Ribu Pekerja Terancam

Chisimba menambahkan pajak royalti mineral dikenakan atas produksi, bukan ditujukan meningkatkan penerimaan negara di saat harga komoditas melonjak, dimana saat itu negara akan diuntungkan karena mengenakan tarif pajak sebesar 30% atas laba perusahaan.

“Harus seimbang antara satu dengan yang lain, kelanjutan industri berkembang di masa depan tetap harus dipikirkan,” tambah Chisimba. Sejumlah pihak berusaha menegosiasikan struktur rentang harga yang dijadikan dasar penentuan tarif pajak, dengan maksud mengurangi beban pajak di tengah kelesuan ekonomi.

Zambia membagi pajak royalti tambang menjadi beberapa kategori, tarif yang diberlakukan berkisar 4% sampai dengan 6% tergantung harga hasil tambang.Tarif pajak royalti sebesar 4% jika harga hasil tambang kurang dari US$4.500 per metric ton, 5% di antara US$4.500 dan US$6.000, dan 6% jika lebih dari US$6.000.

Baca Juga: Rencana Penggantian PPN dengan Pajak Penjualan Menuai Kritik

Pemerintah Zambia, seperti dilansir tax-news.com, menyatakan kebijakan ini diperlukan untuk terus mendorong kegiatan perusahaan pertambangan yang sudah ada, dan mencegah berhentinya aktivitas perusahaan, termasuk penghentian kerja. (Bsi)

Topik : zambia, pajak royalti tambang
artikel terkait
Kamis, 14 Juli 2016 | 11:33 WIB
INGGRIS
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:26 WIB
INGGRIS
Rabu, 22 Juni 2016 | 10:18 WIB
SPANYOL
Kamis, 23 Juni 2016 | 10:06 WIB
INGGRIS
berita pilihan
Sabtu, 10 September 2016 | 14:01 WIB
IRLANDIA
Rabu, 27 Desember 2017 | 11:18 WIB
INGGRIS
Sabtu, 08 Oktober 2016 | 14:30 WIB
AZERBAIJAN
Minggu, 18 September 2016 | 19:02 WIB
INDIA
Rabu, 06 Desember 2017 | 11:30 WIB
GHANA
Senin, 04 Juni 2018 | 16:38 WIB
YORDANIA
Kamis, 05 Juli 2018 | 10:45 WIB
NIKARAGUA
Kamis, 15 November 2018 | 14:19 WIB
BULGARIA
Rabu, 01 Maret 2017 | 12:15 WIB
MALAYSIA
Kamis, 02 Agustus 2018 | 14:06 WIB
JEPANG