Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Otoritas Minta Bursa Cryptocurrency Serahkan Data Wajib Pajak

A+
A-
6
A+
A-
6
Otoritas Minta Bursa Cryptocurrency Serahkan Data Wajib Pajak

Ilustrasi. 

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Otoritas pajak Amerika Serikat (Internal Revenue Service/IRS), meminta salah satu penyelenggara bursa cryptocurrency, Circle, untuk menyerahkan data mengenai wajib pajak yang melakukan transaksi pada platformnya.

Langkah IRS ini merupakan tindak lanjut atas keputusan District Court for the District of Massachusetts yang memperbolehkan IRS mengakses data tersebut dari Circle selaku penyelenggara bursa.

"Mereka yang melakukan transaksi cryptocurrency harus memenuhi kewajiban pajaknya seperti wajib pajak lain. Department of Justice akan bekerja sama dengan IRS untuk memastikan wajib pajak yang melakukan transaksi cryptocurrency membayar pajak sesuai porsinya," ujar Penjabat Asisten Jaksa Agung David Hubbert, dikutip pada Selasa (6/4/2021).

Baca Juga: Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Secara khusus, IRS meminta Circle untuk menyerahkan data mengenai wajib pajak yang melakukan transaksi jual-beli cryptocurrency senilai US$20.000 atau lebih. Data transaksi yang diserahkan untuk periode 2016 hingga 2020.

Komisioner IRS Chuck Rettig mengatakan langkah ini adalah bagian dari upaya otoritas pajak dalam menjaga kepatuhan wajib pajak. "Ini memungkinkan IRS untuk memeriksa wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya dengan benar. Kami akan menegakkan hukum atas ketidakpatuhan dan fraud," ujar Rettig pada keterangan resminya.

Setelah meminta data dan informasi wajib pajak dari Circle, IRS juga berencana untuk menagih data yang dimiliki oleh salah satu penyelenggara bursa cryptocurrency besar di AS, Kraken. Secara khusus, IRS meminta Kraken menyerahkan data dan informasi yang penting untuk perpajakan mulai dari identitas wajib pajak hingga informasi transaksi cryptocurrency.

Baca Juga: ‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Tak hanya itu, IRS kali ini juga meminta Kraken melaporkan data mengenai pelaksanaan know your customer (KYC) hingga data mengenai korespondensi antara Kraken dan pengguna hingga pihak ketiga yang memiliki akun.

IRS berargumen cakupan data dan informasi yang luas diperlukan untuk mengetahui apakah wajib pajak memiliki 2 akun atau lebih dalam melakukan transaksi cryptocurrency melalui bursa.

Adapun permintaan data kepada Kraken masih berproses pada District Court for the Northern District of California. Bila diperbolehkan, Kraken harus menyerahkan data dan informasi yang diminta kepada IRS. (kaw)

Baca Juga: Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital

Topik : Amerika Serikat, AS, cryptocurrency

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 17:00 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Indonesia Siap Sambut Konsensus Pajak Global, DJP Siapkan Ini

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Hingga 2020, Indonesia Miliki 71 P3B dengan Yurisdiksi Mitra

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 16:00 WIB
DKI JAKARTA

Hindari Denda 2% Per Bulan! Jatuh Tempo PBB DKI Tinggal Sepekan Lagi

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 15:00 WIB
KABUPATEN BOJONEGORO

Pemda Mulai Kebut Digitalisasi Pajak Daerah, Implementasi Dimulai 2022

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital

Minggu, 24 Oktober 2021 | 07:00 WIB
FILIPINA

Cegah Kejahatan Pajak, Bank Diimbau Cermati Transaksi Mencurigakan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 06:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Publikasi Penegakan Hukum Pajak Terus Digencarkan, Ini Penjelasan DJP

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Penetapan Upah Minimum 2022, Kemnaker Minta Semua Pihak Tahan Diri