Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Optimalkan Pendapatan Daerah, Pemprov Gandeng KPK

0
0

Ilustrasi gedung KPK.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak. Sinergi ini bertujuan untuk mengawasi wajib pajak lebih ketat agar bisa semakin patuh pada aturan pajak yang berlaku.

Gubernur Sumsel Herman Deru menjelaskan peran KPK akan mengawal petugas pemungut pajak. Jika sebelumnya warga enggan membayar pajak, melalui sinergi ini diharapkan warga mau membayar pajak karena ada petugas KPK.

“Melalui penandatanganan kesepakatan bersama ini, kami harap akan ada payung hukum atas kerja sama dalam meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak. Ke depannya, kami akan menaikkan pendapatan pajak dan retribusi, tapi tidak sampai membebani rakyat,” paparnya seperti dikutip pada Jumat (24/5/2019).

Baca Juga: Tutup Kebocoran, Pemprov Integrasikan Data Pajak Pusat & Daerah

Herman berharap ada kenaikan kepatuhan pajak dari masyarakat setelah adanya sinergi dengan KPK dan tidak ada kebocoran pendapatan pajak. Dia optimistis akan ada dampak positif berupa peningkatan pendapatan pajak dan retribusi.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menegaskan saat ini institusinya sudah membentuk 9 koordinator wilayah (Korwil) di seluruh wilayah Indonesia. Korwil itu akan menjalankan tugasnya dalam hal pencegahan, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi terintegrasi bidang pendapatan daerah.

“Ke depan, bagaimana kita membangun persepsi wajib pajak menjalankan kewajibannya. Pengelola pajak juga perlu menjaga kepercayaan masyarakat,” tegas Saut.

Baca Juga: Bekasi Optimistis Realisasikan Target PAD Rp2,4 Triliun

Selain itu, Saut juga mengimbau pentingnya pendidikan anti korupsi di kalangan anak-anak. Hal ini mengingat anak zaman sekarang mengukur seseorang dari barang yang dimiliki. Karena itulah, pendidikan untuk mengukur seseorang dengan integritas sangat diperlukan.

“Ketika harta atau barang yang jadi ukuran, bahaya dengan anak kita. Namun, ukurlah seseorang itu dengan integritasnya seperti jujur, adil dan seterusnya. Itu merupakan suatu kelebihan seseorang yang harus dihargai,” pungkas Saut, seperti dilansir Sumsel Update.

Baca Juga: Dorong Munculnya Homestay, Bupati Bebaskan Biaya Izin dan Pajak

“Melalui penandatanganan kesepakatan bersama ini, kami harap akan ada payung hukum atas kerja sama dalam meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak. Ke depannya, kami akan menaikkan pendapatan pajak dan retribusi, tapi tidak sampai membebani rakyat,” paparnya seperti dikutip pada Jumat (24/5/2019).

Baca Juga: Tutup Kebocoran, Pemprov Integrasikan Data Pajak Pusat & Daerah

Herman berharap ada kenaikan kepatuhan pajak dari masyarakat setelah adanya sinergi dengan KPK dan tidak ada kebocoran pendapatan pajak. Dia optimistis akan ada dampak positif berupa peningkatan pendapatan pajak dan retribusi.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menegaskan saat ini institusinya sudah membentuk 9 koordinator wilayah (Korwil) di seluruh wilayah Indonesia. Korwil itu akan menjalankan tugasnya dalam hal pencegahan, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi terintegrasi bidang pendapatan daerah.

“Ke depan, bagaimana kita membangun persepsi wajib pajak menjalankan kewajibannya. Pengelola pajak juga perlu menjaga kepercayaan masyarakat,” tegas Saut.

Baca Juga: Bekasi Optimistis Realisasikan Target PAD Rp2,4 Triliun

Selain itu, Saut juga mengimbau pentingnya pendidikan anti korupsi di kalangan anak-anak. Hal ini mengingat anak zaman sekarang mengukur seseorang dari barang yang dimiliki. Karena itulah, pendidikan untuk mengukur seseorang dengan integritas sangat diperlukan.

“Ketika harta atau barang yang jadi ukuran, bahaya dengan anak kita. Namun, ukurlah seseorang itu dengan integritasnya seperti jujur, adil dan seterusnya. Itu merupakan suatu kelebihan seseorang yang harus dihargai,” pungkas Saut, seperti dilansir Sumsel Update.

Baca Juga: Dorong Munculnya Homestay, Bupati Bebaskan Biaya Izin dan Pajak
Topik : Sulawesi Selatan, pajak daerah, KPK
artikel terkait
Rabu, 27 Juli 2016 | 13:25 WIB
KOTA PEKANBARU
Rabu, 10 Agustus 2016 | 17:26 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Selasa, 28 November 2017 | 16:01 WIB
KOTA TANGERANG SELATAN
Rabu, 23 Agustus 2017 | 17:30 WIB
BALIKPAPAN
berita pilihan
Jum'at, 30 September 2016 | 14:03 WIB
KOTA PALOPO
Senin, 17 Juni 2019 | 18:36 WIB
KABUPATEN ACEH TENGAH
Sabtu, 28 April 2018 | 12:09 WIB
KABUPATEN LAMONGAN
Selasa, 12 Februari 2019 | 14:56 WIB
KOTA PEKANBARU
Senin, 14 November 2016 | 09:57 WIB
KOTA MEDAN
Kamis, 27 Juli 2017 | 11:15 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Kamis, 28 Desember 2017 | 14:21 WIB
KOTA PEKANBARU
Senin, 17 Desember 2018 | 11:00 WIB
KABUPATEN TANAH BUMBU
Rabu, 01 Agustus 2018 | 13:51 WIB
KOTA SOLO
Rabu, 24 Januari 2018 | 10:47 WIB
KABUPATEN BANYUMAS